BULELENG, lintasbali.com – Gubernur Bali Wayan Koster secara resmi memulai pembangunan lanjutan Jalan Shortcut Singaraja–Mengwitani melalui Upacara Adat Ngeruak dan Ground Breaking Pembangunan Jalan Perbaikan Geometrik Batas Kota Singaraja–Mengwitani (Shortcut Titik 9 dan 10) Paket 1 dan Paket 2. Kegiatan tersebut dilaksanakan di Desa Gitgit, Kecamatan Sukasada, Kabupaten Buleleng, Rabu (7/1/2026).
Pembangunan ini merupakan bagian strategis dari komitmen Pemerintah Provinsi Bali bersama Pemerintah Pusat untuk menuntaskan konektivitas Bali Utara dan Bali Selatan, sekaligus meningkatkan keselamatan, efisiensi transportasi, serta kelancaran distribusi logistik.
Dalam sambutannya, Gubernur Wayan Koster menegaskan bahwa percepatan pembangunan Jalan Shortcut Singaraja–Mengwitani menjadi prioritas utama sejak dirinya kembali dilantik untuk periode kedua pada 20 Februari 2025.
Bahkan, dalam hitungan minggu setelah pelantikan, Gubernur Koster langsung berkoordinasi dengan Menteri Pekerjaan Umum guna memastikan keberlanjutan pembangunan shortcut yang direncanakan dari Titik 1 hingga Titik 12.
“Pembangunan shortcut ini kebutuhannya sangat mendesak, baik untuk pelayanan transportasi penumpang maupun logistik. Karena itu saya mohon agar pembangunan Titik 9 dan 10 segera dilanjutkan, dan syukurnya sekarang sudah berjalan,” ujar Gubernur Koster.
Ia menegaskan, proyek tersebut kini telah memasuki tahap pelaksanaan setelah melalui proses tender, penandatanganan kontrak, hingga penetapan waktu ground breaking.
“Saya tidak mengintervensi, tetapi mengawal agar semua tahapan berjalan sesuai aturan dan tidak berlarut-larut. Setelah semuanya siap, kami carikan hari baik, dan ditetapkan tanggal 7 Januari 2026,” jelasnya.
Gubernur Koster juga menekankan peran besar Pemerintah Provinsi Bali dalam mendukung proyek ini, khususnya melalui percepatan pembebasan lahan agar pembangunan berjalan tanpa hambatan.
Ke depan, ia mendorong percepatan pembebasan lahan untuk Titik 11 dan 12 yang memiliki tingkat kesulitan medan paling tinggi. Ia menargetkan proses pembebasan lahan dapat dimulai pada tahun 2026, sehingga konstruksi bisa dimulai pada akhir 2027 atau awal 2028 dan rampung sebelum masa jabatannya berakhir pada 20 Februari 2030.
“Saya ingin jalan shortcut ini tuntas minimal sampai Titik 12 sebelum masa jabatan saya berakhir,” tegasnya, seraya menegaskan komitmennya menyelesaikan pembangunan infrastruktur strategis Bali paling lambat tahun 2030.
Jaga Keberlanjutan Bali sebagai Destinasi Wisata Kelas Dunia
Penuntasan infrastruktur konektivitas ini dinilai menjadi kunci menjaga keberlanjutan Bali sebagai destinasi pariwisata dan pusat usaha kelas dunia. Menurut Gubernur Koster, sektor pariwisata saat ini memberikan kontribusi sekitar 66 persen terhadap perekonomian Bali dan menjadi tulang punggung pertumbuhan ekonomi serta kesejahteraan masyarakat.
“Pariwisata Bali memberi manfaat luar biasa. Sepanjang tahun 2025 hingga 31 Desember, jumlah wisatawan mencapai 7,05 juta orang, tertinggi sepanjang sejarah. Sebelum pandemi Covid-19, jumlahnya sekitar 6,2 juta. Jadi kalau ada yang mengatakan Bali sepi, itu keliru. Justru terjadi lonjakan yang sangat signifikan,” tegasnya.
