DENPASAR, lintasbali.com – Keberadaan LPD (Lembaga Perkreditan Desa) di Bali dalam masa pandemi Covid-19 sangat berpengaruh terhadap pertumbuhan perekonomian masyarakat.
Keberadaan LPD di Bali sangat bermanfaat bagi masyarakat kecil dan menengah dalam hal ini para petani, pedagang dan pengusaha karena dapat membantu perekonomian walupun bunga yang diberikan lebih tinggi dari bunga Bank Nasional.
Adanya LPD di Bali sangat dirasakan keberadaannya. Namun, manajemen yang ada di LPD dalam hal ini Sumber Daya Manusianya sering kali ada masalah yang muncul karena adanya suatu kepentingan. Manajemen LPD harus lebih transparan dan proses auditnya harus independen.
Demikian disampaikan Dr. Somvir, anggota Komisi I DPRD Bali dari Partai Nasdem saat ditemui diruang kerjanya, Rabu (10/2/2021) perihal keberadaan LPD di Bali saat ini.
Dr. Somvir, anggota Komisi I DPRD Bali dari Partai Nasdem
“SDM LPD harus berkualitas. Transparansi LPD juga harus diperbaiki. Semakin transparan, semakin dipercaya dan bermanfaat buat masyarakat,” kata Dr. Somvir asal Singaraja.
Menurutnya, LPD harus diisi dengan orang yang profesional di bidangnya. Jangan sampai di dalam manajemen LPD terdapat kepentingan lain. Dr. Somvir menabahkan Korupsi di LPD bisa terjadi karena tidak adanya transparansi di dalam manajemen.
Karena transparansi yang kurang bagus inilah sehingga sering ada beberapa LPD yang tiba-tiba rugi, bangkrut hingga hilangnya sejumlah uang nasabah. Manajemen LPD harus diisi oleh Sumber Daya Manusia yang berkompeten dibidangnya.
Ditambahkannya, Komisi I DPRD Bali yang membidangi masalah Pemerintahan dan Hukum, siap untuk diajak berkordinasi masalah pembinaan dan legalitas LPD di Bali. “Kita di Komisi I DPRD Bali siap diajak koordinasi mengenai pembinaan dan legalitas LPD. Silahkan saja,” pungkas Dr. Somvir. (AR)
