JAKARTA, lintasbali.com – Dewan Pimpinan Pusat Barisan Relawan Jokowi Presiden (DPP BARA JP) mengajak masyarakat luas untuk bersinergi, menjaga persatuan dan memperkuat jiwa nasionalisme dalam rangka membangun negeri dimasa kepemerintahan Joko Widodo (Jokowi) periode kedua ini. Ajakan tersebut disampaikan oleh Bendahara Umum DPP BARA JP, Warsun di sekretariat DPP BARA JP Jl. Kayu Putih Utara 3B No.29, Pulomas, Jakarta Timur, Senin (7/6/2021).
Menyikapi perkembangan terkini situasi di pemerintahan Jokowi periode kedua, dalam sudut pandang politik Warsun menilai di masa Jokowi periode kedua terganjal dengan masalah penanganan Covid-19. Sehingga rencana anggaran untuk pembangunan dan infrastuktur, terserap ke penanganan Covid-19.
Disisi lain meski pilpres 2024 masih jauh namun sejumlah kader parpol yang masih menduduki jabatan di kabinet sudah disibukkan dengan kegiatan parpolnya sehingga kurang fokus dalam bekerja. Bahkan tak jarang kebijakan yang diambil sarat dengan kepentingan parpolnya.
Oleh karena itu BARA JP meminta agar elit partai yang berada dalam kabinet, namun ingin bertarung dalam pemilu 2024 sebaiknya memilih untuk fokus dahulu dengan tugas utamanya di kabinet atau lebih baik mundur dari jabatan secara terhormat (gentleman) sehingga tidak mengganggu kinerja pemerintahan saat ini.
“Sekarang ini dari parpol pendukung maupun para kader parpol yang berada didalam kabinet sudah mulai disibukkan dengan urusan parpolnya masing-masing, bahkan kebijakan-kebijakan yang dibuat tidak lagi mencerminkan kebijakan presiden tapi lebih mengarah pada kebijakan partainya.” Ujar Warsun, di sekretariat DPP BARA JP, Jakarta, Senin siang (7/6/2021).
BARA JP tidak memungkiri banyaknya pemberitaan atau informasi hoax yang beredar diluar justru dimanfaatkan oleh kelompok-kelompok tertentu untuk menjatuhkan para pesaing politiknya, termasuk pula untuk menjatuhkan kredibilitas pemerintah yang sedang berkuasa.
Banyak berita negatif yang dijadikan sebagai bahan hoax dan makin menimbulkan kekacauan. Karena itu BARA JP mengajak masyarakat untuk tidak mudah termakan dan terpecah-belah oleh hoax. Masyarakat harus lebih berhati-hati dalam menerima sebuah informasi, serta cerdas dan lebih bijaksana dalam menggunakan media sosial.
“Kita harus saling bersatu, jangan lagi berpikir capres nomor satu atau dua, tapi harus bersatu meningkatkan nama baik bangsa. Jangan ganggu kerja Presiden Jokowi di periode kedua karena pada waktunya nanti pasti akan ada kesempatan. Pada saat ini berilah kesempatan untuk pemenang pemilu bekerja. Perkembangan teknologi yang didukung dengan makin meluasnya jaringan internet setidaknya bisa membuat pembangunan bangsa semakin melejit ”, ajak Warsun.
BARA JP mensinyalir gerakan radikalisme makin menguat setelah kemenangan Presiden Jokowi untuk yang kedua kalinya. Menurut Bendahara Umum DPP BARA JP, Warsun aksi-aksi gerakan teroris seperti yang belakangan terjadi di Makassar dan Papua lebih banyak ditunggangi kepentingan politik yang bertujuan merusak citra pemerintahan Jokowi periode kedua.
Menurutnya bibit-bibit terorisme didalam negeri tidak terlalu banyak dan keberadaannya sudah ada sejak dulu. Namun perkembangan gerakan radikal kini semakin berkembang, bahkan mulai menyentuh kalangan muda dan memasuki area kampus.
Oleh sebab itu BARA JP berharap Kementerian KOMINFO lebih jeli dan dapat mencegah penyebaran faham radikal yang perkembangannya kini memanfaatkan media sosial (medsos). BARA JP juga mendukung aparat untuk memasuki area kampus dalam mengantisipasi dan memberantas gerakan radikal.
Sementara kepada masyarakat luas, BARA JP mengajak untuk lebih memperkuat rasa nasionalisme dan lebih berhati-hati serta bijaksana dalam menerima informasi sehingga tidak mudah termakan hoax yang menyesatkan.
“Pencegahan dan pemberantasan gerakan radikalisme ada pada Kementerian Kominfo dalam mengontrol medsos dan akun-akun yang meresahkan. Sebab dengan adanya penyebaran faham radikalisme yang disebarluaskan melalui medsos menjadikan banyak generasi muda yang akhirnya mengikuti gerakan radikal tersebut, termasuk didalam area kampus. Oleh sebab itu merupakan hal yang wajar apabila aparat dan sektor hulu Pemerintah turun tangan dan masuk kedalam area kampus untuk mengantisipasi penyebaran gerakan radikal,” pungkas Warsun. (Rls)
