DENPASAR, lintasbali.com – Menyikapi polemik terkait penetapan (tegak) Hari Raya Nyepi, Ketua Pengurus Daerah Kesatuan Mahasiswa Hindu Dharma Indonesia (PD KMHDI) Bali, Pitriyou, menyampaikan bahwa setiap proses pengambilan keputusan harus didasarkan pada kajian yang komprehensif, melalui mekanisme yang jelas, serta melibatkan berbagai unsur umat Hindu.
Hal tersebut disampaikan Pitriyou dalam forum Pesamuan Madya Parisada Hindu Dharma Indonesia (PHDI) Provinsi Bali yang diselenggarakan di Aula PHDI Provinsi Bali pada Jumat, 9 Januari 2026. Kegiatan ini diikuti oleh PHDI tingkat kabupaten/kota se-Bali, pesemetonan tingkat Provinsi Bali, serta berbagai organisasi Hindu.
Pitriyou menegaskan bahwa segala keputusan terkait hari raya umat Hindu seharusnya dipercayakan kepada lembaga resmi umat Hindu, yakni PHDI, dan harus dilandasi oleh kajian-kajian yang matang dan komprehensif.
“PHDI harus menjadi panglima terdepan dalam menyikapi polemik yang ada. Setiap keputusan harus memiliki dasar kajian yang kuat serta melalui mekanisme pembahasan yang jelas dan bertanggung jawab,” tegas Ketua PD KMHDI Bali.
Ia juga mengungkapkan bahwa perubahan penetapan Hari Raya Nyepi tidak hanya berdampak bagi umat Hindu di Bali, tetapi juga berimplikasi terhadap umat Hindu di seluruh Nusantara.
“Setiap keputusan harus mampu mengakomodasi seluruh elemen umat, baik cendekiawan Hindu, tokoh agama Hindu, pemimpin organisasi kemasyarakatan Hindu, maupun generasi muda Hindu. Sebab, ketika berbicara tentang Hari Suci Nyepi, kita juga berbicara tentang kepentingan Hindu Nusantara,” tutupnya. (LB)
