DENPASAR, lintasbali.com – Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Bali, Dewa Made Indra, mengajak seluruh pemerintah daerah (Pemda) se-Bali memperkuat komitmen pencegahan korupsi melalui pembenahan tata kelola pemerintahan dan optimalisasi peran Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP).
Pengawasan internal harus semakin diperkuat agar tidak hanya berorientasi pada pemeriksaan administratif, tetapi mampu menjadi instrumen strategis untuk mendeteksi, mencegah, dan menindaklanjuti potensi penyimpangan sejak dini.
Hal tersebut disampaikan Sekda Dewa Made Indra saat membuka Rapat Koordinasi Pencegahan Korupsi dan Perbaikan Tata Kelola Pemerintah Daerah se-Bali Tahun 2026 di Gedung Wiswa Sabha Utama, Kantor Gubernur Bali, Denpasar, Kamis (12/11/2026).
Dalam sambutannya, Sekda menyampaikan apresiasi kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang secara berkelanjutan memberikan pendampingan dan supervisi kepada pemerintah daerah. Menurutnya, sinergi tersebut sangat penting untuk memperkuat sistem pemerintahan yang bersih, transparan, akuntabel, dan berintegritas.
“Atas nama Pemerintah Provinsi Bali, saya menyampaikan apresiasi kepada pimpinan KPK karena secara berkelanjutan melakukan pendampingan dan supervisi kepada kita semua dalam rangka orkestrasi penguatan tata kelola pemerintahan untuk menuju pemerintahan yang bersih dan bebas dari korupsi,” ungkapnya.
Ia menegaskan, seluruh pemerintah daerah di Bali pada prinsipnya memiliki komitmen untuk menjalankan arahan KPK dalam memperkuat pencegahan korupsi. Karena itu, kegiatan koordinasi dan pendampingan tersebut harus dimanfaatkan sebagai momentum memperbaiki sistem pemerintahan, meningkatkan kepatuhan terhadap ketentuan perundang-undangan, serta mencegah penyalahgunaan kewenangan.
“Jangan ada yang sampai keluar jalur dan bermasalah secara hukum. Oleh karena itu, mari kita ikuti bersama kegiatan ini dengan baik. Tidak hanya pada pertemuan kali ini, tetapi juga melalui aksi nyata untuk melakukan pencegahan terhadap semua hal yang berpotensi menimbulkan tindakan melawan hukum,” tegasnya.
Salah satu fokus utama rapat koordinasi ini adalah transformasi kapabilitas APIP agar semakin profesional, independen, dan mampu memberikan nilai tambah bagi penyelenggaraan pemerintahan daerah.
Koordinator Pengawasan Kelompok Jabatan Fungsional Auditor Bidang Akuntabilitas Pemerintah Daerah BPKP Provinsi Bali, Rustam, menjelaskan bahwa paradigma pengawasan APIP perlu bergeser dari pendekatan administratif menuju pengawasan strategis berbasis risiko (risk-based audit).
Menurutnya, perubahan model penilaian kapabilitas APIP sebagaimana diatur dalam Peraturan BPKP Nomor 6 Tahun 2025 menitikberatkan pada kualitas pelaksanaan pengawasan, kecukupan bukti, kemampuan mengidentifikasi akar permasalahan, serta efektivitas rekomendasi dalam memperbaiki tata kelola pemerintahan.
Dengan demikian, keberhasilan APIP tidak cukup diukur dari kelengkapan dokumen atau pencapaian tingkat kapabilitas semata, tetapi harus terlihat dari kualitas hasil pengawasan dan kontribusinya dalam mencegah penyimpangan.
Untuk mendukung transformasi tersebut, inspektorat daerah didorong memperkuat lima elemen kapabilitas APIP, meningkatkan kompetensi auditor, menyusun daftar risiko (risk register), serta menerapkan pengawasan berbasis risiko melalui Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT).
Selain itu, peningkatan kualitas penugasan, pengendalian mutu, dan pemantauan tindak lanjut hasil pengawasan juga menjadi faktor penting dalam membangun APIP yang efektif dan profesional.
Rustam turut menyampaikan bahwa hasil evaluasi kapabilitas APIP se-Provinsi Bali pada 2025 menunjukkan capaian Level 2 (Terstruktur). Mengingat evaluasi tidak dilaksanakan pada 2026, periode pembinaan hingga Desember 2026 perlu dimanfaatkan secara optimal untuk memperkuat kesiapan seluruh inspektorat daerah menghadapi evaluasi kapabilitas APIP pada 2027.
Sementara itu, Pelaksana Tugas (Plt.) Inspektur II Kementerian Dalam Negeri, Yudawan Roswinardo, menegaskan bahwa APIP merupakan garda terdepan dalam mewujudkan pemerintahan daerah yang bersih dan akuntabel.
