DENPASAR, lintasbali.com – Penguatan sistem informasi dan integrasi data menjadi langkah strategis dalam mewujudkan pengelolaan logistik pemilu yang akurat, efisien, transparan, dan akuntabel.
Sebagai bagian dari upaya tersebut, Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Bali menggelar Focus Group Discussion (FGD) Pemetaan Pengelolaan dan Distribusi Logistik Provinsi Bali sebagai Data Awal Sistem Informasi Logistik (SILOG) 4.0 di Ruang Rapat Kantor KPU Provinsi Bali, Selasa, 20 Oktober 2026.
Kegiatan ini dibuka oleh Ketua KPU Provinsi Bali, I Dewa Agung Gede Lidartawan, dan dihadiri oleh Anggota KPU Republik Indonesia, Yulianto Sudrajat, Ketua dan Anggota KPU Provinsi Bali, Sekretaris KPU Provinsi Bali, para sekretaris KPU kabupaten/kota se-Bali, perwakilan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Provinsi Bali, serta jajaran sekretariat KPU.
Dalam sambutannya, Lidartawan menyampaikan bahwa KPU Provinsi Bali telah menyiapkan data awal pengelolaan logistik berdasarkan pengalaman penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan Serentak Tahun 2024.
Data tersebut mencakup seluruh rangkaian pengelolaan logistik, mulai dari penerimaan dan penyimpanan, pendistribusian, pengembalian, hingga penghapusan logistik.
Data ini menjadi salah satu pijakan penting untuk menyusun sistem pengelolaan logistik yang lebih terstruktur dan terintegrasi.
Selain memetakan proses pengelolaan logistik, KPU Provinsi Bali juga menyiapkan data jalur distribusi logistik di setiap kabupaten/kota.
Pemetaan tersebut meliputi urutan tujuan pengiriman, kebutuhan sarana transportasi, estimasi biaya distribusi, hingga kebutuhan penyeberangan antarpulau.
Langkah ini diharapkan dapat mendukung pengembangan SILOG 4.0 sekaligus memperkuat perencanaan distribusi yang terukur, dengan mempertimbangkan kondisi geografis dan karakteristik wilayah di Bali.
KPU Provinsi Bali juga mengkaji berbagai alternatif pola penanganan dan distribusi logistik guna menemukan mekanisme kerja yang lebih efektif dan efisien, termasuk dari sisi penggunaan anggaran.
Dengan tersedianya data yang komprehensif, perencanaan kebutuhan, penyimpanan, dan distribusi logistik diharapkan dapat dilakukan secara lebih tepat serta mampu mengantisipasi berbagai kendala di lapangan.
Anggota KPU RI, Yulianto Sudrajat, mengapresiasi inisiatif KPU Provinsi Bali dalam menyiapkan data dan pemetaan distribusi logistik sebagai bahan masukan bagi pengembangan SILOG 4.0.
Ia menegaskan bahwa pengelolaan logistik pemilu harus berpedoman pada prinsip tepat jumlah, tepat jenis, dan tepat waktu.
Pengalaman penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan Serentak Tahun 2024, menurutnya, perlu dijadikan bahan evaluasi sekaligus pijakan untuk membangun tata kelola logistik yang semakin profesional, modern, dan terintegrasi.
Dalam sesi pembahasan, Kepala Bagian Dokumentasi dan Pemeliharaan Logistik, Adrian Aditya Nagara, bersama tenaga ahli KPU RI, Ikhwanudin, turut menyampaikan pandangan mengenai penguatan perencanaan kebutuhan logistik, pengelolaan persediaan, serta mitigasi risiko dalam proses distribusi.
Pembahasan ini menekankan pentingnya dukungan data yang akurat dan prosedur kerja yang terstandar untuk memastikan setiap tahapan pengelolaan logistik dapat berjalan secara efektif dan dapat dipertanggungjawabkan.
FGD juga menyoroti pentingnya validasi data pada setiap tahapan pengelolaan logistik, mulai dari penerimaan, penyortiran, pelipatan, pengepakan, hingga pendistribusian.
Setiap perbedaan atau selisih jumlah logistik perlu ditelusuri berdasarkan catatan administrasi dan hasil pemeriksaan agar tindak lanjut terhadap kekurangan maupun ketidaksesuaian dapat dilakukan secara tepat, terukur, dan akuntabel.
Di sisi distribusi, pemetaan rute perlu didukung oleh data geografis, jarak tempuh, kebutuhan kendaraan, estimasi waktu perjalanan, serta identifikasi wilayah yang memerlukan penanganan khusus.
Aspek tata kelola gudang, standardisasi prosedur operasional, dan peningkatan kompetensi sumber daya manusia juga menjadi perhatian dalam upaya menyempurnakan sistem pengelolaan logistik yang terintegrasi melalui SILOG 4.0.
Melalui kegiatan ini, KPU Provinsi Bali berharap data awal dan hasil pemetaan yang telah disusun dapat memberikan kontribusi nyata bagi pengembangan SILOG 4.0.
Sistem informasi yang terintegrasi diharapkan mampu meningkatkan kualitas perencanaan, memperkuat pengawasan, meningkatkan efisiensi kerja, serta menjaga kesinambungan pengetahuan kelembagaan dalam pengelolaan logistik pemilu.
Upaya tersebut merupakan bagian dari komitmen KPU Provinsi Bali untuk terus memperkuat tata kelola logistik yang tertib, efektif, transparan, dan akuntabel.
Dengan perencanaan yang matang serta dukungan sistem informasi yang andal, KPU diharapkan dapat memastikan kebutuhan logistik pemilu terpenuhi sesuai ketentuan dan mendukung penyelenggaraan pemilu yang profesional, berkualitas, dan berintegritas. (Rls)
