DENPASAR, lintasbali.com — Pemerintah Provinsi Bali kembali menegaskan komitmennya dalam mewujudkan pembangunan yang adil dan merata di seluruh wilayah Pulau Dewata. Bertempat di Kantor Gubernur Bali, Renon, Denpasar, pada Senin, 13 April 2026 sebuah kesepakatan penting ditandatangani sebagai simbol kuat sinergi dan gotong royong lintas daerah demi kesejahteraan masyarakat Bali secara menyeluruh.
Kesepakatan ini melibatkan Pemerintah Provinsi Bali bersama Pemerintah Kabupaten Badung, Pemerintah Kota Denpasar, dan Pemerintah Kabupaten Gianyar. Fokusnya adalah perubahan atas perjanjian Bantuan Keuangan Khusus (BKK) guna mendukung pelaksanaan Proyek Strategis Provinsi Bali.
Penandatanganan dilakukan langsung oleh Gubernur Bali Wayan Koster, Bupati Badung I Wayan Adi Arnawa, Wali Kota Denpasar I Gusti Ngurah Jaya Negara, serta Bupati Gianyar I Made Agus Mahayastra. Momentum ini menjadi tonggak penting dalam memperkuat komitmen bersama menghadirkan pembangunan yang inklusif dan berkeadilan.
Di tengah dinamika pembangunan dan tantangan industri pariwisata global, Bali memilih untuk melangkah secara kolektif. Semangat gotong royong menjadi landasan utama, khususnya dari daerah dengan Pendapatan Asli Daerah (PAD) tinggi terutama yang bersumber dari Pajak Hotel dan Restoran (PHR) yang secara sukarela menyisihkan sebagian pendapatannya melalui skema BKK untuk membantu pembangunan di wilayah lain.
Gubernur Wayan Koster menegaskan bahwa Proyek Strategis Provinsi Bali dirancang sebagai rangkaian pembangunan prioritas hingga tahun 2028–2029. Program ini bertujuan memperkuat konektivitas antarwilayah, meningkatkan kualitas pariwisata, serta mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.
Sejumlah proyek prioritas dinilai memiliki dampak signifikan terhadap mobilitas dan pemerataan ekonomi. Di antaranya pembangunan Jalan Gatot Subroto Barat–Canggu untuk mengurai kemacetan di kawasan wisata padat, serta pembangunan Jalan Sunset Road–Mahendradatta dan underpass Tohpati yang menjadi simpul vital lalu lintas di Denpasar.
Selain itu, pembangunan Jalan Baru Batas Kota Singaraja–Mengwitani menjadi proyek kunci dalam membuka akses Bali Utara dan mempercepat distribusi ekonomi dari wilayah selatan.
Upaya ini diperkuat dengan pembangunan Jalan Lingkar Nusa Penida di Kabupaten Klungkung guna mengoptimalkan potensi pariwisata kawasan kepulauan.
Pada sektor konektivitas lainnya, pembangunan Jalan Kusamba–Padangbai serta Jalan Penghubung Pura Batur–Pura Agung Besakih tidak hanya meningkatkan aksesibilitas, tetapi juga memperkuat nilai-nilai budaya Bali yang berlandaskan keseimbangan antara aspek sekala (fisik) dan niskala (spiritual).
Pengembangan pelabuhan terpadu di Sangsit, Amed, Celukan Bawang, dan Kusamba juga menjadi bagian dari strategi besar ini. Kawasan tersebut diproyeksikan menjadi pusat baru distribusi logistik dan pariwisata bahari, sekaligus mengurangi ketergantungan pada wilayah Bali Selatan.
Tak hanya berfokus pada infrastruktur, program ini turut menyasar sektor budaya dan pertanian. Restorasi kawasan suci Pura Agung Besakih serta pembangunan pusat pengolahan gabah dan pabrik pakan ternak di Tabanan menjadi langkah konkret dalam menjaga ketahanan pangan dan pelestarian budaya Bali.
Dalam pembaruan program, jumlah proyek strategis mengalami penyesuaian. Dari sebelumnya 20 proyek, empat di antaranya kini ditangani pemerintah pusat melalui skema Proyek Strategis Nasional (PSN).
Namun demikian, pemerintah daerah menambahkan enam proyek baru, sehingga total mencapai 22 proyek strategis yang akan dilaksanakan secara bertahap.
Langkah ini diharapkan mampu menjawab berbagai tantangan klasik, seperti ketimpangan pembangunan antarwilayah, kemacetan, hingga keterbatasan infrastruktur di Bali bagian utara, timur, dan barat.
Lebih dari sekadar pembangunan fisik, kesepakatan ini menjadi simbol harapan baru bagi masyarakat Bali. Sebuah komitmen bahwa pembangunan tidak lagi terpusat di wilayah tertentu, melainkan menyentuh seluruh lapisan dan wilayah secara merata.
Dengan semangat kebersamaan yang semakin kuat, Pemerintah Provinsi Bali optimistis bahwa 22 Proyek Strategis ini akan mempercepat transformasi pembangunan sekaligus memperkuat kepercayaan masyarakat bahwa pemerintah hadir dan bekerja untuk seluruh rakyat Bali tanpa terkecuali. (LB/Rls)
