DENPASAR, lintasbali.com – Persatuan Angkutan Wisata Bali (PAWIBA) mengeluhkan Pemerintah yang kurang memperhatikan nasib para pengusaha angkutan wisata yang juga sangat terdampak oleh badai Pandemi Covid -19 ini. Hal tersebut diungkapkan langsung oleh Ketua PAWIBA, I Nyoman Sudiarta, bersama para anggota PAWIBA lainnya, saat menggelar jumpa Pers, di Renon, Kota Denpasar, pada Senin (7/6/2021).
Ketua PAWIBA, I Nyoman Sudiarta, saat melakukan jumpa Pers.
Dalam kesempatannya tersebut, I Nyoman Sudiarta menyampaikan, perkembangan dunia usaha Angkutan Pariwisata di Bali saat ini sangat menurun dan perlu perhatian serius semua pihak, termasuk para pemangku kepentingan, Pemerintah (Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi Bali) akibat pandemi Covid-19 yang masih berlangsung sampai saat ini.
Menurutnya, saat ini banyak para pelaku usaha pariwisata khususnya di sektor angkutan wisata yang tidak lagi dapat mempertahankan kemandirian ekonominya, sehingga harus mengalami banyak kesulitan dan hal lainnya, hanya untuk sekedar memenuhi kebutuhan dasar sebagai pelaku usaha dan berusaha mempertahankan keberlangsungan hidup usaha dengan cara seadanya.
“Masuk pada tahun 2021 ini, hampir semua pembiayaan sudah tidak memberikan kami suatu kebijaksanaan atau relaksasi. Yang ada hanya untuk, menyarankan untuk menyerahkan armada dan ini tidak mendukung daripada apa yang dicanangkan bapak Gubernur Bali, untuk mempercepat pemulihan perekonomian pariwisata di Bali. Apabila ini terus dibiarkan, kita biarkan armada kita terus ditarik, pada saat nanti pembukaan pariwisata, infrastruktur penunjang pariwasata, khususnya sarana transportasi bus pariwisata sudah tidak memungkinkan lagi ada pak,” ungkapnya.
Dalam hal ini, pihaknya yang tergabung dalam PAWIBA, yang selalu konsisten dan senantiasa memberikan kontribusi pendapatan ekonomi di Bali, khususnya sektor jasa angkutan pariwisata, yang berada dibawah naungan Kemenparekraf RI dan Kemenhub RI di Bali, mengharapkan dan memohon kepada Pemerintah dan segenap para Pemangku Kepentingan agar keberadaannya benar-benar dapat diperhatikan.
“Saat ini, unit kendaraan angkutan pariwisata yang kami punya 50 persen sudah hilang, sebagian besar sudah banyak yang ditarik leasing, dan sebagian juga sudah ada yang dijual. Baik itu kendaraan sewa, kendaraan sewa premium, hingga ke kendaraan setingkat bus pariwisata. Ini adalah kenyataan yang kami hadapi, lalu kepada siapa lagi Bali akan bangkit kami tidak berupaya all out untuk pemulihan perekonomian pariwisata di Bali,” ujarnya.
Selanjutnya, untuk memperbaiki keadaan yang ada, PAWIBA meminta dukungan dan rekomendasi Pemerintah untuk dapat melakukan kebijakan. Yaitu; 1. Menghentikan sementara kegiatan aksi tarik menarik aset fiducia secara brutal, oleh pihak-pihak Jasa Keuangan dan Debt Collector, dan semua pihak pengusaha jasa angkutan pariwisata Bali diberikan kelonggaran untuk memberikan kelonggaran pembayaran.
2. Mengevaluasi kegiatan data pressure sepihak, yang memberatkan dan megarah pada penyelesaian sepihak yang dilakukan oleh jasa keuangan kepada semua Pelaku Usaha Pariwisata.
3. Dispensasi pajak kendaraan bermotor, untuk kendaraan Pariwisata PAWIBA.
4. Memastikan pembukaan kembali pariwisata Bali di bulan Juni atau Juli 2021.
5. Pemberian pinjaman lunak (Soft Loan) untuk seluruh anggota PAWIBA.
6. Menertibkan segera agar semua perjalanan angkutan wisata dari luar Bali, yang tidak menjalankan protokol kesehatan agar ditindak sesuai hukum.
7. Bersama-sama berprilaku disiplin sesuai Prokes untuk dapat membuka kembali pariwisata Bali.
Para pengusaha angkutan wisata yang tergabung dalan PAWIBA berharap, hal ini akan mampu memulihkan perekonomian pariwisata Bali khususnya di sektor penyedia jasa angkutan di Bali, dan bersama-sama Pemerintah dan seluruh komponen pariwisata lainnya untuk tetap menjaga dan mampu bersiap diri menghadapi persiapan pembukaan pariwisata Bali. (*)
