Pendidikan

Ketua BMPS Desak Pemerintah Selamatkan Sekolah Swasta

DENPASAR, lintasbali.com – Sebagai organisasi yang menaungi lembaga pengelola pendidikan milik swasta, Ketua Badan Musyawarah Perguruan Swasta (BMPS) Provinsi Bali Gede Ngurah Ambara Putra lembaga mendesak pemerintah provinsi dan pemerintah daerah segera membuat Perda tentang Pendidikan yang mampu menyelamatkan dan melindungi keberlangsungan sekolah swasta yang saat ini sudah puluhan gulung tikar alias tutup akibat tak mendapatkan siswa.

Strategi kebijakan yang memperkuat keberadaan sekolah swasta agar kembali berjaya seperti masa-masa sebelumnya menurut Ketua BMPS Provinsi Bali Gede Ngurah Ambara Putra amat ditunggu dan dibutuhkan saat ini.

Hal ini berdasarkan pemantauan dan laporan yang diterima BPMS Bali dari pihak sekolah-sekolah swasta terkait minimnya perolehan jumlah calon baru sebelum Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) tahun ajaran 2022/2023.

Ketua Badan Musyawarah Perguruan Swasta (BMPS) Provinsi Bali Gede Ngurah Ambara Putra

“Tidak ada kebijakan yang tegas tentang siswa di sekolah-sekolah negeri, yang cenderung mencari siswa sebanyak-banyaknya. Bahkan, tak jarang yang membuka kelas baru atau jumlah siswa melebihi daya tampung. Padahal jumlah peserta didik setiap rombel (rombongan belajar) adalah 36 siswa,” keluh Ngurah Ambara saat jumpa pers di Denpasar, Selasa (31/5/2022).

Ia menyatakan, keberadaan sekolah-sekolah swasta yang selama ini telah menyelenggarakan Kegiatan Mengajar (KBM) namun kemudian menemui kendala, hambatan tidak mendapatkan siswa saat tahun ajaran baru, juga menjadi tanggung jawab pemerintah.

“Pemerintah juga memiliki tanggung jawab terhadap pendidikan swasta sesuai dengan ketentuan UU Sistem Pendidikan Nasional,” tandas Ngurah Ambara yang juga Ketua Umum Yayasan Taman Pendidikan 45 Denpasar ini.

Ia menambahkan sekolah-sekolah yang tidak bisa menyelenggarakan kegiatan belajar-mengajar karena tidak mendapat siswa saat ini dalam proses pendataan dan inventarisasi.

Kondisi yang rendah ini dapat disebabkan oleh adanya persepsi masyarakat tentang pendidikan di sekolah swasta yang relatif mahal dan anggapan kualitas pendidikan dan output SDM yang dihasilkan, walaupun tidak sepenuhnya benar.

“Masih sekitar dua sekolah swasta hingga kini eksis dan menjadi pilihan favorit calon peserta didik karena kualitas dan fasilitas di lembaga pendidikan tersebut termasuk baik,” ujarnya.

Sedangkan di sekolah swasta lain yang menjadi masalah, minimnya kemampuan sarana dan prasarana sekolah swasta hingga Sumber Daya Manusia (SDM).

dan mengusulkan agar sekolah-sekolah swasta yang sudah kesulitan mendapatkan siswa, bisa dilakukan regrouping atau penggabungan sekolah untuk efisiensi anggaran pendidikan,” pungkas Ngurah Ambara. (AR/LB)