DENPASAR, lintasbali.com — Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Bali kembali menyelenggarakan Forum Balinomics Triwulan (TW) II 2026 dengan mengangkat tema “Menjaga Stabilitas dan Mendorong Pertumbuhan Ekonomi Bali untuk Akselerasi Ekonomi Kerthi Bali”.
Forum yang berlangsung pada Rabu, 9 September 2026 di Padma Resort Legian tersebut menjadi ruang strategis untuk mempertemukan pemangku kepentingan dalam membahas arah transformasi ekonomi Bali agar semakin tangguh, inklusif, dan berkelanjutan.
Perekonomian Bali selama ini tumbuh seiring dengan kuatnya aktivitas pariwisata. Namun, tingginya ketergantungan terhadap sektor tersebut juga membuat struktur ekonomi Bali relatif rentan terhadap berbagai guncangan eksternal. Di sisi lain, Bali memiliki potensi besar pada sektor pertanian, perikanan, ekonomi kreatif, serta industri pengolahan berbasis produk lokal yang masih dapat terus dikembangkan.
Optimalisasi sektor-sektor tersebut diperlukan untuk memperluas sumber pertumbuhan ekonomi, meningkatkan nilai tambah, mendorong pemerataan antardaerah, sekaligus memperkuat ketahanan ekonomi Bali.
Arah transformasi tersebut sejalan dengan visi Nangun Sat Kerthi Loka Bali melalui akselerasi Ekonomi Kerthi Bali yang berlandaskan nilai Sad Kerthi. Pembangunan ekonomi Bali tidak lagi cukup berorientasi pada peningkatan kuantitas, tetapi perlu bergeser pada penguatan kualitas, termasuk peningkatan mutu pariwisata, pengembangan UMKM, peningkatan kualitas investasi, serta penciptaan nilai tambah yang memberikan manfaat lebih besar bagi masyarakat Bali.
Dalam konteks tersebut, Forum Balinomics menjadi wadah dialog antara otoritas, pemerintah, akademisi, pelaku usaha, investor, hingga pemangku kepentingan adat untuk merumuskan kebijakan dan strategi konkret menghadapi berbagai tantangan pembangunan ekonomi Bali.
Mendorong Perspektif Ekonomi yang Lebih Holistik
Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Bali Achris Sarwani menekankan pentingnya menghadirkan informasi dan perspektif yang lebih menyeluruh dalam melihat pembangunan ekonomi Bali.
Menurut Achris, pembahasan ekonomi ke depan tidak cukup hanya melihat indikator positif dan angka pertumbuhan. Aspek biaya (cost) dan biaya sosial (social cost) juga perlu menjadi bagian dari informasi yang digunakan dalam merumuskan kebijakan.
“Ke depan ada informasi baru bagaimana tidak hanya melihat dari sisi positif, tapi lebih holistik. Yang bersifat cost dan social cost harus menjadi informasi lebih holistik melengkapi ekonomi,” ujarnya.
Menurutnya, ketika persoalan sektoral, ekonomi, dan sosial bertemu, maka solusi yang dibutuhkan juga harus dirumuskan secara berbeda dan lebih spesifik. Karena itu, ukuran keberhasilan pembangunan tidak semata-mata dapat dilihat dari angka investasi atau pertumbuhan, tetapi juga dari dampak yang bersifat tidak berwujud (intangible) dan manfaat lanjutan yang mampu diciptakan.
Ia mencontohkan masuknya pembiayaan atau investasi senilai Rp80 miliar yang tidak hanya perlu dilihat dari nominalnya, tetapi juga dari kemampuannya menjadi pemantik investasi lanjutan, menarik sektor swasta, serta menciptakan sinergi antarpihak.
“Tidak hanya angka saja terkait dengan cost, terkait dengan intangible yang bersifat positif. Misalnya ada SMI masuk Rp80 miliar sebagai pemantik berikutnya menarik swasta dan hal yang bersifat sinergi menjadi sebuah kekuatan bersama,” kata Achris.
