DENPASAR, lintasbali.com – Sejumlah organisasi masyarakat sipil dan mahasiswa yang tergabung dalam Konsorsium Suara Pemuda Kristen Bali mendeklarasikan gerakan moral untuk mengawal terwujudnya pemerintahan yang bersih, transparan, dan bebas dari praktik korupsi. Deklarasi tersebut disampaikan melalui Manifesto Publik yang dibacakan di Denpasar, Jumat, 10 Juli 2026.
Gerakan ini merupakan bentuk kepedulian terhadap kondisi tata kelola pemerintahan yang dinilai masih diwarnai penyalahgunaan kewenangan, dugaan penyimpangan anggaran, serta berbagai kebijakan yang dianggap belum sepenuhnya berpihak pada kepentingan masyarakat.
Ketua Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia (GMKI) Cabang Badung, Josua Synocto Hutabarat, mengatakan konsorsium hadir sebagai wadah moral dan intelektual bagi pemuda Kristen untuk mengawal kebijakan publik agar berjalan sesuai prinsip keadilan, transparansi, dan akuntabilitas.
Menurutnya, kebijakan negara seharusnya menjadi instrumen untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat, bukan menjadi ruang bagi kepentingan segelintir pihak yang menyalahgunakan kekuasaan.
“Di bawah terang Firman Tuhan yang sejati, kami siap berdiri di garis depan untuk menolak praktik yang menjadikan utang sebagai beban berkepanjangan serta penyalahgunaan proyek-proyek nasional demi kepentingan tertentu. Kami menuntut hadirnya etika dan integritas dalam setiap kebijakan publik,” tegas Josua saat membacakan manifesto.
Dalam deklarasi tersebut, Konsorsium Suara Pemuda Kristen Bali juga menyoroti sejumlah program strategis nasional, seperti Makan Bergizi Gratis (MBG), Koperasi Desa Merah Putih (KDMP), hingga kebijakan kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) non-subsidi. Mereka meminta seluruh program pemerintah dilaksanakan secara transparan, akuntabel, tepat sasaran, serta benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat.
Selain itu, konsorsium mendesak aparat penegak hukum untuk menindak tegas setiap pelaku korupsi tanpa pandang bulu. Mereka menilai konsistensi dalam pemberantasan korupsi menjadi kunci untuk menjaga kepercayaan publik terhadap institusi negara.
“Kami, Pemuda Kristen Bali, menyatakan bahwa gerakan ini merupakan wadah ilmiah dan rohani yang terarah, berbobot, serta berdampak nyata. Kami tidak akan tinggal diam ketika ketidakadilan dan penyalahgunaan kekuasaan terjadi,” lanjut Josua.
Melalui manifesto tersebut, konsorsium juga meminta pemerintah pusat, Pemerintah Provinsi Bali, DPRD Provinsi Bali, DPRD kabupaten/kota se-Bali, serta seluruh pemangku kepentingan membuka ruang partisipasi yang lebih luas bagi pemuda, mahasiswa, dan masyarakat sipil sebagai mitra kritis dalam mengawal kebijakan publik.
Mereka turut mendorong pemerintah melakukan reformasi birokrasi secara nyata melalui pembersihan aparatur sipil negara dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme secara berkelanjutan. Dokumen manifesto dan tuntutan tersebut rencananya akan disampaikan kepada pemerintah dan lembaga terkait sebagai bentuk komitmen mengawal agenda pemberantasan korupsi.
Sementara itu, Rektor Sekolah Tinggi Teologia Cornerstone (STTI-C), Pdt. Dr. David Henry Parera, menyatakan dukungannya terhadap gerakan tersebut. Menurutnya, perguruan tinggi memiliki tanggung jawab moral untuk melahirkan generasi yang kritis, berintegritas, dan berani menyuarakan kepentingan publik.
“Kami berharap konsorsium ini terus berkembang. Kita tidak boleh diam ketika melihat persoalan bangsa. Dunia kampus harus menjadi ruang lahirnya suara-suara kritis yang mampu mengawal jalannya pemerintahan demi kepentingan rakyat,” ujar Henry Parera.
Ia berharap gerakan yang dipelopori mahasiswa dan pemuda Kristen Bali tersebut dapat menjadi sarana edukasi politik, kontrol sosial yang konstruktif, serta penguatan nilai-nilai integritas, keadilan, dan tata kelola pemerintahan yang bersih dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. (Rls)
