DENPASAR, lintasbali.com – Di balik visi besar Pemerintah Provinsi Bali untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif, bersih, dan berintegritas, Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Provinsi Bali memegang peran strategis sebagai fondasi utama.
Lembaga ini berada di garis depan dalam menyiapkan aparatur sipil negara (ASN) yang profesional, kompeten, dan berdaya saing.
Kepala BKPSDM Provinsi Bali, I Wayan Budiasa, menegaskan bahwa peran institusinya selaras dengan Misi ke-22 Pemerintah Provinsi Bali, yakni memantapkan penyelenggaraan pemerintahan daerah yang efisien, transparan, akuntabel, dan bersih.
Salah satu tujuan utama dari misi tersebut adalah meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan melalui penguatan sumber daya manusia aparatur.
“Ketika berbicara tentang tata kelola pemerintahan, kuncinya ada pada kualitas SDM. Efisiensi, efektivitas, dan integritas birokrasi sangat ditentukan oleh kompetensi para pegawainya,” ujar Budiasa di Denpasar, Senin, 2 Pebruari 2026.
Sebagai perangkat daerah hasil integrasi fungsi kepegawaian dan pengembangan SDM, BKPSDM Provinsi Bali mengemban mandat strategis yang komprehensif. Mulai dari proses rekrutmen ASN, pengembangan kompetensi, penilaian kinerja, mutasi dan promosi jabatan, hingga pengelolaan masa purnatugas, seluruhnya dirancang dalam satu sistem manajemen SDM yang terintegrasi dan berkelanjutan.
Pengembangan kompetensi ASN dilaksanakan secara berjenjang melalui pendidikan dan pelatihan teknis, struktural, serta fungsional. Selain itu, Pemerintah Provinsi Bali juga membuka peluang pendidikan lanjutan melalui skema beasiswa sebagai bentuk investasi jangka panjang dalam meningkatkan kualitas aparatur.
Sejalan dengan transformasi digital, BKPSDM Provinsi Bali telah menerapkan manajemen talenta berbasis digital melalui sistem SiMATA. Setiap ASN memiliki akun pribadi untuk memperbarui data kompetensi dan kinerjanya.
Data tersebut kemudian dianalisis dan dipetakan ke dalam kuadran talenta yang menjadi dasar objektif dalam proses mutasi dan promosi jabatan.
“Semua pegawai memiliki kesempatan yang sama. Sistem ini memastikan promosi tidak didasarkan pada kedekatan personal, melainkan pada kompetensi, kinerja, dan potensi,” tegas Budiasa.
Tak hanya berfokus pada pengembangan karier, BKPSDM juga memberi perhatian pada aspek kesejahteraan ASN.
Pengelolaan gaji, tunjangan, hingga tambahan penghasilan pegawai (TPP) telah didukung sistem digital yang terintegrasi dengan sistem keuangan daerah, termasuk layanan administrasi kepegawaian seperti pengajuan cuti dan layanan personalia lainnya.
Dalam rangka memperkuat objektivitas penilaian kompetensi, BKPSDM Provinsi Bali secara konsisten mengembangkan Assessment Center.
Terbaru, lembaga ini menyelenggarakan pelatihan penatalaksanaan dan pengembangan simulasi assessment center dengan pendampingan langsung dari Pusat Penilaian Kompetensi BKN RI.
Kegiatan tersebut tidak hanya melibatkan peserta dari Provinsi Bali, tetapi juga diikuti oleh perwakilan dari Jawa Timur, NTB, NTT, serta sejumlah kabupaten/kota dan daerah di luar Bali.
Model pelatihan dirancang secara inovatif dengan memadukan pembelajaran kelas, simulasi lapangan, serta analisis studi kasus untuk memperkuat kemampuan kepemimpinan dan pengambilan keputusan ASN.
“Pelatihan ini bukan sekadar teori. Kami ingin peserta benar-benar memahami dinamika kepemimpinan, kolaborasi, dan pemecahan masalah nyata di birokrasi,” jelas Budiasa.
Ia menambahkan bahwa penguatan jejaring antardaerah menjadi nilai tambah strategis. Kolaborasi lintas wilayah diyakini mampu mempercepat transfer pengetahuan serta menyelaraskan standar kompetensi ASN secara nasional, tanpa mengesampingkan koridor regulasi yang berlaku.
Budiasa juga menegaskan komitmen Pemerintah Provinsi Bali untuk tetap berpegang teguh pada aturan dalam setiap proses pengisian jabatan. Seluruh tahapan dilakukan berdasarkan regulasi dan hasil penilaian kompetensi yang komprehensif, bukan semata-mata latar belakang pendidikan atau asal almamater.
“Yang paling utama adalah kompetensi dan kinerja. Semua ASN memiliki peluang yang sama selama memenuhi persyaratan,” pungkasnya.
Melalui sistem yang transparan, kolaboratif, dan berbasis kompetensi, BKPSDM Provinsi Bali terus memainkan peran kunci dalam membangun birokrasi modern. Dari sinilah fondasi SDM Bali Unggul dipersiapkan bukan hanya untuk menjawab tantangan hari ini, tetapi juga untuk memastikan keberlanjutan pembangunan Bali di masa depan. (LB)
