DENPASAR, lintasbali.com – Berdasarkan rilis BPS Provinsi Bali, perkembangan harga Provinsi Bali pada Agustus 2024 secara bulanan mengalami inflasi sebesar 0,10% (mtm), stabil dibandingkan bulan sebelumnya yang juga mengalami inflasi sebesar 0,10% (mtm).
Secara tahunan, inflasi Provinsi Bali menurun dari 2,53% (yoy) pada bulan sebelumnya menjadi 2,32% (yoy) dan tetap berada pada kisaran target inflasi nasional 2,5% ± 1%.
Hal tersebut disampaikan oleh Erwin Soeradimadja, Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Bali dalam keterangan resminya di Denpasar pada Senin, 2 September 2024.
Inflasi Bali yang tetap terjaga terwujud sebagai hasil dari terus berlanjutnya kolaborasi, inovasi, dan sinergi Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID), baik di tingkat provinsi Bali maupun kota/kabupaten.
Inflasi yang terjaga terjadi di seluruh kota sampel inflasi. Secara spasial, Kota Singaraja mengalami deflasi sebesar -0,18% (mtm) atau 1,69% (yoy). Sementara, Kabupaten Badung mengalami deflasi, sebesar -0,09% (mtm) atau 2,05% (yoy). Lebih lanjut, Kota Denpasar mengalami inflasi sebesar 0,26% (mtm) atau 2,95% (yoy).
Adapun Kabupaten Tabanan mengalami inflasi sebesar 0,28% (mtm) atau 1,68% (yoy). Kelompok Pendidikan menjadi penyumbang inflasi utama pada Agustus 2024.
Berdasarkan komoditasnya, inflasi terutama bersumber dari daging babi, biaya pendidikan akademi/perguruan tinggi, kopi bubuk, beras, dan biaya pendidikan SMP.
Kenaikan harga daging babi didorong oleh berkurangnya pasokan akibat virus ASF dan pengiriman daging babi ke luar daerah khususnya Sulawesi Utara dan Kalimantan.
Adapun kenaikan harga kopi bubuk disebabkan oleh kenaikan harga kopi dunia karena penurunan produksi kopi dari Brazil dan Pakistan, sedangkan kenaikan biaya pendidikan sejalan dengan masuknya tahun ajaran baru.
Pada September 2024, terdapat beberapa risiko yang perlu diwaspadai, seperti potensi kenaikan harga menjelang HBKN Galungan dan Kuningan, berlanjutnya kenaikan harga daging babi akibat berkurangnya pasokan di Bali, belum masuknya musim panen beras, kenaikan HET Minyak Kita yang berpotensi merambat pada kenaikan harga minyak goreng lainnya, serta kenaikan harga avtur yang berpotensi menyebabkan kenaikan tarif angkutan udara.
Namun potensi stabilitas harga tetap terjaga sejalan dengan panen bawang merah di Bima (NTB) sebagai salah satu sumber pasokan di Bali, penurunan kembali harga Pertamax, dan beroperasinya RMU Modern di Badung pasca diresmikan pada Agustus 2024.
Untuk merespon potensi risiko inflasi ke depan, KPw BI Provinsi Bali terus mengajak seluruh Kabupaten/Kota
di Bali untuk memperkuat langkah pengendalian inflasi secara konsisten, serta memperkuat inovasi dan sinergitas.
Konsistensi seluruh TPID di Bali dalam pengendalian inflasi diwujudkan melalui kebijakan 4K, antara lain operasi pasar murah dan Gerakan Tanam Pangan Cepat Panen (Genta Paten) di lahan milik Pemprov.
Langkah lain yang dilakukan termasuk penguatan anggaran transportasi untuk pengiriman bahan pokok dari Klungkung daratan ke Nusa Penida, pengoperasian RMU Modern di Badung, bantuan bibit babi di Tabanan, peningkatan insentif pekaseh di Denpasar, dan kerja sama antara Perumda Swatantra dengan Kelompok Tani Cabai di Buleleng.
Melalui langkah-langkah tersebut, Bank Indonesia meyakini inflasi Provinsi Bali pada tahun 2024 akan tetap terjaga dalam kisaran target inflasi nasional 2,5%±1%. (Red/Rls).
