Denpasar, Lintasbali.com – PT Dirgahayu Vauta Prima berhasil meraih penghargaan dari Kantor Perwakilan Bank Indonesia (KPwBI) Bali katagori Kuvpa dalam acara Pertemuan Tahunan Bank Indonesia (PTBI) di Hotel Prama Sanur, Bali, Kamis (3/12).
Penghargaan tersebut diterima Pimpinan PT Dirgahayu Vauta Prima, Gede Ngurah Ambara Putra yang diserahkan langsung oleh Wakil Gubernur Bali Tjokorda Oka Artha Ardana Sukawati didampingi Kepala Perwakilan Bank Indonesia (KPwBI) Provinsi Bali, Trisno Nugroho.
Dalam acara dengan tema ‘Bersinergi Membangun Optimisme Pemulihan Ekonomi’ tersebut, selain penghargaan kepada PT Dirgahayu Vauta Prima, juga diserahkan penghargaan kepada 11 mitra kerja KPwBI Bali. Yakni untuk kategori Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) diraih Badung, kategori Dinas Provinsi diraih (BPKAD), kategori instansi vertikal DJPB, kategori BUMN PT Angkasarpura I (Persero), kategori liaison Transmart Carrefour, kategori survey Karya Luhur Permai (Tiara Dewata), kategori terbaik UMKM Agung Bali Colletion, kategori media massa Bali Post, kategori bank BPD Bali, kategori bank terkreatif Bank Mandiri, dan bank terbaik dalam pelayaban kas diraih BNI
Ditemui seusai menerima penghargaan, Ngurah Ambara mengaku tidak menyangka mendapatkan penghargaan dari KPwBI Bali ini. “Kemarin saya hanya mendapatkan informasi bahwa masuk nominasi, akan tetapi tidak menyangka mendapatkan award ini,” tutur Ngurah Ambara.
Menurutnya, dalam menjalankan perusahaan dibidang penukaran valas, pihaknya hanya menjalankan aturan yang telah ditentukan. Seperti pelaporan ke Bank Indonesia, pajak, PPATK, serta yang lainnya, sangat ia taati. “Jadi kami tidak sekadar mencari semata-mata hanya keuntungan saja. Dalam menjalankan bisinis kami terapkan aturan yang paling pertama,” jelasnya.
Dirinya pun mencontohkan, jika ada yang menukarkan mata uang asing ke usaha money changer dirinya, maka wajib membawa identitas diri. Jika tidak, maka akan tidak dilayani. “Kendatipun itu merugikan, tetapi kami lebih mengedepankan hal itu. Karena jika terjadi apa-apa, maka itu akan mudah dalam pelacakan. Dan masyarakat tidak keberatan dengan aturan itu, karena mereka mendapatkan dana dari cara yang bersih,” ujarnya.
Lanjut dia, yang paling berat adalah laporan PPATK yang harus detail tentang sumber dana yang ditukarkan masyarakat. “Penukaran uang itu bisa dari wisatawan mancanegara, pelancong dalam negeri, ASN, dan juga masyarakat umum. Itu semua harus dicatat. Dan kalau dari ASN itu lebih berat lagi, harus digali dari mana sumber dana itu,” bebernya.
Kendatipun aturan yang diterapkan cukup berat, namun diakuinya omzet dari bisnisnya ini, khususnya sebelum pandemi covid-19 meningkat. “Awalnya kami memang khawatir. Aturan bertele-tele ini membuat omzet menurun. Namun, karena nama perusahaan dan reformance kami dengan pelayanan terbaik, mereka juga merasa bahwa uang itu bukan berasal dari negatif, maka kami tidak ditinggalkan customer,” ungkapnya. Pihaknya pun menduga, penerapan aturan dan juga disiplin melaporkan ke PPATK menjadi penilaian oleh KPwBI.
Sementara terkait dampak pandemi ini, pihaknya pun tak menampik bisnis penukaran mata uang asing ini mengalami penurunan yang cukup drastis. Kendatipun demikian, masih ada beberapa wisatawan asing yang masih tinggal di Bali melakukan penukaran ke money changer-nya. “Kami juga mengelola dana-dana masyarakat, khususnya mereka yang bekerja di luar negeri maupun yang tinggal di Bali, masih spend money, kendatipun secara perlahan,” jelasnya.
Sedangkan terkait karyawan, pihaknya tidak melakukan pemutusan hubungan kerja. Akan tetapi, melakukan pengaturan jam kerja. “Kami belum ada PHK, akan tetapi kami ajak karyawan untuk kerjasama dengan memberitahukan kepada mereka tentang dampak pandemi ini, sehingga disepakati melakukan pengaturan kerja,” bebernya seraya mengatakan, total karyawan sebanyak 125 orang.
Ke depan pihaknya akan terus meningkatkan kinerja dan juga pelayanan terhadap para customer. “Ini penghargaan yang ketiga kalinya dari BI. Sejak tahun 2018 kami berhasil meraih awards dari BI,” pungkasnya.
Sebelumnya, Ketua Panitia Rizku Ernadi Wimanda mengatakan, PTBI merupakan pertemuan tahunan Bank Indonesia yang diikuti seluruh kepala daerah stakeholder. Di mana tujuannya untuk melakukan evaluasi, prospek dan penyampaian arah kebijakan ekonomi ke depan.
“Pelaksanaan PTBI ini berbeda dengan tahun sebelumnya. Tahun ini karena adanya pandemi Covid-19 maka menggunakan metode hybrid, yaitu secara offline maupun online. Selain itu, juga dilakukan serentak dan dihadiri Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo,” ungkapnya. Sementara terkait penghargaan kepada mitra kerja baik itu di lingkungan Pemerintahan Provinsi Bali, kabupaten/kota, insatasi pusat, perbankan maupun media, merupakan pertamakali dilakukan KPwBI Bali. (Rls)
