MANGUPURA, lintasbali.com – Wacana pembukaan destinasi Nusadua, Sanur dan Ubud pada Juni / Juli tahun ini disambut sukacita oleh berbagai pihak. Bukan hanya pengusaha dan pelaku industri langsung, Komunitas Masyarakat Sadar Wisata (MASATA) DPD Bali juga melakukan gerak cepat (gercep) menyiapkan rencana kegiatan yang bisa dikontribusikan dalam waktu dekat.
Sehabis rapat tingkat menteri di Poltekpar Bali, Deputy II Bidang Kelembagaan dan SDM menerima kunjungan DPD MASATA Bali pada hari Rabu (17/3/2021) siang hari. Hadir pula Ida Bagus Puja, Direktur Poltekpar Bali dan praktisi pariwisata Mangku Sulasajaya.
Menurut Ketut Swabawa, pertemuan itu membahas bagaimana membuat suatu program dalam membangun kepercayaan publik khususnya di kalangan masyarakat di tiga destinasi yang akan dijadikan percontohan tersebut.
“Kalau di industri seperti hotel, restoran, pemandu wisata dan lainnya kan sejak tahun lalu sudah banyak ada program bimtek CHSE dan protkes. Kita sekarang sedang bergerak di level masyarakat sekitar destinasi yang mana destinasi wisata memang adanya di masyarakat. Jadi jangan hanya bicara pariwisatanya saja ketika bahas destinasi, namun elemen yang ada di dalamnya harus dipastikan terutama menyongsong pembukaan destinasi zona hijau pada Juni tahun ini dan tadi Bapak Deputy menyampaikan bahwa pihak Kemenparekraf khususnya pada bidang beliau memang berencana menyiapkan SDM di desa wisata sekitar destinasi tersebut dalam waktu dekat ini” kata Swabawa, sekretaris MASATA Bali.
K. Swabawa, CHA
Wisnu Bawa Tarunajaya sependapat dengan hal tersebut, Deputy yang sebelumnya menjabat Asdep tersebut menyebutkan bahwa MASATA sebagai salah satu partner pemerintah dalam mengembangkan 244 desa wisata di Indonesia sesuai RPJMN RI tahun 2020-2024 agar menyiapkan juga hal ini sehingga pada Juni mendatang agar benar-benar sudah siap.
“Semoga kondisi semakin membaik sehingga rencana Juni tersebut dapat terealisasi, maka kita harus gerak cepat menyiapkan apa yang prioritas saat ini” kata Wisnu Bawa Tarunajaya.
MASATA sebagai komunitas berbasis masyarakat diharapkan memainkan peran strategis dalam upaya pemulihan ekonomi dan pariwisata Indonesia, khususnya menggarap potensi di pedesaan baik bidang pariwisata maupun ekonomi kreatif.
Kemenparekraf RI melalui Deputy II / DSDK telah menandatangani MOU pengembangan desa wisata mandiri sebanyak 244 desa secara nasional dengan nomor HK.07.00/37/DSDK/2021 dan 333/MASATA/PP/EKS/III/2021 tertanggal 10 Maret 2021 di Bogor, Jawa Barat.
Dan dari DPP MASATA telah mengangkat Ketut Swabawa sebagai Kepala Kelompok Kerja Nasionsl (Ka Pokjanas) Percepatan Pengembangan Desa Wisata Mandiri MASATA bersama Kemenparekraf RI sesuai surat tugas bernomor 311/MASATA/PP/INT/2021 ditandatangani Ketua Umum DPP MASATA, Panca Rudolf Sarungu. (SW)
