DENPASAR, lintasbali.com – Sebagai upaya percepatan digitalisasi daerah Bank Indonesia Provinsi Bali bersama Pemerintah Provinsi Bali secara resmi melaksanakan Kick-off dan Sosialisasi Kartu Kredit Indonesia (KKI) Segmen Pemerintah Daerah di Provinsi Bali pada Selasa, 25 Juli 2203 bertempat di Tirta Gangga Ballroom, Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Bali.
Kick-off dan sosialisasi Kartu Kredit Indonesia dihadiri oleh Anggota Komisi XI DPR RI, Kepala Perwakilan BI Provinsi Bali, seluruh Kepala Daerah se-Bali, Kepala OJK Regional 8 Bali Nusra, Direktur Utama BPD Bali, serta perwakilan dari OPD se-Bali. Pada kesempatan yang sama, dilakukan Uji Coba KKI BPD Bali, baik menggunakan kanal QRIS maupun instrumen kartu fisik.
Dalam sambutannya, Kepala Perwakilan BI Provinsi Bali, Erwin Soeriadimadja menyampaikan Kick-off KKI di Provinsi Bali merupakan wujud nyata percepatan dan perluasan digitalisasi (P2DD).
“Implementasi KKI merupakan sebuah inovasi dalam belanja daerah yang menjadi ciri khas Bali untuk selalu berinovasi pada digitalisasi daerah,” kata Erwin Soeriadimadja.
Sementara itu, Anggota Komisi XI DPR RI, I Gusti Agung Rai Wirajaya menyambut baik implementasi KKI di Bali. Hal ini merupakan suatu bentuk aksi afirmasi Gerakan Bangga Buatan Indonesia (GBBI), khususnya pada aspek sistem pembayaran.
“Kehadiran KKI dalam belanja daerah Pemerintah Daerah di Bali akan meningkatkan efisiensi biaya transaksi karena proses setelmen KKI dilakukan di Indonesia,” kata Rai Wirajaya.
Gubernur Bali, yang dalam hal ini diwakili oleh Asisten Bidang Perekonomian dan Pembangunan Sekretaris Daerah Provinsi Bali, DR. I Wayan Serinah, S.Sos, M.Si menginstruksikan agar Pemda yang belum memiliki Peraturan Kepala Daerah (Perkada) tentang Kartu
Kredit Pemerintah Daerah (KKPD/KKI) untuk segera menerbitkannya. Ia mengatakan Perkada sebagai payung hukum dalam mengimplementasikan KKI di lingkungan Pemda di Bali.
“Saat ini terdapat 7 dari 10 Pemda di Bali yang telah menerbitkan Perkada tentang KKPD. Implementasi KKI berbasis QRIS juga telah berjalan dan dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Bali, Kota Denpasar, Kabupaten Buleleng, dan Kabupaten Tabanan,” kata Wayan Serinah.
BPD Bali menjadi Bank Pembangunan Daerah (BPD) pertama di Indonesia yang meluncurkan KKI secara mandiri setelah mendapatkan persetujuan pada 21 Desember 2022.
Direktur Utama BPD Bali, I Nyoman Sudharma menyampaikan bahwa BPD Bali akan menyiapkan sistem KKI yang
terintegrasi, baik dengan SIPD maupun SIMDA untuk proses penyelesaian transaksi KKI. Selain itu, BPD Bali juga sedang mempersiapkan dokumen untuk keperluan perizinan KKI Fisik. (Rls)
