Home Archive by category POLHUKAM (Page 9)
DENPASAR, lintasbali.com – Dalam mempersiapkan Indonesia Emas di tahun 2045, Partai Demokrat sudah menyiapkan dan sekaligus mendukung Ketua Umum Partai Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) untuk ikut berkompetisi dalam Pemilihan Presiden tahun 2024. Hal tersebut disampaikan I Made Mudarta, Ketua DPD Partai Demokrat Bali saat ditemui di Denpasar, Jumat Lanjutkan Membaca...
DENPASAR, lintasbali.com – I Kadek Mariata ahli waris tanah yang diduga diserobot oleh Bank BPD Bali, mendatangi Kantor Ombudsman RI Perwakilan Bali di Jalan Melati Denpasar diterima oleh Dhuha F. Mubarak (Asisten Penerima dan Verifikasi Laporan Ombudsman Perwakilan Bali), Senin (24/5/2021). Mariata pun membeberkan kronologis dari A sampai Z terkait lahan seluas 3,85 Lanjutkan Membaca...
DENPASAR, lintasbali.com – Kasus dugaan penistaan Agama oleh Desak Made Darmawati berlanjut. Koordinator Tim Advokasi Penegakan Dharma I Gede Suardana memenuhi jadwal pemeriksaan sebagai pelapor di Ditkrimsus Polda Bali, pada Senin siang (26/4). Gede Suardana menyampaikan, pemeriksaan ini untuk memberikan keterangan atas pelaporan terhadap kasus dugaan penodaan dan Lanjutkan Membaca...
DENPASAR, lintasbali.com – Sekalipun Desak Dharmawati yang videonya viral di media sosial dan diduga menistakan agama Hindu dan tradisi Bali, berbagai elemen tokoh Hindu dan masyarakat Bali, sepakat untuk tetap memproses yang bersangkutan secara hukum. Permohonan maafnya memang mesti diterima, karena Hindu mengajarkan tatwam asi (aku adalah kamu, kamu adalah aku, Lanjutkan Membaca...
DENPASAR, lintasbali.com – Keberlanjutan proses hukum terkait kasus video dugaan penistaan Agama yang dilakukan oleh oknum dosen berinisial DM Darmawati dipastikan akan terus berjalan. Walaupun, yang bersangkutan telah melakukan permintaan maaf kepada seluruh umat Hindu Nusantara secara langsung, namun proses hukumnya akan terus berlanjut. Hal tersebut disampaikan Lanjutkan Membaca...
JAKARTA, lintasbali.com — Pemecatan langsung Pejabat PT. Pertamina oleh Presiden Jokowi dinilai merupakan tamparan halus bagi Menteri BUMN, Erick Thohir. Semestinya pengawasan dan tindakan terhadap Pejabat Perusahaan BUMN dibawah kendali Menteri BUMN, tidak lazim langsung oleh Presiden. “Jika sekelas Presiden harus tarun tangan memecat pejabat di tingkat perusahaan BUMN, Lanjutkan Membaca...