Untuk menjalankan peran tersebut secara optimal, penguatan APIP harus didukung oleh independensi kelembagaan, kecukupan sumber daya manusia dan anggaran, peningkatan kompetensi auditor, serta fokus pengawasan pada sektor-sektor yang memiliki risiko tinggi terhadap praktik korupsi.
Ia juga mengingatkan bahwa efektivitas pengawasan tidak dapat diukur hanya dari banyaknya pemeriksaan atau rekomendasi yang diterbitkan. Lebih penting, APIP harus mampu mengidentifikasi akar permasalahan, memastikan rekomendasi ditindaklanjuti, memperbaiki kelemahan sistem pengendalian intern, dan mencegah terulangnya penyimpangan.
Karena itu, sinergi antara KPK, Inspektorat Jenderal Kemendagri, BPKP, dan inspektorat daerah perlu terus diperkuat agar upaya pencegahan korupsi berjalan secara terpadu dan berkelanjutan.
Pada kesempatan yang sama, Kepala Satuan Tugas Koordinasi dan Supervisi (Kasatgas Korsup) Wilayah V.2 KPK RI, Nurul Ichsan Alhuda, menyoroti tiga area strategis yang memiliki tingkat kerawanan tinggi terhadap praktik korupsi di lingkungan pemerintah daerah. Ketiga area tersebut meliputi perencanaan pokok-pokok pikiran (pokir) DPRD, penganggaran belanja hibah, serta pengadaan barang dan jasa.
Ia menegaskan, pengawasan terhadap ketiga sektor tersebut tidak boleh hanya berorientasi pada pemenuhan persyaratan administrasi. APIP harus mampu mengidentifikasi potensi penyimpangan, anomali, konflik kepentingan, kelemahan sistem pengendalian, hingga kemungkinan terjadinya kerugian keuangan daerah.
Dalam perencanaan dan penganggaran pokir DPRD, APIP diharapkan memastikan seluruh proses berjalan sesuai ketentuan, berdasarkan kebutuhan masyarakat, serta terhindar dari penyalahgunaan kewenangan dan konflik kepentingan.
Sementara itu, penganggaran dan penyaluran hibah harus dilaksanakan secara transparan, tepat sasaran, memenuhi persyaratan, dan dapat dipertanggungjawabkan. Proses verifikasi serta evaluasi terhadap calon penerima hibah harus dilakukan secara cermat untuk memastikan bantuan diberikan sesuai ketentuan dan peruntukannya.
Pada sektor pengadaan barang dan jasa, pengawasan harus memastikan seluruh tahapan berjalan secara kompetitif, efisien, dan transparan. APIP perlu mewaspadai berbagai potensi penyimpangan, seperti pengaturan penyedia, penggelembungan harga (mark-up), suap, gratifikasi, dan konflik kepentingan.
Setiap indikasi penyimpangan harus segera ditindaklanjuti melalui reviu, audit, pemantauan, evaluasi, maupun audit investigatif sesuai tingkat risiko dan ketentuan yang berlaku.
Nurul juga menekankan pentingnya tindak lanjut hasil pengawasan melalui rekomendasi perbaikan yang konkret dan terukur, termasuk koreksi anggaran pada tahun anggaran 2026 dan 2027.
Menurutnya, keberhasilan pencegahan korupsi tidak semata-mata ditentukan oleh capaian nilai Monitoring, Controlling, Surveillance for Prevention (MCSP), tetapi harus tercermin dari perubahan nyata dalam tata kelola pemerintahan daerah.
Artinya, indikator keberhasilan yang paling penting adalah semakin baiknya sistem pengendalian internal, berkurangnya celah penyimpangan, meningkatnya kepatuhan terhadap peraturan, serta terwujudnya pengelolaan keuangan daerah yang transparan dan bertanggung jawab.
Melalui rapat koordinasi ini, seluruh pemerintah daerah di Bali diharapkan semakin memperkuat komitmen dalam membangun budaya antikorupsi di seluruh jajaran pemerintahan.
Penguatan APIP sebagai pengawas strategis, penerapan pengawasan berbasis risiko, tindak lanjut rekomendasi hasil pengawasan, serta sinergi antarlembaga menjadi langkah penting untuk memastikan setiap kebijakan dan penggunaan anggaran daerah benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat.
Dengan demikian, pencegahan korupsi tidak hanya menjadi tanggung jawab aparat pengawasan, tetapi menjadi komitmen bersama seluruh pimpinan daerah, perangkat daerah, dan aparatur pemerintahan dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, akuntabel, dan berintegritas. (Rls)
