DENPASAR, lintasbali.com – Indonesian Hotel General Manager Association (IHGMA) DPD Bali mendorong evaluasi menyeluruh terhadap tata kelola distribusi bahan bakar minyak (BBM) dan penguatan mitigasi krisis lintas sektor menyusul gangguan distribusi yang terjadi di Bali sejak 11 Oktober 2026. Langkah ini dinilai penting untuk menjaga mobilitas masyarakat, kelancaran operasional hotel, serta keberlanjutan pariwisata Bali.
Meski antrean di sejumlah stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU) mulai berkurang pada 17–18 Oktober 2026, IHGMA DPD Bali menilai kejadian tersebut harus menjadi momentum perbaikan sistem pasokan, distribusi, komunikasi publik, dan koordinasi antarlembaga.
Melalui survei internal terhadap anggota pada 14–17 Oktober 2026, IHGMA DPD Bali mengidentifikasi dampak gangguan BBM terhadap industri hospitality sekaligus menghimpun langkah mitigasi yang telah diterapkan hotel dan rekomendasi bagi para pemangku kepentingan.
Hasil survei mencatat 241 jawaban terkait keterlambatan karyawan masuk kerja. Sementara itu, masing-masing 228 jawaban melaporkan gangguan mobilitas wisatawan serta keterlambatan pengiriman barang dan logistik. Sebanyak 20 jawaban lainnya menunjukkan gangguan pasokan atau ketidakmampuan pemasok memenuhi pengiriman.
Selain itu, 14 jawaban mengungkapkan kekhawatiran terhadap citra Bali sebagai destinasi pariwisata, sedangkan empat jawaban mengindikasikan potensi penurunan pemesanan atau permintaan.
Temuan tersebut memperlihatkan bahwa gangguan distribusi BBM berpotensi menimbulkan efek berantai terhadap transportasi wisata, kehadiran tenaga kerja, rantai pasok hotel, dan pengalaman wisatawan.
IHGMA DPD Bali menegaskan bahwa angka tersebut merupakan frekuensi jawaban dalam survei internal, bukan persentase dampak terhadap seluruh hotel di Bali.
IHGMA DPD Bali menyoroti pentingnya membedakan kecukupan stok BBM di terminal penyimpanan dengan ketersediaan aktual di SPBU. Stok yang mencukupi di terminal belum otomatis menjamin kelancaran penyaluran kepada konsumen.
Karena itu, pemerintah dan Pertamina didorong menyediakan informasi yang transparan dan diperbarui secara berkala mengenai stok, jadwal distribusi, SPBU yang beroperasi, serta perkembangan pemulihan pasokan.
Aspek kesiapan sumber daya manusia juga perlu menjadi perhatian, terutama ketika SPBU memperpanjang jam operasional hingga 24 jam. Kebijakan tersebut harus didukung pengaturan shift, waktu istirahat, keselamatan kerja, dukungan keamanan, dan pengendalian antrean yang memadai.
Di sisi lain, IHGMA DPD Bali menilai mitigasi krisis perlu disiapkan lebih dini melalui protokol yang memiliki indikator pemicu terukur. Langkah seperti pengaturan lalu lintas, penyesuaian aktivitas kerja, pengendalian pembelian, dan penambahan dukungan personel perlu diterapkan secara proporsional berdasarkan kondisi lapangan.
Koordinasi langsung antara pemerintah daerah, Pertamina, aparat keamanan, pengelola SPBU, dan pelaku industri diperlukan untuk mempercepat pengambilan keputusan serta memastikan penanganan berjalan efektif. Pengawasan terhadap dugaan penimbunan dan penjualan BBM dengan harga tidak wajar juga perlu diperkuat berdasarkan bukti dan ketentuan hukum yang berlaku.
Di tengah gangguan distribusi BBM, hotel anggota IHGMA DPD Bali telah melakukan berbagai penyesuaian untuk menjaga kesinambungan layanan.
