DENPASAR, lintasbali.com – Gede Ngurah Ambara Putra, SH resmi dilantik dan dikukuhkan menjadi Ketua BMPS (Badan Musyawarah Perguruan Swasta) Provinsi Bali masa bakti 2021-2026 pada Kamis, 25 November 2021 bertempat di Aula Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Bali.
Gede Ngurah Ambara Putra, SH, Ketua Umum BMPS (Badan Musyawarah Perguruan Swasta) Provinsi Bali
Kegiatan pelantikan dan pengukuhan yang mengambil tema “Dengan Semangat Kebersamaan Kita Bisa, Negeri Yes – Swasta OK Menuju Merdeka Belajar” dilaksanakan bertepatan dengan HUT PGRI dan Hari Guru Nasional yaitu setiap 25 November.
Gede Ngurah Ambara Putra, SH berasal dari Yayasan TP 45 Denpasar. Sekretarisnya Blasius Naya Manuk, S.Pd (Yayasan Insan Mandiri) dan posisi Bendahara Umum Dr. Anak Agung Ngurah Eddy Supriyadinata Gorda (Perdiknas).
Sedangkan untuk Dewan Pengawas BMPS diketuai oleh Dr. Anak Agung Ayu Ngurah Tini Rusmini Gorda (Perdiknas) dan Gusti Putu Suarjana, M.TH (Kristen Harapan) sebagai Sekretaris.
Ketua Umum, Dewan Pengawas dan Pengurus BMPS Provinsi Bali Masa Bakti 2021-2026
Terpilihnya Gede Ngurah Ambara Putra berdasarkan keputusan dalam Musyawarah Wilayah (Muswil) BMPS Provinsi Bali pada (31/5/2021) di Perdiknas Denpasar.
Hal ini dikarenakan posisi Ketua sempat kosong dan vakum sejak M.S Chandra Jaya (Yayasan Dwijendra) menyatakan diri mundur sebagai Ketua BMPS Provinsi Bali.
Pelantikan dan pengukuhan Gede Ngurah Ambara Putra sebagai Ketua BMPS Provinsi Bali dilakukan oleh Ki. H. Dr. Saur Panjaitan XIII, MM dari Jakarta melalui virtual.
Melalui sambungan virtual, Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan (Dirjen GTK) Dr. Irwan Syahril, Ph.D sangat mengapresiasi pergerakan BMPS dalam upaya menjalin sinergi dengan Pemerintah setempat dalam upaya memajukan pendidikan sekolah swasta.
Sementara itu, Gede Ngurah Ambara Putra selaku Ketua Umum BMPS Provinsi Bali dalam sambutannya mengatakan masa pandemi berpengaruh terhadap dinamika pendidikan salah satunya animo masyarakat yang memprioritaskan pilihan pada perguruan negeri dengan alasan biaya pendidikan.
“Dinamika ini tidak dapat dijadikan alasan untuk berhenti berkontribusi membangun Sumber Daya Manusia dan membangun citra sekolah yang semakin baik hingga rebranding baru”, kata Ngurah Ambara.
Dirinya mengatakan wacana Pemerintah membangun sekolah negeri di Kabupaten/Kota di Bali hendaknya memperhatikan pula keberadaan sekolah swasta yang jumlahnya sangat banyak.
Dalam kesempatan tersebut pihaknya berharap program BMPS dalam upaya meningkatkan kualitas dan mutu pendidikan di Bali mendapatkan dukungan dari Pemerintah daerah.
“Semoga dengan kebijakan Pemerintah, perguruan swasta mampu beriringan secara konstruktif membangun dunia pendidikan bersama perguruan negeri”, pungkas Ambara. (AR)
