DENPASAR, lintasbali.com – Bank Indonesia (BI) mendorong penguatan sinergi lintas sektor untuk menjaga stabilitas sekaligus mempercepat transformasi ekonomi Bali. Upaya tersebut menjadi salah satu fokus utama dalam Forum Dialog Strategis Balinomics 2026 yang digelar di Padma Resort Legian, Bali, Rabu, 9 September 2026.
Mengusung tema “Menjaga Stabilitas dan Mendorong Pertumbuhan Ekonomi Bali untuk Akselerasi Ekonomi Kerthi Bali”, forum ini mempertemukan pemerintah daerah, otoritas moneter, akademisi, perbankan, asosiasi industri, pelaku UMKM, hingga Majelis Desa Adat.
Forum tersebut menjadi ruang strategis untuk membahas berbagai tantangan ekonomi Bali sekaligus merumuskan langkah konkret agar pertumbuhan ekonomi tidak hanya tinggi, tetapi juga semakin inklusif, berdaya tahan, dan berkelanjutan.
Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Bali, Achris Sarwani, mengungkapkan perekonomian Bali pada Triwulan II-2026 tumbuh positif sebesar 5,78 persen secara tahunan (yoy).
Pertumbuhan tersebut tercatat lebih tinggi dibandingkan rata-rata nasional. Sementara itu, inflasi Bali pada Agustus 2026 mencapai 3,45 persen (yoy) dan masih berada dalam kisaran sasaran.
“Stabilitas harga menjadi salah satu faktor penting dalam menjaga daya beli masyarakat sekaligus menopang pertumbuhan ekonomi,” demikian garis besar yang disampaikan dalam forum tersebut.
Ke depan, BI memperkirakan ekonomi Bali masih mampu tumbuh kuat pada kisaran 5,4 persen hingga 5,9 persen.
Namun, pertumbuhan tersebut tetap menghadapi sejumlah tantangan struktural.
Pertama, perekonomian Bali masih cukup bergantung pada sektor tersier, terutama pariwisata. Kondisi ini membuat Bali relatif rentan terhadap gejolak eksternal.
Kedua, investasi dan aktivitas ekonomi masih terkonsentrasi di kawasan Bali Selatan atau Sarbagia. Pemerataan pusat pertumbuhan ekonomi ke wilayah Bali lainnya pun menjadi pekerjaan penting ke depan.
Mewakili Gubernur Bali, Koordinator Kelompok Ahli Bidang Pembangunan Pemerintah Provinsi Bali, Prof. Dr. drh. I Made Damriyasa, M.S., menegaskan bahwa arah pembangunan Bali harus tetap mengacu pada Haluan Pembangunan Bali 100 Tahun sebagaimana tertuang dalam Perda Nomor 4 Tahun 2023, dengan visi Nangun Sat Kerthi Loka Bali.
Menurutnya, transformasi ekonomi Bali pascapandemi tidak cukup hanya dilakukan dengan memperbanyak sektor ekonomi baru.
Yang lebih penting adalah membangun konektivitas dan keterhubungan antarsektor.
Enam sektor unggulan yang perlu dikembangkan secara terintegrasi meliputi pertanian dalam arti luas, kelautan dan perikanan, industri manufaktur, IKM/UMKM dan koperasi, ekonomi kreatif dan digital, serta pariwisata.
“Yang dibangun bukan sekadar diversifikasi sektor, tetapi keterhubungan antarsektor,” tegas Prof. Damriyasa.
Keterhubungan tersebut diharapkan mampu menciptakan rantai nilai ekonomi yang lebih kuat sehingga pertumbuhan pariwisata, misalnya, dapat memberikan dampak langsung terhadap pertanian, perikanan, industri, UMKM, dan ekonomi kreatif lokal.
Forum Balinomics 2026 menghadirkan Chief Economist Permata Bank Josua Pardede sebagai salah satu narasumber.
Josua menyoroti dinamika global yang berpotensi memberikan tekanan terhadap perekonomian Bali, khususnya ketegangan geopolitik di Timur Tengah yang dapat mendorong kenaikan harga minyak dan avtur serta berdampak terhadap mobilitas penerbangan internasional.
Ia juga mencermati struktur pertumbuhan Bali pada Triwulan II-2026 yang banyak ditopang konsumsi pemerintah dan proyek konstruksi. Di sisi lain, sektor transportasi dan pergudangan sempat mengalami kontraksi.
Untuk mengatasi berbagai hambatan dalam belanja dan investasi, Josua menawarkan delapan quick wins.
