JAKARTA, lintasbali.com – Kesatuan Mahasiswa Hindu Dharma Indonesia (KMHDI) mendorong pelaksanaan Koperasi Desa (Kopdes) Merah Putih berlangsung secara transparan, akuntabel, dan melibatkan masyarakat dalam pengambilan keputusan. Hal ini penting agar pemerintah dapat belajar dari program MBG.
Bendahara Umum PP KMHDI Gde Bayu Pangestu AW mengatakan koperasi merupakan instrumen penting dalam memperkuat ekonomi berbasis komunitas.
Pemerintah hari ini meresmikan sekitar 80.000 ribu Kopdes Merah Putih di seluruh Indonesia yang dipusatkan di Klaten, Jawa Tengah. Hal ini perlu dibarengi dengan pengawasan ketat agar program tersebut benar-benar menyentuh kebutuhan riil masyarakat desa.
“Kami mendukung niat baik pembentukan Koperasi Merah Putih, namun KMHDI melihat pentingnya peran pengawasan agar pelaksanaannya tidak sekadar formalitas yang mengakibatkan terulangnya pola kegagalan koperasi masa lalu serta program MBG yang hari ini implementasinya masih perlu banyak perbaikan,” ujar Gde Bayu, Senin, 21 Juli 2025 di Jakarta.
Ia menekankan bahwa keberadaan koperasi harus benar-benar dikelola secara profesional dan melibatkan kelompok muda desa sebagai penggerak utama, bukan hanya objek program.
“Pelibatan masyarakat terutama generasi muda sangat krusial. Mereka harus diberi ruang sebagai pengelola koperasi agar ada regenerasi dan adaptasi terhadap ekonomi digital. Jangan sampai koperasi hanya jadi proyek simbolik tanpa dampak nyata,” tambahnya.
KMHDI juga meminta perlunya publikasi terbuka terhadap penggunaan dana koperasi serta mekanisme pertanggungjawabannya. Menurutnya jangan sampai Koperasi Desa Merah Putih mengulangi kegagalan KUD seperti masa Orde Baru.
“Jangan sampai koperasi yang dibentuk justru menambah beban keuangan desa tanpa kontribusi ekonomi yang jelas. Kami mendorong fungsi audit sosial di tingkat masyarakat dan meminta pemerintah menyediakan platform evaluasi berkala,” tegasnya.
Dalam hal ini KMHDI memberikan tawaran terhadap pemerintah sebagai mitra kritis dan strategis dalam upaya peningkatan program koperasi merah putih.
“KMHDI memberikan tawaran terhadap pemerintah dalam upaya peningkatan pelaksanaan program pembentukan kopdes ini, agar pemerintah melakukan sinergi dengan kampus dengan memanfaatkan program KKN tematik koperasi dalam kampus berdampak, memperkuat koperasi percontohan sebagai pilot project di setiap provinsi yang didampingi secara intensif, dan sanksi tegas terhadap koperasi fiktif berdasarkan UU,” terangnya.
Lebih lanjut, KMHDI meminta pemerintah fokus terhadap pondasi terlebih dahulu sebelum memikirkan jumlah yang besar namun kualitas yang begitu buruk.
“KMHDI merekomendasikan agar pemerintah tidak hanya fokus pada kuantitas koperasi yang terbentuk, tetapi juga membangun mekanisme kontrol kualitas sejak dini. Mulai dari verifikasi kesiapan sumber daya manusia, transparansi pembiayaan, hingga pelaporan berkala yang bisa diakses publik. Koperasi harus jadi alat kedaulatan ekonomi rakyat, bukan proyek jangka pendek. Tanpa itu, Koperasi Merah Putih hanya akan jadi nama tanpa isi,” ujar Gde Bayu.
Sebagai organisasi mahasiswa tingkat nasional, KMHDI menyatakan siap terlibat dalam pengawasan dan edukasi masyarakat terkait tata kelola koperasi agar tujuan besar ekonomi gotong royong benar-benar tercapai dengan maksimal.
“KMHDI secara kelembagaan siap terlibat dalam pengawasan dan edukasi terhadap masyarakat terkait tata kelola koperasi agar tujuan besar ekonomi gotong royong benar-benar tercapai secara maksimal,” pungkasnya.
Sebelumnya, pemerintah melalui Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2025 tengah menggencarkan pembentukan Kopdes Merah Putih di seluruh desa dan kelurahan sebagai upaya memperkuat ekonomi kerakyatan. Koperasi Merah Putih merupakan program nasional yang ditargetkan membentuk 80.000 koperasi di seluruh Indonesia.
Presiden Prabowo menunjuk Menteri Koordinator Pangan Republik Indonesia, Zulkifli Hasan sebagai Ketua Satuan Tugas tentang Percepatan Pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan (Kopdes/kel) Merah Putih. Kopdes Merah Putih ini diharapkan mampu mengakselerasi pertumbuhan ekonomi di tingkat desa. (Rls)
