DENPASAR, lintasbali.com – Badan Pengurus Daerah (BPD) Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) Provinsi Bali menggelar Rapat Kerja Daerah (Rakerda) ke-5 pada Rabu, 22 Januari 2025 bertempat di kantor Sekretariat Bali Tourism Board (BTB) atau Gabungan Industri Pariwisata Indonesia (GIPI) Bali.
Rakerda PHRI Bali Tahun 2025 mengusung tema “Menyambut Pariwisata Pasca COVID,” dengan fokus pada isu-isu strategis di tingkat lokal, provinsi, hingga nasional dihadiri langsung oleh Ketua PHRI Kabupaten/Kota se-Bali.
Ketua PHRI Bali, Tjokorda Oka Artha Ardhana Sukawati (Cok Ace) menekankan pentingnya menyelaraskan kebijakan pariwisata di Bali untuk menghadapi tantangan pasca-pandemi.
Ketua PHRI Bali Tjokorda Oka Artha Ardhana Sukawati (Cok Ace)
“Rakerda ini adalah mandat dalam anggaran dasar organisasi kami. Dimulai dari Rakercab di tingkat kabupaten/kota yang telah selesai, kemudian dilanjutkan Rakernas di Bogor pada 10-11 Februari 2025,” ujar Cok Ace.
Cok Ace mengungkapkan bahwa salah satu fokus utama dalam Rakernas nanti adalah revisi kebijakan Golden Visa dan sistem perizinan OSS (Online Single Submission). Menurutnya, Golden Visa yang saat ini menawarkan investasi minimal Rp5,6 miliar untuk lima tahun pertama dianggap kurang relevan bagi Bali.
“Bali memiliki infrastruktur yang unggul, seperti bandara 24 jam dan jaringan internet yang hampir merata. Harga tersebut terlalu rendah bagi Bali, sehingga memicu lonjakan investasi yang tidak terkendali,” papar Ketua Dewan Pembina Jaringan Media Siber Indonesia (JMSI) Provinsi Bali ini.
Sementara itu, perizinan OSS juga menjadi perhatian khusus, terutama dalam mengatasi persoalan alih fungsi lahan dan konsentrasi investasi yang berlebihan di satu wilayah tertentu.
Selain isu nasional, PHRI Bali juga menyoroti persoalan lokal, seperti kemacetan, sampah, banjir, dan kriminalitas yang masih menjadi tantangan utama.
“Kami sepakat bahwa roh pariwisata Bali harus dikembalikan ke budaya. Bukan hanya artefak dan upacara, tetapi juga perilaku dan nilai-nilai masyarakat Bali. Jangan sampai orang Bali kehilangan identitasnya,” imbuhnya.
Mantan Wakil Gubernur periode 2018-2023 ini berharap, melalui pembahasan isu-isu strategis ini, Bali dapat menjaga posisinya sebagai destinasi wisata berbasis budaya yang unggul dan berkelanjutan. (LB/Zohra)
