MANGUPURA, lintasbali.com – Pemerintah Provinsi Bali menegaskan keseriusannya dalam menangani persoalan sampah, khususnya sampah kiriman di kawasan pesisir, sebagai bagian dari komitmen menjaga Bali tetap bersih, lestari, dan berkelanjutan.
Komitmen tersebut ditegaskan langsung oleh Gubernur Bali Wayan Koster saat mendampingi Menteri Lingkungan Hidup/Kepala BPLH Hanif Faisol Nurofiq dan Menteri Pariwisata RI Widiyanti Putri Wardhana dalam aksi kerja bakti (korve) bersih-bersih sampah laut di Pantai Kedonganan, Kabupaten Badung, Jumat, 6 Pebruari 2026.
Aksi bersih pantai ini merupakan tindak lanjut arahan Presiden RI Prabowo Subianto melalui Gerakan Indonesia ASRI (Aman, Sehat, Resik, dan Indah), yang dilaksanakan secara serentak di Pantai Kelan, Pantai Kedonganan, dan Pantai Jimbaran.
Kegiatan tersebut diinisiasi oleh Kementerian Lingkungan Hidup/BPLH dan mendapat perhatian khusus dari Pemerintah Provinsi Bali sebagai daerah yang menjadi wajah utama pariwisata nasional.
Dalam kesempatan itu, Gubernur Koster secara tegas meminta Pemerintah Kabupaten Badung segera membentuk satuan tugas (satgas) khusus penanganan sampah kiriman di kawasan pantai.
Satgas tersebut diminta untuk siaga penuh setiap hari tanpa pembatasan jam kerja, terutama pada musim hujan ketika volume sampah kiriman meningkat tajam.
“Setiap saat harus ada petugas di sini. Truk tersedia, alat berat tersedia. Begitu sampah datang langsung diambil, dikumpulkan, diangkut ke truk, lalu dibawa ke TPA. Tidak boleh menunggu sampai menumpuk,” tegas Koster saat diwawancarai di Pantai Kedonganan.
Menurut Koster, selama ini penanganan sampah di kawasan pantai belum berjalan optimal karena tidak adanya petugas yang berjaga secara rutin.
Padahal, sampah kiriman dapat datang kapan saja mengikuti arus laut dan kondisi cuaca. Karena itu, ia menekankan pentingnya sistem penjagaan berkelanjutan dan respons cepat agar kebersihan pantai Bali dapat terjaga setiap saat.
Koster juga menegaskan bahwa Pemerintah Provinsi Bali akan terus mengawasi serta mendorong pemerintah kabupaten/kota agar lebih disiplin dan konsisten dalam pengelolaan sampah.
Bali, menurutnya, tidak boleh kalah oleh persoalan sampah, karena kebersihan lingkungan merupakan fondasi utama keberlanjutan pariwisata dan kualitas hidup masyarakat.
Aksi bersih-bersih pantai tersebut melibatkan berbagai unsur, mulai dari kementerian dan lembaga, Forkopimda Provinsi Bali dan Kabupaten Badung, akademisi dari Universitas Udayana, organisasi masyarakat sipil, komunitas lingkungan, hingga sektor swasta.
Dukungan internasional juga tampak dari kehadiran perwakilan kedutaan besar Inggris, Kanada, Denmark, dan Belanda.
Menteri Lingkungan Hidup/Kepala BPLH Hanif Faisol Nurofiq dalam sambutannya menegaskan bahwa Indonesia saat ini berada dalam kondisi darurat sampah.
Ia menilai persoalan sampah tidak dapat diselesaikan melalui kegiatan seremonial semata, melainkan harus ditangani secara sistematis, berkelanjutan, dan menjadi tanggung jawab bersama.
Hanif juga menyoroti posisi strategis Bali sebagai etalase nasional. Menurutnya, jika kebersihan Bali tidak terjaga, maka citra pariwisata Indonesia secara keseluruhan akan terdampak. Oleh karena itu, ia menekankan pentingnya sinergi yang kuat antara pemerintah pusat dan daerah dalam mengatasi persoalan sampah.
Terkait penegakan hukum, Hanif menegaskan bahwa pemerintah daerah yang lalai dalam pengelolaan sampah dapat dikenai sanksi pidana sesuai Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah, dengan ancaman hukuman penjara antara 4 hingga 10 tahun.
Ia menegaskan bahwa kewenangan utama pengelolaan sampah berada di kabupaten/kota, sementara gubernur berperan sebagai pengawas teknis.
Sementara itu, Menteri Pariwisata Widiyanti Putri Wardhana menyampaikan bahwa penanganan sampah di destinasi wisata akan terus diperkuat melalui integrasi Gerakan Wisata Bersih ke dalam Gerakan Indonesia ASRI.
Langkah ini dinilai sejalan dengan komitmen Pemerintah Provinsi Bali yang menempatkan kebersihan lingkungan sebagai prioritas utama pembangunan pariwisata berkelanjutan.
Widiyanti mengapresiasi partisipasi seluruh pihak yang hadir dan terlibat langsung dalam aksi bersih pantai sejak pagi hari. “Kehadiran berbagai elemen masyarakat mencerminkan kepedulian nyata terhadap lingkungan tempat kita hidup dan bekerja, khususnya di kawasan destinasi wisata,” ujarnya.
Menurutnya, Bali merupakan permata pariwisata Indonesia sekaligus etalase utama pariwisata nasional di mata dunia. “Citra Indonesia sebagai destinasi wisata global sangat lekat dengan Bali. Karena itu, kebersihan lingkungan menjadi tanggung jawab bersama seluruh lapisan masyarakat,” ajaknya.
Dengan langkah-langkah tersebut, pemerintah pusat bersama Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten menegaskan bahwa penanganan sampah bukan sekadar agenda sesaat, melainkan komitmen jangka panjang untuk menjaga Bali tetap bersih, lestari, dan layak sebagai destinasi wisata kelas dunia. (LB)