Pariwisata Harus Memberikan Nilai Tambah bagi Bali
Achris juga menegaskan bahwa pesan utama pembangunan pariwisata Bali adalah memastikan sektor tersebut benar-benar memberdayakan masyarakat dan memberikan kemanfaatan bagi Bali.
Menurutnya, jika kontribusi pariwisata terhadap tenaga kerja dan perekonomian lokal masih relatif kecil, perlu dilihat lebih jauh jenis pekerjaan, rantai pasok, hingga proses bisnis yang terbentuk. Hal tersebut penting agar semakin banyak nilai tambah pariwisata yang tinggal dan berputar di Bali.
“Nilai tambah pariwisata sebesar-besarnya dari Bali dan untuk Bali,” tegasnya.
Bali, lanjut Achris, telah memiliki posisi sebagai etalase sekaligus hub pariwisata yang dikenal luas dengan kualitas hospitality dan kekuatan branding. Keunggulan tersebut harus dimanfaatkan untuk memperkuat pelaku lokal, termasuk ekonomi kreatif.
Bahkan, produk dari luar Bali yang masuk dan laku di pasar Bali dapat menjadi peluang bagi pelaku usaha lokal untuk memanfaatkan posisi Bali sebagai pusat pemasaran dan branding. Dengan kapasitas tersebut, Bali berpotensi mengembangkan ekonomi kreatif yang tidak hanya menjual produk, tetapi juga menciptakan merek dan nilai tambah.
Achris juga menilai Bali telah memiliki roadmap pembangunan yang menjadi modal penting dalam menghadapi berbagai tantangan. Pandemi Covid-19 menjadi salah satu momentum yang memperlihatkan pentingnya membangun ekonomi yang lebih berkelanjutan.
“Bali sudah punya visi agar berkelanjutan, termasuk pariwisatanya,” ujarnya.
Persoalan lingkungan, termasuk sampah, menurutnya harus dihadapi melalui semangat bersama. Berbagai solusi harus dicari agar persoalan lingkungan tidak hanya menjadi beban, tetapi dapat diubah menjadi peluang ekonomi yang produktif.
Ia mencontohkan pengelolaan sampah yang dapat diarahkan menjadi energi maupun produk lain. Menurutnya, semangat tersebut sejalan dengan upaya membangun pariwisata yang berkelanjutan.
“Pariwisata untuk Bali dan bukan Bali untuk pariwisata. Alam dan budaya Bali tetap tumbuh,” kata Achris.
Ia meyakini visi, roadmap pembangunan, serta sinergi seluruh pihak di Bali dapat menjadi kekuatan untuk melakukan langkah preventif dan mengantisipasi berbagai persoalan yang dapat mengganggu keberlanjutan pariwisata.
Pariwisata Bali dan Paradoks Pertumbuhan
Sementara itu, Ketua BPD PHRI Bali Prof. Dr. Ir. Tjokorda Oka Artha Ardhana Sukawati atau Cok Ace menyoroti paradoks yang dihadapi Bali saat ini.
Menurutnya, apabila seluruh pihak sepakat bahwa “pariwisata untuk Bali, bukan Bali untuk pariwisata”, maka pertumbuhan pariwisata seharusnya menghasilkan dampak positif bagi masyarakat dan lingkungan Bali.
Namun, dalam praktiknya muncul paradoks: ketika pariwisata semakin berkembang, berbagai persoalan Bali juga semakin terlihat, mulai dari tekanan terhadap budaya, alih fungsi lahan, konsentrasi aktivitas wisata, hingga persoalan sampah.
Cok Ace menilai transformasi tidak cukup hanya dilakukan oleh pengusaha. Pemerintah dan masyarakat juga harus melakukan transformasi secara bersama-sama.
