DENPASAR, lintasbali.com – Sehubungan dengan rangkaian tindakan dari beberapa orang yang mengaku dan mengatasnamakan anggota Partai Demokrat untuk mengambil alih kepengurusan Dewan Pimpinan Pusat dengan cara-cara kotor dan tidak elegan, kader dan pengurus Partai di Daerah ikut terdampak, baik secara politis, sosiologis, maupun psikologis.
Pihak yang mengklaim berhak menyelenggarakan Kongres Luar Biasa (KLB) di Sibolangit, Deli Serdang, Sumut dan menyatakan telah membentuk kepengurusan DPP hasil KLB serta mengubah Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Partai Demokrat (“AD/ART”).
Pengurus dan Kader Partai Demokrat Provinsi Bali saat memohon Perlindungan Hukum dan Keadilan di Kantor Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar, Jumat, 12 Nopember 2021.
Namun demikian, negara tidak mengakui tindakan tersebut, sebagaimana Menteri Hukum dan HAM telah menolak permohonan pengesahan hasil KLB pada tanggal 31 Maret 2021. Melalui berbagai cara, mereka berupaya agar hasil KLB mendapat pengakuan.
Pertama, melalui cara Sdr. Jhonni Allen Marbun yang mengaku terpilih sebagai Sekjen DPP KLB menggugat pemecatannya melalui Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, yang telah diputus oleh pengadilan pada tingkat pertama dan tingkat banding, dengan amar putusan tidak dapat diterima.
Kedua, melalui cara gugatan TUN di PTUN Jakarta atas penolakan Negara terhadap permohonan pengesahan kepengurusan hasil KLB dan perubahan AD/ART, yang diajukan atas nama Moeldoko selaku Ketua Umum dan Jhonni Allen Marbun selaku Sekjen.
Ketiga, melalui cara gugatan TUN di PTUN Jakarta terhadap dua SK Menkumham yang mengesahkan hasil Kongres Partai Demokrat 15 Maret 2020, yang diajukan oleh Ajrin Duwila mantan Ketua DPC Partai Demokrat Kabupaten Kep. Sula dan Hasyim Husein mantan anggota Partai Demokrat.
Keempat, meskipun telah meminta pembatalan kedua SK Menkumham tentang Pengesahan Kepengurusan DPP Partai Demokrat pimpinan Agus Harimurti Yudhoyono – Teuku Riefky Harsya di PTUN Jakarta, namun terhadap salah satu objek yang sama, yakni Keputusan Menkumham tentang pengesahan AD/ART, mereka mengajukan hak uji materiil terhadap SK Menkumham tentang Pengesahan AD/ART Partai Demokrat.
“Langkah-langkah melalui berbagai lembaga peradilan tersebut yang sepintas lalu adalah tidak dilarang, namun bagi kami yang di daerah adalah tidak masuk akal, karena penyelenggaraan KLB itu sendiri telah jauh menyimpang dari AD/ART Partai Demokrat,” kata Made Mudarta, Ketua DPD Partai Demokrat Provinsi Bali saat memohon perlindungan hukum dan keadilan di Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar, Jumat (12/11/2021).
Made Mudarta, Ketua DPD Partai Demokrat Bali
Menyimpang, karena tidak dipenuhinya syarat pokok kongres ataupun KLB, yakni bukan diselenggarakan oleh DPP, dan tidak melalui proses pengusulan dari sekurang-kurangnya 2/3 (dua per-tiga) dari jumlah DPD Partai Demokrat dan ½ (satu per-dua) dari jumlah DPC PD serta tidak di setujui oleh Ketua Majelis Tinggi.
“Pemahaman kami, hasil yang diperoleh dari proses yang cacat hukum adalah tidak sah. Demikian pula, kami pun memahami, AD/ART yang merupakan keputusan dari forum tertinggi yang diambil dalam kongres 2020, bukan produk peraturan perundang-undangan yang dapat diuji-materiil di Mahkamah Agung,” papar Mudarta.
Sebagai kader yang diberi amanah memimpin DPD Partai Demokrat dan/atau DPC Partai Demokrat, dirinya sangat tergerak untuk ikut secara aktif menyelamatkan Partai Demokrat dari tindakan para peserta dan penyelenggara KLB yang ilegal.
“Apalagi bahwa sebagai Ketua DPD Partai Demokrat dan DPC Partai Demokrat yang sah dan terdaftar dalam SIPOL KPU RI, kami tidak pernah meminta diselenggarakan KLB, tidak pernah hadir dalam KLB, dan tidak pernah menerbitkan Surat Tugas (mandat) kepada orang-orang yang menghadiri KLB dengan mengatasnamakan sebagai perwakilan DPD dan/atau DPC Partai Demokrat,” tegas Mudarta.
“Tanpa bermaksud mengintervensi para Yang Mulia Majelis Hakim, perkenankan kami memohon perlindungan hukum dan keadilan bagi atau untuk Partai Demokrat dari tindakan-tindakan merebut kepengurusan partai yang secara kasat mata dilakukan dengan cara-cara yang melanggar hukum, moral dan etika politik,” pungkas Mudarta. (Rls)
