DENPASAR, lintasbali.com – Gubernur Bali, Wayan Koster, menegaskan bahwa pemerintah memiliki kewajiban untuk memberikan perhatian dan fasilitasi kepada para sulinggih sebagai penjaga nilai-nilai spiritual dan budaya Bali.
Hal tersebut disampaikannya saat menghadiri perayaan Hari Ulang Tahun ke-4 Sabha Kertha Hindu Dharma Nusantara (SKHDN) Pusat di Denpasar, Minggu, 22 Pebruari 2026.
Menurut Koster, peran sulinggih tidak hanya sebatas memimpin ritual keagamaan, tetapi juga menjaga keseimbangan kehidupan masyarakat Bali secara niskala (spiritual). Oleh karena itu, pemerintah sebagai guru wisesa memiliki tanggung jawab untuk memastikan para sulinggih dapat menjalankan swadarma dengan baik.
“Bali dibedakan oleh kebudayaan yang dimiliki, dilestarikan, dan dijaga hingga saat ini. Jangan sampai kita kehilangan jati diri karena mengimpor budaya asing yang justru mematikan budaya lokal,” ujar Koster.
Ia menjelaskan, dengan jumlah penduduk sekitar 4,5 juta jiwa, Bali memiliki karakteristik yang berbeda dari provinsi lain di Indonesia. Budaya di Bali bukan sekadar warisan, melainkan telah menjadi cara hidup masyarakat sehari-hari. Tradisi ritual dilakukan secara berjenjang, mulai dari yang sederhana seperti saiban dan canang, hingga upacara besar seperti Eka Dasa Rudra yang dilaksanakan secara turun-temurun.
Menurutnya, kekuatan budaya dan adat istiadat inilah yang menjadi daya tarik utama pariwisata Bali. Perekonomian Bali, kata dia, bertumpu pada kebudayaan sehingga pelestariannya harus dilakukan secara terarah dan berkelanjutan.
Melalui visi pembangunan “Nangun Sat Kerthi Loka Bali”, Koster mengajak seluruh krama Bali menjaga keharmonisan kehidupan secara sekala (nyata) dan niskala (spiritual).
Ia menekankan pentingnya memperkuat tatanan adat, etika, moral, serta nilai toleransi dalam kehidupan bermasyarakat.
“Bali tidak memiliki sumber daya alam yang melimpah. Kekuatan utama kita adalah budaya. Karena itu, tatanan niskala harus dijaga, dan sulinggih memiliki peran sentral dalam menjaga dresta Bali,” tegasnya.
Ia juga mengingatkan agar dresta atau pakem adat Bali tetap dipertahankan dan tidak mengalami distorsi di tengah perkembangan zaman. Keberadaan desa adat dinilai menjadi garda terdepan dalam menjaga keberlanjutan ritual dan tradisi secara tertib dan konsisten.
Sementara itu, Manggala Uttama SKHDN Pusat, Ida Shri Bhagawan Putra Natha Nawa Wangsa Pemayun, menyampaikan komitmen para sulinggih se-Bali untuk tetap konsisten menjalankan tugas menjaga keseimbangan sekala dan niskala. Menurutnya, harmoni kedua aspek tersebut menjadi landasan terciptanya kedamaian dalam berpikir, berkata, dan bertindak.
Perayaan HUT ke-4 SKHDN tersebut menjadi momentum penguatan sinergi antara pemerintah dan tokoh spiritual dalam menjaga kelestarian budaya Bali sebagai identitas sekaligus fondasi pembangunan daerah. (LB)