Pemerintah, menurutnya, perlu mengubah ukuran keberhasilan pembangunan pariwisata. Tidak cukup hanya melihat jumlah kunjungan wisatawan, tetapi perlu menghitung berapa banyak uang yang benar-benar mengendap dan berputar di Bali, serta bagaimana dampaknya terhadap masyarakat dan daya dukung destinasi.
Ia juga menyoroti pentingnya memperhatikan daya dukung destinasi berbasis budaya. Selama ini, perencanaan destinasi masih banyak bertumpu pada tata ruang fungsional, sementara tata ruang budaya belum memperoleh perhatian yang seimbang.
“Jangan hanya tunduk pada uang saja. Mari buka lembaran lainnya dan tidak lepas dari komitmen budaya dan daya tarik,” ujarnya.
Menurut Cok Ace, komersialisasi budaya juga harus menjadi perhatian. Nilai-nilai sakral dan budaya Bali tidak semestinya hanya ditempatkan sebagai komoditas untuk memenuhi kebutuhan industri pariwisata.
Mengubah Ukuran Keberhasilan Investasi
Dari sisi dunia usaha, Cok Ace membagi pelaku usaha menjadi dua kelompok besar, yakni usaha besar dan UMKM. Untuk usaha besar, ukuran keberhasilan investasi menurutnya perlu diubah.
Investasi tidak seharusnya hanya diukur dari jumlah modal, jumlah kamar hotel, atau besarnya proyek, tetapi juga dari manfaat yang diberikan kepada masyarakat.
“Esensinya adalah kesejahteraan masyarakat. Ketika tidak ada impact, tidak usah membangun di sini,” tegasnya.
PHRI Bali, lanjut Cok Ace, telah mendorong penggunaan produk lokal, termasuk melalui kerja sama dengan hotel untuk menyerap produk buah-buahan dan komoditas lokal lainnya. Langkah tersebut diharapkan terus diperluas sehingga rantai pasok pariwisata semakin banyak melibatkan pelaku ekonomi Bali.
Pengusaha besar juga diharapkan tidak hanya berinvestasi pada aset fisik, tetapi turut meningkatkan kualitas sumber daya manusia.
Sementara bagi UMKM, transformasi diarahkan antara lain melalui peningkatan status usaha informal menjadi formal, perluasan akses pasar, serta peralihan dari pola penjualan konvensional menuju digital.
Konsep green tourism juga dinilai semakin penting untuk memastikan pertumbuhan pariwisata tidak mengorbankan lingkungan.
Sampah Menjadi Tantangan Bersama
Persoalan sampah menjadi salah satu isu penting yang mendapat perhatian dalam forum. Cok Ace menyampaikan bahwa masalah sampah bukan hanya persoalan Bali, melainkan persoalan global. Namun, Bali memiliki tantangan tersendiri karena pertumbuhan aktivitas pariwisata yang menghasilkan volume sampah cukup besar.
Ia menyoroti kebiasaan sampah yang masih tercampur dan langsung dibawa ke tempat pembuangan akhir Suwung. Kondisi tersebut pada akhirnya menimbulkan persoalan lingkungan.
Karena itu, pemilahan sampah dari sumber, termasuk di hotel dan restoran, harus semakin diperkuat. Menurutnya, sektor hotel menghasilkan sekitar 21 persen dari keseluruhan sampah di Bali, sehingga keterlibatan industri pariwisata sangat penting.
Namun, penyelesaian persoalan sampah tidak bisa hanya dibebankan kepada hotel dan restoran. Sampah kiriman dan persoalan pengelolaan di berbagai wilayah juga harus diperhitungkan.
Cok Ace juga menyinggung peluang pengolahan sampah menjadi energi maupun material seperti batako. Berbagai upaya tersebut membutuhkan skala, teknologi, tata kelola, serta dukungan kebijakan agar dapat berjalan secara berkelanjutan.
Pembiayaan Infrastruktur Harus Memberikan Dampak
Perspektif pembiayaan disampaikan oleh Arasita Priyanti, Direktur Operasional dan Keuangan PT Sarana Multi Infrastruktur (SMI). Ia melihat Bali memiliki sejumlah kebutuhan pembiayaan yang dapat mendukung transformasi ekonomi, khususnya pada sektor infrastruktur.
