DENPASAR, lintasbali.com – Gubernur Bali, Wayan Koster, menerima kunjungan kerja Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman RI, Fahri Hamzah, di Gedung Kertha Sabha, Jayasabha, Denpasar, Jumat, 3 Oktober 2025. Pertemuan tersebut membahas langkah strategis penanganan rumah tidak layak huni (RTLH), kawasan permukiman kumuh, serta desain tata ruang kota dan desa di Bali agar sejalan dengan visi nasional Indonesia Emas 2045.
Dalam pertemuan itu, Gubernur Koster melaporkan kondisi terkini Bali pascabencana banjir besar yang disebabkan oleh badai equatorial Rossby curah hujan tertinggi dalam 70 tahun terakhir. Ia menjelaskan bahwa pemerintah pusat, provinsi, serta kabupaten/kota telah menyalurkan bantuan tanggap darurat sebesar Rp15 juta per kepala keluarga terdampak. Khusus pedagang Pasar Badung yang kehilangan barang dagangan, telah diberikan kompensasi senilai Rp3,4 miliar berdasarkan data omzet dari pengelola pasar.
Bantuan serupa juga telah disalurkan untuk korban banjir di Kabupaten Tabanan dan Jembrana, dengan total nilai lebih dari Rp1 miliar.
“Semua rumah yang rusak sudah tertangani, sementara jalan dan jembatan sedang dalam tahap perbaikan. Ke depan, kami akan mengaudit empat sungai besar untuk reboisasi dan penataan ulang. Mitigasi bencana harus diperkuat,” tegas Koster.
33 Ribu RTLH Akan Dihapus, Dimulai 2026
Dalam bidang perumahan, Gubernur mengungkapkan bahwa saat ini terdapat 33.086 unit rumah tidak layak huni di Bali, dengan jumlah terbanyak berada di Kabupaten Karangasem. Pemerintah menargetkan seluruh RTLH dapat terselesaikan pada 2029 melalui skema kolaboratif antara APBN, APBD provinsi, dan APBD kabupaten/kota.
“APBN akan mendanai lebih dari 12 ribu unit rumah. Pemerintah provinsi juga mengalokasikan Bantuan Keuangan Khusus (BKK) untuk kabupaten/kota, khususnya enam daerah dengan kapasitas fiskal rendah. Kami turut melibatkan dukungan CSR serta gotong royong ASN,” jelasnya.
Gubernur Koster juga menekankan keunikan Bali, yang masih mempertahankan kekuatan desa adat serta mencatat indikator sosial ekonomi yang positif. Bali memiliki tingkat kemiskinan dan pengangguran terendah di Indonesia, IPM peringkat kelima nasional, angka harapan hidup tertinggi, serta prevalensi stunting terendah.
Namun demikian, Koster menyoroti sejumlah tantangan seperti kesenjangan fiskal antarwilayah, alih fungsi lahan yang mencapai 700 hektare per tahun, kemacetan, dan peningkatan volume sampah seiring naiknya arus wisatawan.
“Pariwisata menyumbang 66 persen terhadap perekonomian Bali, namun sangat rentan terhadap bencana dan isu keamanan. Karena itu, kami tengah merancang transformasi ekonomi agar Bali tetap tangguh dengan atau tanpa pariwisata,” ungkapnya.
Wamen Fahri: Permukiman Bali Harus Berstandar Internasional
Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman, Fahri Hamzah, menyebut Bali sebagai jantung pertumbuhan nasional sekaligus etalase Indonesia di mata dunia. Ia menegaskan bahwa desain permukiman di Bali harus terintegrasi, modern, dan tetap menjunjung tinggi kearifan lokal.
“Industri pariwisata adalah yang paling distributif karena langsung menyentuh masyarakat. Bali dengan 6,5 juta wisatawan asing merupakan wajah Indonesia. Maka, penataan permukimannya harus mencerminkan standar internasional,” ujar Fahri.
Ia menambahkan, Kementerian menargetkan renovasi 400 ribu unit rumah secara nasional, dengan potensi peningkatan hingga 1 juta unit. Untuk Bali, fokus akan dimulai pada penghapusan rumah tidak layak huni mulai tahun 2026, termasuk penataan kawasan kumuh seluas 12 km² yang tersebar di bantaran sungai dan wilayah pesisir.
“Kawasan pesisir Bali bisa kita sulap menjadi area bercahaya seperti Maldives.kampung nelayan modern yang higienis dan ramah wisatawan,” lanjutnya.
Fahri juga menyoroti pentingnya pengembangan perumahan vertikal di kawasan perkotaan demi melindungi lahan subur. Meski Bali memiliki aturan adat terkait batas ketinggian bangunan, ia meyakini konsep rumah bersusun dua hingga tiga lantai masih dapat diakomodasi sebagai solusi hunian subsidi.
“Kita tetap hormati aturan budaya. Namun, konsep rumah bersusun bisa menjadi alternatif untuk menghadirkan hunian terjangkau tanpa mengorbankan lahan produktif,” jelasnya.
Menuju 2029: Bali Tanpa RTLH
Menutup pertemuan, Gubernur Koster menegaskan bahwa Haluan Pembangunan Bali 100 Tahun akan menjadi kerangka utama pembangunan jangka panjang provinsi ini. Haluan tersebut mencakup strategi pengendalian alih fungsi lahan, pembatasan jumlah wisatawan asing, serta konsolidasi lahan di kawasan padat penduduk.
“Jika alokasi perumahan bisa ditingkatkan pada 2026, kami optimistis penanganan RTLH di Karangasem, Gianyar, Jembrana, dan Bangli dapat dipercepat. Bali harus menjadi wajah terbaik Indonesia,” pungkas Koster. (LB)
