DENPASAR, lintasbali.com — Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Provinsi Bali menilai stabilitas Industri Jasa Keuangan (IJK) di Provinsi Bali hingga posisi Januari 2026 tetap terjaga di tengah dinamika perekonomian global dan domestik.
Kondisi ini tercermin dari fungsi intermediasi yang berjalan baik, profil risiko yang terkendali, serta likuiditas yang tetap memadai.
Kinerja intermediasi perbankan, baik Bank Umum maupun BPR, menunjukkan tren positif dan stabil. Hal ini terlihat dari pertumbuhan kredit dan Dana Pihak Ketiga (DPK) yang tetap terjaga.
Penyaluran kredit berdasarkan lokasi bank tumbuh 6,92 persen (year-on-year/yoy) menjadi Rp119,29 triliun (Januari 2025: 6,34 persen yoy; Desember 2025: 6,73 persen yoy).
Hal tersebut disampaikan oleh Parjiman, Kepala Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Provinsi Bali didamlingu Irhamsah – Kepala Direktorat Pengawasan Perilaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan, Edukasi, Pelindungan Konsuman dan Layanan Manajemen Strategis OJK Provinsi Bali; Ni Made Novi Susilowati / Kepala Divisi Pengawasan Lembaga Jasa Keuangan 3 OJK Provinsi Bali dan Zulkifli / Kepala Divisi Pengawasan Lembaga Jasa Keuangan 4 OJK Provinsi Bali di Denpasar pada Jumat, 10 April 2026.
Sementara itu, kredit berdasarkan lokasi proyek meningkat 7,11 persen yoy menjadi Rp143,66 triliun (Januari 2025: 7,73 persen yoy; Desember 2025: 7,18 persen yoy).
Berdasarkan jenis penggunaan, pertumbuhan kredit masih didorong oleh kredit investasi yang meningkat signifikan sebesar 17,00 persen yoy atau bertambah Rp5,99 triliun (Januari 2025: 17,19 persen yoy; Desember 2025: 16,21 persen yoy).
Pertumbuhan ini terutama ditopang oleh sektor penyediaan akomodasi dan makan minum serta real estat. Tingginya pertumbuhan kredit investasi mencerminkan peran perbankan dalam mendukung ekspansi usaha dan pertumbuhan ekonomi jangka panjang di Bali.
Di sisi lain, kredit konsumsi tumbuh sebesar 4,75 persen yoy, sementara kredit modal kerja mengalami moderasi dengan kontraksi tipis sebesar -0,24 persen yoy.
Dari sisi kategori debitur, sebesar 51,19 persen kredit di Provinsi Bali disalurkan kepada UMKM, dengan pertumbuhan sebesar 4,39 persen yoy (Januari 2025: 5,38 persen yoy; Desember 2025: 3,91 persen yoy).
Capaian ini menunjukkan bahwa peran UMKM dalam struktur kredit di Bali masih dominan dan lebih tinggi dibandingkan rata-rata nasional, baik dari sisi porsi maupun pertumbuhan.
Jika ditinjau berdasarkan sektor ekonomi, penyaluran kredit didominasi oleh sektor bukan lapangan usaha sebesar 33,63 persen (tumbuh 4,75 persen yoy) dan sektor perdagangan besar dan eceran sebesar 27,31 persen (tumbuh 1,81 persen yoy).
Pertumbuhan kredit terutama disumbang oleh sektor penyediaan akomodasi dan makan minum yang meningkat Rp2,21 triliun (tumbuh 17,02 persen yoy), serta sektor bukan lapangan usaha yang bertambah Rp1,82 triliun (tumbuh 4,75 persen yoy).
Sementara itu, penghimpunan DPK tetap menunjukkan pertumbuhan positif sebesar 6,66 persen yoy menjadi Rp204,33 triliun (Januari 2025: 11,96 persen yoy; Desember 2025: 7,49 persen yoy). Pertumbuhan ini terutama didorong oleh peningkatan tabungan yang naik sebesar Rp7,01 triliun.
Fungsi intermediasi juga tetap terjaga, tercermin dari Loan to Deposit Ratio (LDR) sebesar 58,38 persen pada Januari 2026.
Dari sisi kualitas aset, perbankan di Provinsi Bali menunjukkan perbaikan. Rasio kredit bermasalah (Non-Performing Loan/NPL) gross tercatat sebesar 2,60 persen, lebih rendah dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya (Januari 2025: 3,14 persen; Desember 2025: 2,44 persen).
Sementara itu, NPL net berada pada level 1,78 persen (Januari 2025: 2,18 persen; Desember 2025: 1,68 persen). Penurunan risiko juga tercermin dari Loan at Risk (LaR) yang menurun menjadi 9,17 persen (Januari 2025: 12,18 persen; Desember 2025: 9,12 persen), seiring dengan penyelesaian kredit restrukturisasi dan ekspansi kredit yang lebih sehat.
Ketahanan Bank Perkreditan Rakyat (BPR) di Provinsi Bali juga tetap kuat. Hal ini tercermin dari rasio likuiditas (Cash Ratio/CR) dan permodalan (Capital Adequacy Ratio/CAR) yang berada jauh di atas ambang batas, masing-masing sebesar 15,17 persen dan 33,37 persen.
Kondisi ini menjadi bantalan yang solid dalam menghadapi potensi risiko di tengah ketidakpastian global.
Secara keseluruhan, kinerja Industri Jasa Keuangan di Provinsi Bali pada awal tahun 2026 menunjukkan kondisi yang stabil, resilien, dan tetap mendukung pertumbuhan ekonomi daerah secara berkelanjutan. (Rls)