Konektivitas menjadi salah satu kebutuhan penting. Infrastruktur jalan diperlukan untuk mengurangi kemacetan dan memperlancar mobilitas barang maupun manusia. Selain itu, terdapat peluang pada sektor transportasi, pelabuhan, rumah sakit, serta infrastruktur pendukung pertanian seperti irigasi.
Arasita menyebut SMI telah memiliki sejumlah proyek di Bali, termasuk dukungan terhadap pembangunan infrastruktur jalan di Kabupaten Badung dan Gianyar serta infrastruktur kesehatan seperti rumah sakit di Bangli.
Menurutnya, pembiayaan infrastruktur harus diawali dengan perencanaan yang efektif. Pemerintah daerah perlu memiliki studi kelayakan yang jelas, sementara aspek akses, kebutuhan pasar, manfaat ekonomi, dan manfaat sosial harus dikaji secara menyeluruh.
“Untuk jalan yang terbangun tentu lebih bisa menurunkan biaya logistik ekonomi, kendaraan lebih lancar,” jelasnya.
SMI juga memastikan proyek yang dibiayai telah masuk dalam dokumen perencanaan pemerintah, seperti RPJMD atau RKPD. Selain melihat kelayakan proyek, SMI menilai dampak dan manfaat sosial ekonomi yang akan ditimbulkan serta kapasitas pemerintah daerah dalam melakukan pembayaran.
Dalam pelaksanaannya, monitoring dilakukan secara berkala. Apabila ditemukan deviasi antara rencana dan realisasi, dapat dilakukan corrective action plan dengan melibatkan pemerintah daerah dan kontraktor untuk meminimalkan keterlambatan proyek.
SMI juga melakukan stress test untuk melihat kemampuan pemerintah daerah dalam memenuhi kewajiban pembayaran pembiayaan.
“Proyeknya sebenarnya range cukup luas. Rata-rata Pemda mungkin Rp80 miliar,” ujarnya.
Memperluas Sumber Pertumbuhan Ekonomi Bali
Forum Balinomics TW II 2026 pada akhirnya menegaskan bahwa transformasi ekonomi Bali membutuhkan perubahan cara pandang. Pertumbuhan ekonomi tidak cukup hanya dilihat dari seberapa besar jumlah wisatawan, investasi, atau aktivitas ekonomi yang masuk ke Bali.
Yang lebih penting adalah seberapa besar nilai tambah yang tinggal di Bali, seberapa luas manfaatnya diterima masyarakat, serta seberapa mampu pertumbuhan tersebut menjaga lingkungan dan budaya Bali.
Pariwisata tetap menjadi kekuatan utama perekonomian Bali, tetapi ketergantungan terhadap satu sektor perlu dikurangi melalui pengembangan sektor pertanian, perikanan, industri pengolahan, ekonomi kreatif, UMKM, dan sektor strategis lainnya.
Sinergi antara pemerintah, Bank Indonesia, dunia usaha, lembaga pembiayaan, akademisi, masyarakat, serta pemangku adat menjadi kunci agar transformasi tersebut tidak berhenti pada tataran kebijakan, tetapi menghasilkan program nyata.
Dengan demikian, akselerasi Ekonomi Kerthi Bali diharapkan mampu menghadirkan model pertumbuhan yang tidak hanya tumbuh secara ekonomi, tetapi juga memberikan manfaat sosial, menjaga alam dan budaya, serta memperkuat kesejahteraan masyarakat Bali.
Semangat yang hendak dibangun adalah memastikan Bali tetap menjadi destinasi unggulan dunia, namun pada saat yang sama tetap menjadi ruang hidup yang berkualitas bagi masyarakatnya: pariwisata untuk Bali, bukan Bali untuk pariwisata. (LB)
