JAKARTA, lintasbali.com – Ketua Umum Badan Pengurus Pusat Kerukunan Keluarga Besar Masyarakat Maluku (BPP KKBMM) Dr. Djamalludin Koedoeboen, SH., MH menegaskan bahwa organisasi kemasyarakatan dari timur Indonesia itu dibentuk dengan semangat untuk menghimpun semua kelompok yang berasal dari daerah Maluku tanpa memandang perbedaan dari kasta marga, agama atau identitas sosial lainnya.
Adapun tujuannya adalah mendudukkan sebuah konsesi yang terarah dan terukur sehingga tidak terjadi disharmoni, antar organisasi di masyarakat maupun antarwarga Maluku.
Hal itu diungkapkan Djamalludin seusai berkunjung ke kantor Direktorat Sosial Budaya Baintelkam Mabes Polri, Jakarta (26/6).
Menurutnya, negara adalah sebuah sistem yang pararel yang menjadi perekat setiap elemen bangsa. Negara dalam setiap permasalahannya yang begitu kompleks harus melihat segala sesuatunya berdasarkan konteks ipoleksosbudkam dan jangan sampai ditangani secara parsial.
Ditambahkan bahwa KKBMM akan menyelenggarakan beberapa sesi kegiatan webinar dalam rangka persiapan dan konsolidasi secara virtual menjelang pelaksanaan Musyawarah Besar Nasional KBMM yang rencananya akan dilaksanakan akhir September dengan lokasi kegiatan masih tentatif.
KKBMM juga akan berusaha merangkul semua elemen kelompok timur dan menjalin komunikasi dengan organisasi kemasyaratan atau keagamaan yang lain untuk mereduksi potensi keributan antar ormas.
“KKBMM akan terus menjalin komunikasi dan silaturahmi dengan berbagai pihak, termasuk pula pejabat publik karena antara organisasi masyarakat dengan negara perlu berdiskusi untuk membangun ide konsepsi yang lebih konseptual, di antaranya memberikan ruang kepada daerah agar mampu mengelola potensi mereka sehingga bisa tercipta lapangan kerja dan meminimalkan urbanisasi ke DKI Jakarta agar Ibu Kota tidak menampung semua permasalahan yang dapat mengganggu jalannya pemerintahan,” tegas Djamalludin.
Sementara itu, Wakil Direktur Dit Sosbud Baintelkam Polri Kombes Pol Chaerul Yani, SIK., MH mengaku senang dengan kunjungan tersebut. Menurut Chaerul, sebagai institusi negara, pihaknya siap mengayomi dan mendukung siapa pun yang ingin berbuat kebaikan demi negara.
“Kami menerima dengan tangan terbuka dan penuh kehangatan, anjangsana yang di inisiasi oleh saudara-saudara dari KKBMM. Kami berharap ke depan bisa menjalin komunikasi dan membangun sinergitas antara Polri dengan KKBMM. Kami mengharapkan KKBMM bisa memberikan warna positif kepada masyarakat dan kami juga berharap dukungan moril aksi nyata dari saudara-saudara KKBMM kepada pemerintah khususnya Polri demi terciptanya stabilitas dalam negeri,” kata Chaerul Yani.
Pada kesempatan yang sama, Kasubdit 2 Dit Sosbud Baintelkam Polri menyarankan pengurus BPP KKBMM agar pelaksanaan Mubesnas tetap mematauhi protokol kesehatan untuk percepatan penanganan pandemi.
Ada baiknya, kata dia Mubesnas dilaksanakan secara virtual dan jika harus dilaksanakan secara ‘hybrid.
Hal itu sebagai bukti bahwa KKBMM memang merupakan organisasi yang lahir dengan semangat perekat elemen bangsa, mampu menjalin sinergitas yang baik antara organisasi KKBMM dengan organisasi lainnya, termasuk pula dengan instansi Pemerintahan khususnya para personil Kepolisian Republik Indonesia.
Imbauan itupun disambut baik Djamalludin Koedoeboen. Ia mengucapkan terima kasih kepada jajaran Kepolisian yang sudah menerima kunjungan mereka.
“Polri kini lebih profesional dan humanis dengan segenap elemen masyarakat dan kami nyatakan akan mendukung pemerintahan khususnya Polri dalam upaya menciptakan situasi Kamtibmas yang kondusif, menangkal berita bohong (hoax) dan ujaran kebencian terutama hal yang berkaitan dengan SARA serta ikut menyosialisasikan protokoler kesehatan di masa pandemi covid-19,” tegasnya.
Pada bagian lain, Sekretaris KKBMM Herman mengatakan bahwa pihaknya berencana mengundang beberapa pimpinan institusi seperti Menkumham, Mendagri, Menhan, Menkopolhukam, Kapolri beserta Kabaintelkam dan Gubernur DKI Jakarta pada Mubesnas nanti.
Untuk pelaksanaannya masih dirumuskan, apakah secara offline tatap muka atau hanya secara virtual mengingat herd immunity di masa pandemi masih belum tercapai.
Namun dalam pembahasan juga disebutkan bahwa pelaksanaan bisa saja dilaksanakan secara hybrid yaitu untuk jajaran BPP KKBMM dan panitia pelaksana dilaksanakan secara offline tatap muka dan untuk jajaran pengurus Badan Pengurus Wilayah (BPW), Badan Pengurus Daerah (BPD), Badan Pengurus Cabang (BPC) dan para undangan dilaksanakan secara virtual melalui aplikasi zoom meeting. (Rls)
