JAKARTA, lintasbali.com – Kesiapan industri pariwisata Indonesia menghadapi masa era baru ditampilkan dalam salah satu program yang digalakkan saat ini yaitu pengembangan desa wisata. Bertempat di Atria Hotel Jakarta, Kemenparekraf RI menyelenggarakan workshop pendampingan SDM desa wisata berlangsung selama 4 hari, 24-27 Maret 2021.
Suasana workshop pendampingan SDM desa wisata oleh Kemenparekraf RI bertempat di Atria Hotel Jakarta, 24-27 Maret 2021.
Menurut Ketut Swabawa yang hadir pada kegiatan tersebut menyampaikan bahwa program tersebut merupakan upaya akselerasi peningkatan kualitas desa wisata menjadi kategori Mandiri dari yang sebelumnya pada tingkatan rintisan, berkembang dan maju.
“Sesuai informasi hari ini dari Sesdep DSDK yang membidangi pendampingan SDM menyebutkan bahwa dari 244 desa wisata di seluruh Indonesia yang dikembangkan sesuai RPJMN RI 2020-2024, pada tahun 2021 ini dimulai tahapan awalnya dengan menggarap 67 desa wisata termasuk 1 desa dari Bali yakni Pemuteran,” kata Swabawa saat dihubungi melalui jawaban WhatsApp.
Ketut Swabawa, CHA, Ketua Pokja Pengembangan Desa Wisata DPP MASATA
Swabawa menjelaskan bahwa workshop tersebut bertujuan untuk mengidentifikasi desa wisata dari potensi, kelembagaan, SDM serta membuat SWOT Analysis nya yang akan dipakai acuan untuk menyiapkan program pelatihan yang dibutuhkan dalam jangka pendek di 2021 ini
Dalam acara pembukaannya diadakan pula pemaparan materi terkait desa wisata yakni oleh Dr. Suyoto, M.Si (mantan Bupati Kabupaten Bojonegoro periode 2008-2018) berupa konsep HDX yakni mencapai kebahagiaan (Happiness) wisatawan dengan pemanfaatan Digitalisasi serta sukses kabupaten yang pernah dipimpinnya dalam meningkatkan industri pariwisata. Sementara pemateri kedua adalah I Ketut Swabawa, CHA yang memaparkan konsep yang disusunnya yakni Nawa Pranata Dewi.
Nawa Pranata Dewi berisi 9 langkah pengembangan desa wisata yang mengedepankan aspek budaya dan kearifan lokal untuk mewujudkan desa wisata yang berkualitas dan berkelanjutan yang mampu berdampak positif bagi masyarakat desa setempat.
Kita patut berbangga bahwa konsep kita dari Bali ini dapat menjadi salah satu acuan dalam pengembangan desa wisata nusantara. Sehingga kendala-kendala seperti rendahnya keterlibatan masyarakat, kurangnya dukungan pemerintah setempat, persaingan usaha, kualitas produk – layanan – SDM, sistem tata kelola yang tidak terintegerasi, dan lainnya seperti diungkapkan peserta workshop ini dapat diminimalisir bahkan ke titik nol,” pungkas Swabawa yang juga Ketua Pokja Pengembangan Desa Wisata DPP MASATA bersama Kemenparekraf RI. (SW)
