News POLHUKAM

AMERTA Optimis Jalankan Program, Dua Tahun Tidak Terwujud AMERTA Siap Mundur

Denpasar, Lintasbali.com – Pilwali Kota Denpasar sebentar lagi akan dilaksanakan pada hari Rabu (9/12) secara serentak. Seluruh masyarakat Kota Denpasar bersiap menyambut perhelatan demokrasi ini.

Pelaksanaan debat kedua kandidat pasangan calon (Paslon) Wali Kota dan Wakil Wali Kota Denpasar antara I Gusti Ngurah Jaya Negara dan Kadek Agus Arya Wibawa (Jaya-Wibawa) dengan Gede Ngurah Ambara Putra dan Made Bagus Kertha Negara (AMERTA) berlangsung sengit, Sabtu (28/11) bertempat di Inna Grand Bali Beach Sanur dengan mengangkat tema sinergisitas antara Pemerintah Kota dengan Provinsi dan Pusat.

Paslon Gede Ngurah Ambara Putra dan Made Bagus Kertha Negara (AMERTA) nomor urut 2 dalam Debat Kedua Pilwali Kota Denpasar, Sabtu (28/11)

Pasangan Calon (Paslon) Gede Ngurah Ambara Putra dan Made Bagus Kertha Negara (AMERTA) pada kesempatan tersebut berkesempatan menjelaskan secara gamblang dan terbuka perihal program dan Visi-Misi yang dituding tidak realistis oleh Paslon kandidat lawan.

AMERTA juga menyinggung dan mempertanyakan kecilnya pendapatan pasar yang dikelola oleh PD Pasar dari total sekitar 16 pasar di Kota Denpasar dimana saat ini Jaya Negara sebagai Wakil Wali Kota. AMERTA yang diusung Partai Golkar, Partai Demokrat, dan Partai NasDem mempertanyakan adanya kebocoran dari pendapatan pasar tersebut.

Apalagi di pasar tradisional terdapat UMKM yang kedepannya harus terus digenjot dan diperhatikan melalui visi misinya untuk bisa mewujudkan Denpasar Berseri (Bersih, Sejahtera dan Indah berlandaskan Tri Hita Karana), Smart City, Berbudaya, dan Berdaya Saing. Dengan menggeliatnya UMKM, maka dapat mengurangi jumlah pengangguran di tengah pandemi Covid-19 saat ini.

Ambara Putra mejelaskan, program-program yang ditawarkan tersebut nantinya langsung bisa dirasakan masyarakat melalui pemberian stimulus dan subsidi diantaranya berupa insentif kepada pengurus/prajuru Banjar Rp 30 juta per tahun, dana kreatifitas Sekaa Teruna Rp 25 juta per tahun, dana bantuan program PKK Rp 5 juta per tahun, bantuan kepada Dadia Rp 5 juta per tahun dan pendidikan serta kesehatan gratis untuk pekerja non formal (pemuka agama, buruh, nelayan, pedagang, petani).

BACA JUGA:  Gedung Megah DPC PDIP Gianyar Telan Anggaran Rp 7,8 Milyar

Gede Ngurah Ambara Putra pada kesempatan tersebut mengatakan jika dirinya terpilih dan dipercaya oleh masyarakat sebagai Walikota Denpasar, pihaknya akan membentuk ekonomi kerakyatan dan ekonomi kemandirian. Semua produk dihasilkan di Denpasar demi Membangun kemandirian Kota Denpasar.

Meskipun, APBD Kota Denpasar defisit Rp 100 miliar pada tahun 2021, namun bagi Amerta masih banyak potensi yang bisa digali dan ditumbuhkembangkan untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Denpasar. Salah satunya, mendukung kegiatan pro rakyat, dan menghilangkan kegiatan seremonial yang menghabiskan banyak biaya.

Selain itu, Amerta juga optimis anggaran bantuan bisa diperoleh dari penerapan digitalisasi pendapatan daerah secara terintegrasi. “Untuk tingkatkan PAD, kami komitmen memanfaatkan digitalisasi terintegrasi untuk menggali potensi-potensi yang ada di Kota Denpasar,” tegas Ngurah Ambara.

Paslon Amerta dengan latar belakang pengusaha ini dikenal Satya Wecana dan Satya Laksana menegaskan akan berupaya menggenjot PAD untuk memajukan pembangunan Kota Denpasar dengan menutupi kebocoran-kebocoran yang ada karena Denpasar masih tertinggal maju dari Kabupaten Gianyar yang Pendapatan Asli Daerah (PAD) malah lebih besar dibanding Denpasar.

Sementara itu, Calon Wakil Wali Kota Denpasar, Made Bagus Kertha Negara menambahkan Kota Denpasar sangat perlu adanya perubahan. Salah satunya, yakni manajemen tata kelola pemerintahan harus berbasis digital.

Karena pemerintahan yang dijalankan dengan model digitalisasi akan berjalan lebih efektif, efisien, akuntabel dan transparan. Apalagi Kota Denpasar menuju Kota Metropolitan berbasis digital, sehingga kota Denpasar bukan saja dikenal sebagai Kota Budaya, namun juga sebagai kota metropolitan digital.

“Sebagai kota metropolitan, maka tata kelola pemerintahan akan dibangun berbasiskan digitalisasi terintegrasi di semua aspek kehidupan demi meningkatkan kesejahteraan masyarakat termasuk untuk mengurangi kebocoran-kebocoran PAD Kota Denpasar,”pungkasnya. (*/AR)

Post ADS 1