DENPASAR, lintasbali.com – Setelah berhasil menjadi pilot project pembangkit bersih di Provinsi Bali dengan menyumbang angka bauran Energi Baru Terbarukan (EBT), PLN Indonesia Power sebagai sub holding PT PLN (Persero) akan terus melakukan pengembangan dengan penambahan kapasitas Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) Hybrid Nusa Penida 3,5 MWac yang berlokasi di Kabupaten Klungkung, Bali.
Rencana pengembangan PLTS Hybrid Nusa Penida mendapat dukungan langsung dari Komisi VII DPR RI dalam Kunjungan Kerja Spesifik di Provinsi Bali.
Sugeng Suparwanto selaku ketua tim Kunjungan Kerja Spesifik menyampaikan bahwa PLTS Hybrid Nusa Penida tidak hanya telah sukses menjadi icon atau showcase dari gelaran KTT G20 pada bulan November Tahun 2022 yang lalu, namun sekaligus menandai komitmen bersama pada transisi energi.
Sugeng Suparwanto, Komisi VII DPR RI dan Ketua Tim dalam Kunjungan Kerja Spesifik di Provinsi Bali.
“Pembangunan PLTS tentunya tidak hanya sekedar simbolik, namun secara terus menerus, kita akan menuju Net Zero Emission (NZE), karna kita sebagai bangsa besar, kita berkomitmen untuk melestarikan bumi dari pemanasan global yang semakin hari semakin kita rasakan akibatnya,” Ujar Sugeng.
Sugeng memandang bahwa dengan adanya PLTS Nusa Penida adalah sebuah langkah awal dan strategis bagi transisi energi yang diwujudkan dengan membangun energi baru terbarukan.
“Memang sekarang masih relatif kecil dibandingkan kebutuhan listrik secara keseluruhan di Bali, tetapi di Nusa Penida nanti akan terjadi penghematan yang luar biasa dan juga akan menekan emisi yg luar biasa. Nusa Penida akan menjadi best practice bagaimana energi transisi dengan PLTS khususnya, jadi kita memperoleh pengalaman empirik bagaimana mengganti energi fosil ke energi baru terbarukan,” tutur Sugeng.
Sebagai penyumbang target bauran EBT menuju NZE tahun 2060, PLTS Hybrid Nusa Penida memiliki peran strategis untuk melistriki 3 Pulau diantaranya adalah Pulau Nusa Lembongan, Nusa Ceningan dan Nusa Penida dengan luas wilayah 209,4 km2 dengan jumlah pelanggan sebesar 21,238.
Dan sesuai rencana jangka pendek pada tahun 2025 akan dilakukan penambahan mesin pembangkit berkapasitas 4,5 MW untuk pemenuhan keandalan dan pelayanan penyambungan.
Dukungan pemerintah dalam hal ini melalui Komisi VII DPR RI terkait pengembangan energi bersih di Indonesia adalah dengan membuat regulasi terkait EBT untuk mendukung inisiatif transisi energi yang sedang dilaksanakan.
“Segera akan kami selesaikan Undang-Undang terkait EBT sebagai kepastian hukum EBT di Indonesia,” pungkas Sugeng.
Dari sisi pemerintah, selain Undang Undang terkait EBT, Direktorat Ketenagalistrikan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) juga memberikan dukungan melalui penyusunan regulasi ketenagalistrikan melalui Rencana Umum Ketenagalistrikan Nasional (RUKN).
RUKN disusun sesuai arah pengembangan penyediaan tenaga listrik untuk mendukung target NZE, dengan masa berlaku sampai dengan tahun 2060.
Direktur Jenderal Ketenagalistrikan Kementerian ESDM, Jisman P. Hutajulu menyampaikan bahwa saat ini RUKN sedang disusun, didalamnya akan membahas juga bagaimana mencapai net zero emission 2060 untuk pembangkit fosil yang saat ini energinya sudah mencapai 63%, dan nantinya akan dikonversi menjadi bahan bakar yang bersumber dari EBT.
PT PLN (Persero) selaku holding dari PT PLN Indonesia Power yang memiliki peran startegis kelistrikan di Indonesia juga memiliki komitmen yang sejalan dengan pemerintah dalam menjalankan program transisi energi menuju NZE melalui peningkatan kapasitas pembangkit dengan teknologi bersih untuk mendukung pertumbuhan konsumsi listrik sebagai penggerak perekonomian Indonesia.
Pengembangan PLTS Hybrid Nusa Penida merupakan salah satu program yang telah tersusun dalam Rencana Usaha Penyedia Tenaga Listrik (RUPTL) PT PLN Persero Tahun 2021-2030 yang disebut RUPTL Paling Hijau karena 52% pembangkit listrik yang akan dibangun memanfaatkan sumber energi terbarukan.
Direktur Manajemen Proyek dan Energi Baru Terbarukan PT PLN (Persero) Wiluyo Kusdwiharto menyampaikan bahwa dalam RUPTL Paling Hijau jumlah porsi pembangunan pembangkit EBT sebesar 20,9 dan dari porsi tersebut 5,2 GW merupakan pembangit listrik tenaga surya dan bayu.
“Komitmen menghadirkan energi bersih tentunya dibuktikan melalui capaian penurunan emisi CO2. Di tahun 2023, PLN telah berhasil mengurangi Emisi CO2 sebesar 52,3 Juta Ton C02 dari proses bisnis, dari 335 Juta Ton CO2 turun menjadi 283 Juta Ton C02 dengan berbagai extraordinary effort. Capaian ini menjadi fondasi kuat menuju target Net Zero Emmission 2060,” Ungkap Wiluyo.
Sesuai komitmen pemerintah dan PT PLN (Persero), PLN Indonesia Power siap mendukung program transisi energi di Indonesia. Direktur Operasi Pembangkit Gas PT PLN Indonesia Power Djoko Mulyono menyampaikan bahwa PLN Indonesia Power akan terus mengejar target bauran EBT salah satunya melalui penambahan kapasitas di PLTS Hybrid Nusa Penida.
“PLN Indonesia Power bersama dengan PT PLN (Persero) telah menyusun roadmap pengembangan PLTS Hybrid Nusa Penida sampai dengan tahun 2029 melalui penambahan kapasitas serta pembaharuan teknologi. Dalam project ini tentunya kami akan terus mengawal sampai akhir,” ucap Djoko.
PLN Indonesia Power Unit Bisnis Pembangkitan (UBP) Bali selaku unit PLN Indonesia Power yang diberikan penugasan untuk mengelola PLTS Hybrid Nusa Penida mendukung penuh roadmap pengembangan sistem PLTS Hybrid Nusa Penida yang telah disusun untuk mengejar target bauran EBT.
Senior Manager UBP Bali I Made Harta Yasa menyampaikan “Dengan penambahan kapasitas PLTS Hybrid Nusa Penida ini tidak hanya mendukung target NZE secara nasional, namun juga khususnya Bali NZE yang telah ditargetkan pemerintah Bali lebih cepat 15 tahun dari target nasional yaitu pada tahun 2045,” Ungkap Made.
Pulau Bali memiliki potensi energi terbarukan yang berlimpah, dan dapat dioptimalkan untuk mendukung penyediaan energi bersih. Dengan menghadirkan energi bersih tentunya akan berdampak pada pengurangan emisi yang akan memberikan nilai tambah bagi pariwisata Bali sebagai destinasi wisata internasional. (Red/Rls)