Langkah tersebut meliputi front-loading belanja modal APBD dan DAK fisik serta optimalisasi SILPA; perluasan mitigasi dampak El Niño bagi sektor pertanian; penguatan operasi pasar dan Kerja Sama Antar Daerah (KAD); diplomasi untuk membuka dan memperkuat rute penerbangan alternatif; perluasan KUR sektor primer dengan target minimal 30 persen; penyiapan pipeline 10 proyek investasi di luar Bali Selatan; peningkatan kepatuhan Pungutan Wisatawan Asing (PWA); serta penguatan peran LPD dan Desa Adat dalam distribusi program MBG, KDMP, dan KUR.
Josua juga mengingatkan pentingnya mengurangi economic leakage atau kebocoran nilai tambah ekonomi keluar Bali.
Penguatan rantai pasok lokal dinilai menjadi salah satu kunci agar aktivitas ekonomi yang tercipta di Bali memberikan manfaat lebih besar bagi masyarakat dan pelaku usaha lokal.
Dukungan terhadap transformasi ekonomi juga datang dari sisi pembiayaan.
Direktur PT Sarana Multi Infrastruktur (PT SMI), Aradhita Priyanti, memaparkan kesiapan PT SMI mendukung pembangunan daerah melalui berbagai skema pembiayaan.
Skema tersebut antara lain pinjaman publik, Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU), serta jasa konsultasi dan penyiapan proyek atau project development.
Aradhita menegaskan bahwa pembiayaan PT SMI mengedepankan prinsip Environmental, Social, and Governance (ESG). Setiap proyek harus melalui asesmen kelayakan untuk memastikan pembiayaan diarahkan pada proyek yang berkelanjutan dan selaras dengan prinsip lingkungan serta kepentingan sosial.
Dengan demikian, pembiayaan pembangunan tidak semata-mata mengejar pertumbuhan ekonomi, tetapi juga mempertimbangkan keberlanjutan dalam jangka panjang.
Sementara itu, Ketua BPD PHRI Bali sekaligus Wakil Gubernur Bali periode 2018–2023, Prof. Dr. Ir. Tjokorda Oka Artha Ardana Sukawati (Cok Ace), mengajak seluruh pemangku kepentingan mengubah paradigma pembangunan pariwisata Bali.
Menurut Cok Ace, prinsip yang harus dikedepankan adalah “Pariwisata untuk Bali, bukan Bali untuk pariwisata.”
Artinya, pembangunan pariwisata harus memberikan manfaat bagi masyarakat sekaligus tetap memperhatikan daya dukung lingkungan.
Salah satu persoalan yang menjadi perhatian adalah pengelolaan sampah. Menurutnya, persoalan tersebut membutuhkan penanganan terpadu, termasuk melalui pengembangan Pengolahan Sampah Menjadi Energi Listrik (PSEL).
Selain lingkungan, penguatan rantai pasok lokal juga menjadi perhatian. Hotel dan restoran didorong untuk semakin banyak menyerap produk pertanian, perikanan, dan UMKM lokal.
Dengan demikian, belanja wisatawan tidak berhenti pada sektor akomodasi dan jasa pariwisata, tetapi dapat mengalir ke berbagai sektor ekonomi masyarakat Bali.
Cok Ace menilai transformasi ekonomi Bali harus berjalan secara bersamaan melalui tiga pilar, yakni pemerintah, pelaku usaha, dan masyarakat/desa adat.
Pemerintah perlu menghadirkan kebijakan yang terkoordinasi dan tata ruang yang tetap berakar pada budaya Bali.
Pelaku usaha didorong tidak hanya mengejar volume, tetapi meningkatkan value atau nilai tambah.
Sementara masyarakat dan desa adat harus ditempatkan sebagai subjek aktif pembangunan, bukan sekadar penerima manfaat.
Forum Balinomics 2026 pada akhirnya menegaskan bahwa tantangan ekonomi Bali tidak dapat diselesaikan oleh satu sektor maupun satu institusi.
Diperlukan sinergi antara pemerintah, Bank Indonesia, perbankan, dunia usaha, akademisi, UMKM, masyarakat, dan desa adat untuk memastikan kebijakan berjalan konsisten hingga tingkat implementasi.
Penguatan sektor pertanian dan perikanan, pemerataan investasi, pengembangan industri dan UMKM, peningkatan kualitas pariwisata, serta penguatan ekonomi kreatif dan digital menjadi bagian dari upaya membangun struktur ekonomi Bali yang lebih beragam.
Dengan memperkuat keterhubungan antarsektor dan mengurangi ketergantungan terhadap satu sumber pertumbuhan, Bali diharapkan mampu menjaga stabilitas sekaligus menciptakan pertumbuhan ekonomi yang lebih berkualitas.
Forum Balinomics 2026 menjadi pengingat bahwa masa depan ekonomi Bali bukan hanya tentang seberapa tinggi pertumbuhan dicapai, tetapi juga seberapa luas manfaatnya dirasakan masyarakat dan seberapa kuat fondasi keberlanjutannya bagi generasi mendatang.