Survei mencatat 221 jawaban terkait penyampaian informasi terkini kepada tamu. Sebanyak 229 jawaban menyebut penyesuaian shift dan jam kerja, sedangkan jumlah yang sama melaporkan penambahan stok pengaman (buffer stock) dan pemesanan lebih awal.
Selain itu, 23 jawaban menyebut penyesuaian transportasi dan jadwal perjalanan tamu, 26 jawaban melaporkan penyediaan akomodasi sementara bagi karyawan, dan 22 jawaban menekankan koordinasi yang lebih intensif dengan pemasok.
Langkah tersebut menunjukkan upaya pelaku hospitality dalam mengantisipasi keterlambatan perjalanan, menjaga kesiapan tenaga kerja, dan mengamankan kebutuhan operasional hotel. Namun, efektivitas mitigasi tetap memerlukan dukungan lintas sektor, mengingat kapasitas setiap hotel berbeda sesuai skala usaha dan sumber daya yang tersedia.
Berdasarkan hasil survei dan evaluasi atas gangguan distribusi BBM, IHGMA DPD Bali menyampaikan tujuh rekomendasi utama kepada pemerintah dan pemangku kepentingan.
1. Memperkuat pasokan dan cadangan BBM berdasarkan kebutuhan aktual masyarakat, transportasi, pariwisata, dan logistik.
2. Membangun sistem informasi BBM yang transparan agar masyarakat dapat mengakses informasi ketersediaan di SPBU dan perkembangan distribusi secara akurat.
3. Memperkuat koordinasi lintas sektor antara pemerintah, Pertamina, aparat keamanan, pelaku transportasi, dan industri hospitality. Sebanyak 211 jawaban survei menekankan pentingnya koordinasi tersebut.
4. Menyiapkan protokol mitigasi krisis sejak dini dengan indikator pemicu, pembagian tanggung jawab, dan evaluasi berkala.
5. Meningkatkan pengawasan distribusi dan penegakan hukum terhadap dugaan penimbunan, penyalahgunaan distribusi, dan penjualan BBM dengan harga tidak wajar.
6. Menjaga kelancaran transportasi dan logistik esensial, termasuk layanan kesehatan, transportasi umum, distribusi pangan, dan kebutuhan operasional pariwisata yang berdampak langsung pada pelayanan wisatawan.
7. Membangun komunikasi krisis pariwisata terpadu melalui koordinasi pemerintah, dinas pariwisata, organisasi industri, hotel, agen perjalanan, maskapai, dan mitra internasional.
IHGMA DPD Bali menilai komunikasi krisis terpadu menjadi salah satu kebutuhan penting untuk memastikan informasi resmi tersampaikan secara cepat, konsisten, dan dapat dipertanggungjawabkan.
Informasi praktis mengenai perkembangan situasi dan langkah penanganan diharapkan mampu mengurangi ketidakpastian sekaligus menjaga kepercayaan masyarakat dan wisatawan terhadap Bali.
IHGMA DPD Bali mengapresiasi berbagai langkah pemerintah, Pertamina, aparat keamanan, dan pelaku usaha dalam menangani gangguan distribusi BBM. Namun, berkurangnya antrean tidak boleh menghentikan evaluasi terhadap kesiapan sistem distribusi dan efektivitas penanganan krisis.
Bagi Bali sebagai destinasi pariwisata internasional, keandalan infrastruktur, kelancaran mobilitas, dan komunikasi publik yang transparan merupakan bagian penting dari kualitas pengalaman wisatawan.
Sebagai organisasi profesi yang menaungi para general manager hotel, IHGMA DPD Bali menyatakan kesiapan untuk berkolaborasi dengan pemerintah dan seluruh pemangku kepentingan dalam memperkuat kesiapsiagaan krisis, menjaga kesinambungan pelayanan hospitality, serta melindungi kepentingan masyarakat dan keberlanjutan pariwisata Bali.
Evaluasi menyeluruh dan mitigasi yang terencana diharapkan dapat menjadi landasan untuk mengantisipasi gangguan serupa pada masa mendatang sekaligus memperkuat ketahanan industri pariwisata Bali. (Rls)
