DENPASAR, lintasbali.com – Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Bali, Dewa Made Indra, mendorong seluruh pejabat pengadaan barang dan jasa (PBJ) pemerintah untuk terus meningkatkan kompetensi, profesionalisme, dan integritas dalam menjalankan tugas. Penguatan kualitas sumber daya manusia menjadi kunci mewujudkan proses pengadaan yang efektif, efisien, transparan, akuntabel, sekaligus terhindar dari praktik korupsi.
Pesan tersebut disampaikan dalam sambutan Sekda Bali yang dibacakan Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekda Provinsi Bali, Luh Ayu Aryani, pada Rapat Kerja Nasional (Rakernas) dan Seminar Nasional Ikatan Fungsional Pengadaan Indonesia (IFPI) di Ballroom Grand Santhi Hotel, Denpasar, Kamis (12/11/2026).
Dalam sambutannya, Sekda Dewa Made Indra menegaskan bahwa pengadaan barang dan jasa pemerintah tidak lagi dapat dipandang sebatas proses administratif untuk memenuhi kebutuhan instansi dan merealisasikan anggaran.
Lebih dari itu, pengadaan merupakan instrumen strategis pembangunan yang memiliki peran penting dalam menciptakan nilai tambah, meningkatkan kualitas pelayanan publik, memperkuat daya saing, serta mendorong pertumbuhan ekonomi daerah maupun nasional.
Menurutnya, sektor pengadaan barang dan jasa pemerintah menghadapi tantangan yang semakin kompleks seiring besarnya alokasi anggaran pembangunan, pesatnya perkembangan teknologi digital, serta meningkatnya tuntutan masyarakat terhadap kualitas pelayanan publik.
“Publik menuntut proses pengadaan yang semakin efektif, efisien, transparan, dan akuntabel,” demikian petikan sambutan Sekda yang dibacakan Luh Ayu Aryani.
Untuk menjawab tantangan tersebut, peningkatan kapasitas sumber daya manusia di bidang pengadaan harus menjadi perhatian utama. Pejabat pengadaan dituntut memiliki kompetensi teknis yang memadai, profesionalisme dalam bekerja, serta kemampuan beradaptasi dengan perkembangan teknologi dan dinamika regulasi.
“Sumber daya manusia adalah unsur penting yang tak dapat dipisahkan dari kemajuan organisasi,” lanjutnya.
Selain kompetensi, Sekda Bali memberikan penekanan khusus terhadap pentingnya integritas aparatur pengadaan. Pasalnya, pengadaan barang dan jasa merupakan salah satu sektor yang memiliki tingkat kerawanan terhadap praktik korupsi dan penyalahgunaan kewenangan.
Potensi penyimpangan dapat muncul pada berbagai tahapan, mulai dari perencanaan kebutuhan, penyusunan anggaran, proses pemilihan penyedia, pelaksanaan kontrak, pembayaran, hingga serah terima hasil pekerjaan. Karena itu, setiap tahapan harus dilaksanakan secara cermat, profesional, dan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
Sekda menegaskan, penguatan tata kelola pengadaan perlu dilakukan secara menyeluruh melalui penyederhanaan regulasi, penguatan kelembagaan Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa (UKPBJ) yang permanen, peningkatan profesionalisme sumber daya manusia, serta optimalisasi sistem informasi dan pengadaan berbasis elektronik.
Namun, seluruh pembenahan sistem tersebut harus berjalan seiring dengan penguatan integritas individu yang terlibat dalam proses pengadaan.
“Peningkatan integritas memegang peranan penting. Karena sebagus apa pun regulasi, kelembagaan, dan sistem informasi yang diterapkan, penyimpangan tetap berpeluang terjadi jika integritas pelaku pengadaan masih rendah,” tegasnya.
Menurut Sekda, profesionalisme dan integritas merupakan dua hal yang tidak dapat dipisahkan. Pejabat pengadaan tidak cukup hanya memahami regulasi dan prosedur teknis, tetapi juga harus memiliki keberanian menjaga prinsip kejujuran, objektivitas, independensi, serta tanggung jawab dalam setiap pengambilan keputusan.
Pada kesempatan tersebut, Sekda Dewa Made Indra juga menyampaikan apresiasi terhadap keberadaan IFPI sebagai organisasi profesi yang mewadahi para pejabat fungsional pengadaan di Indonesia.
Ia berharap IFPI dapat terus berkembang menjadi wadah strategis untuk meningkatkan kompetensi, memperkuat profesionalisme, membangun integritas, serta mendorong kontribusi nyata para anggotanya dalam mendukung pembangunan dan peningkatan kualitas pelayanan publik.
Sementara itu, Ketua Umum IFPI, Deby Sandra, mengingatkan seluruh pejabat pengadaan agar tidak hanya memahami ketentuan dan regulasi, tetapi juga menerapkannya secara konsisten dalam pelaksanaan tugas sehari-hari.
Menurutnya, kepatuhan terhadap aturan harus diwujudkan dalam tindakan nyata sehingga setiap proses pengadaan benar-benar memberikan hasil dan manfaat bagi pembangunan.
“Jalankan tugas sesuai aturan agar ada hasil serta kontribusi bagi pembangunan dan kesejahteraan masyarakat,” ungkapnya.
Deby Sandra juga berharap IFPI dapat tumbuh menjadi organisasi profesi yang kuat, profesional, dan memberikan manfaat nyata, tidak hanya bagi anggota, tetapi juga bagi masyarakat luas.
Ia menegaskan bahwa keberhasilan organisasi tidak semata-mata diukur dari banyaknya kegiatan atau pertemuan yang diselenggarakan, melainkan dari sejauh mana organisasi mampu meningkatkan kapasitas anggotanya dan memberikan kontribusi terhadap kemajuan pembangunan.
“Keberhasilan organisasi dapat diukur dari seberapa besar manfaatnya bagi anggota dan berdampak bagi kemajuan pembangunan,” ujarnya.
Senada dengan hal tersebut, Dewan Pengawas IFPI, Roni Dwi Susanto, berharap Rakernas mampu menghasilkan keputusan dan program kerja yang realistis, terukur, serta dapat dilaksanakan. Hasil Rakernas diharapkan menjadi pedoman bagi organisasi dalam memperkuat kapasitas dan profesionalisme seluruh anggota, khususnya dalam meningkatkan kualitas pengadaan barang dan jasa pemerintah.
Rakernas dan Seminar Nasional IFPI berlangsung selama dua hari dan dirangkaikan dengan pelantikan pengurus Dewan Pengurus Wilayah (DPW) IFPI Bali, Daerah Istimewa Yogyakarta, Jambi, dan Kalimantan Timur.
Kegiatan ini sekaligus menjadi momentum peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-3 DPW IFPI Bali serta memperkuat sinergi dan jejaring antarpejabat fungsional pengadaan dari berbagai daerah di Indonesia.
Melalui forum nasional ini, diharapkan terbangun komitmen bersama untuk menjadikan profesi pengadaan semakin profesional, berintegritas, dan adaptif terhadap perkembangan zaman. Dengan demikian, pengadaan barang dan jasa pemerintah tidak hanya menjadi instrumen penyerapan anggaran, tetapi benar-benar menjadi penggerak pembangunan yang memberikan manfaat optimal bagi masyarakat.
Pengadaan yang berkualitas dimulai dari aparatur yang kompeten dan berintegritas. Sebab, setiap rupiah anggaran pemerintah harus dikelola secara bertanggung jawab dan menghasilkan manfaat nyata bagi kesejahteraan masyarakat. (Rls)
