BULELENG, lintasbali.com – Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) dan Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD) Kabupaten Buleleng menyelenggarakan Pasar Murah pada hari Rabu, 18 Januari 2023 bertempat di Plaza Kuliner Pantai
Penimbangan, Buleleng.
Pasar Murah ini merupakan bentuk sinergi antara TPID dan TP2DD, di mana masyarakat akan mendapatkan potongan harga untuk membeli kebutuhan pokok penyumbang inflasi dengan melakukan pembayaran menggunakan QRIS yang diharapkan mampu menjaga keterjangkauan harga dan peningkatan penggunaan QRIS di Buleleng.
Kegiatan ini merupakan bagian dari High Level Meeting (HLM) TPID dan TP2DD yang dilaksanakan di Kantor Bupati Buleleng. HLM dipimpin oleh Pj. Bupati Buleleng, dan dihadiri oleh Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Bali, Otoritas Jasa Keuangan, dan OPD terkait.
Pj. Bupati Buleleng, Ketut Lihadnyana menyampaikan bahwa kegiatan HLM ini merupakan tindak lanjut dari arahan Presiden Republik Indonesia pada Rakornas Forkopimda mengenai upaya pengendalian inflasi dan akselerasi pertumbuhan ekonomi.
Dalam mengatasi inflasi, Lihadnyana menyampaikan strategi yang akan dilakukan Kabupaten Buleleng, yaitu: (1) supply chain management, (2) subsidi harga dengan transaksi keuangan digital, (3) melaksanakan operasi pasar, (4) monitoring ke distributor secara berkala, (5) kerja sama antar daerah produsen, (6) bantuan pangan, (7) subsidi transportasi, dan (8) melakukan pemantauan harga dan stok.
Dalam kaitannya dengan TP2DD, Lihadnyana menyampaikan bahwa Pemda Buleleng bersama dengan Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Bali akan terus melanjutkan dan meningkatkan upaya-upaya Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (ETPD), setelah berhasil meraih penghargaan juara 1 kategori TP2DD Kabupaten terbaik regional Jawa – Bali dalam ajang perdana Championship Digitalisasi Daerah 2022.
Lihadnyana juga menyampaikan bahwa dengan adanya digitalisasi yang menjamin transparansi dan akuntabilitas, akan semakin meningkatkan kepercayaan masyarakat. Pemda Buleleng juga senantiasa melakukan penajaman strategi digitalisasi dalam rangka pengendalian inflasi.
Sementara itu, Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Bali, Trisno Nugroho menyampaikan beberapa rekomendasi pengendalian inflasi, yaitu meningkatkan cakupan dan skala operasi pasar, kemudian meningkatkan peran perusda sebagai offtaker bahan pangan, pengendali harga dan ketersediaan pangan, mengoptimalkan lahan tidur milik pemda dan perusda untuk lahan pangan hortikultura, dan mensosialisasikan penggunaan media informasi harga pasar (televisi/running text) di pasar tradisional untuk meminimalkan assymetric information.
Selain itu, untuk memastikan keberhasilan upaya ETPD di Kabupaten Buleleng, Trisno Nugroho menyampaikan empat faktor penting yang perlu diperhatikan TP2DD Kabupaten Buleleng. Pertama adalah komitmen dukungan Kepala Daerah, kemudian kedua adalah membuat inovasi digitalisasi untuk meningkatkan Penerimaan Asli Daerah (PAD).
Selanjutnya, ketiga adalah meningkatkan pemanfaatan kanal non tunai untuk pembayaran pajak dan retribusi, dan terakhir adalah mendorong keterlibatan aktif dari seluruh komponen, meliputi Pemda, Bank Indonesia, Bank BPD Bali, dan segenap lapisan masyarakat. (Rls)