Peningkatan kunjungan wisatawan tersebut berdampak langsung pada naiknya pendapatan daerah. Pendapatan sektor hotel dan restoran di seluruh kabupaten/kota di Bali tercatat meningkat, dengan tingkat hunian hotel berada di kisaran 75 hingga 85 persen.
Namun demikian, Gubernur Koster mengakui bahwa tingginya aktivitas pariwisata juga memunculkan tantangan serius, terutama kemacetan dan persoalan sampah. Dua persoalan ini, menurutnya, tidak bisa diselesaikan tanpa dukungan infrastruktur dan sistem transportasi yang memadai.
“Masalah macet tidak bisa diselesaikan dengan ceramah. Ini soal infrastruktur jalan dan moda transportasi. Karena itu, lima tahun ke depan kita fokus membangun konektivitas Bali Utara, Selatan, Timur, Barat, hingga Bali Tengah,” ujarnya.
Ia menambahkan, pembangunan konektivitas antarwilayah menjadi prioritas utama untuk mengurai kemacetan sekaligus mendorong pemerataan pembangunan. Pemerintah pusat melalui Kementerian Pekerjaan Umum telah menyatakan komitmen penuh untuk mendukung percepatan pembangunan infrastruktur di Bali.
Gubernur Koster juga mengungkapkan bahwa dari total 13,9 juta wisatawan mancanegara yang berkunjung ke Indonesia, sekitar 6,3 juta atau 45 persen di antaranya datang ke Bali. Kontribusi devisa dari wisatawan mancanegara ke Bali diperkirakan mencapai Rp170 triliun atau sekitar 53 persen dari total devisa pariwisata nasional.
“Daerah tidak memiliki anggaran yang cukup besar untuk menyelesaikan persoalan kemacetan ini sendirian. Kalau tidak segera ditangani, Bali bisa kehilangan daya saing akibat masalah kemacetan yang terus berulang,” katanya.
Di tengah berbagai kritik dan perdebatan di media sosial, Gubernur Koster menegaskan dirinya tetap fokus bekerja dan menganggap dinamika tersebut sebagai bagian dari risiko kepemimpinan.
“Tugas kita adalah bekerja, bukan ribut di media sosial. Bully-bullyan itu bagian dari ujian ketahanan mental. Saya nikmati saja. Kalau dengan membully orang lain hidupnya jadi bahagia, silakan,” ucapnya.
Kualitas Kerja Nomor Satu dan Tepat Waktu
Dalam kesempatan tersebut, Gubernur Koster juga meminta seluruh pihak yang terlibat dalam proyek infrastruktur, termasuk kontraktor pelaksana, agar bekerja secara profesional, menjaga kualitas pekerjaan, dan menyelesaikan proyek tepat waktu.
“Kualitas harus nomor satu dan waktunya harus tepat. Jangan kualitas bagus tapi molor. Saya pantau langsung, dan kalau tidak sesuai, saya yang akan menegur,” tegasnya.
Ia berharap pembangunan infrastruktur ini dapat berjalan lancar, aman, serta memberikan manfaat nyata bagi masyarakat Bali, sekaligus memperkuat posisi Bali sebagai destinasi pariwisata unggulan dunia.
Sementara itu, Direktur Pembangunan Jalan Direktorat Jenderal Bina Marga, Asep Syarif Hidayat, menyatakan Kementerian Pekerjaan Umum berkomitmen penuh mendukung pembangunan Jalan Shortcut Singaraja–Mengwitani. Untuk penanganan Titik 9 dan 10, total panjang pekerjaan mencapai 3,90 kilometer, terdiri atas jalan sepanjang 2,95 kilometer dan jembatan sepanjang 942 meter.
Untuk Paket 1, proyek ini memiliki nilai kontrak sebesar Rp290,84 miliar dengan masa pelaksanaan 750 hari kalender. Pekerjaan meliputi pembangunan jalan sepanjang 0,93 kilometer dan tiga jembatan dengan total panjang 593 meter, yang dikerjakan oleh Waskita–Sinarbali KSO dengan pendanaan dari SBSN Tahun Anggaran 2025–2027.
Asep menjelaskan, kondisi eksisting ruas jalan Singaraja–Mengwitani memiliki tingkat risiko tinggi, dengan kelandaian mencapai 27 persen dan angka kecelakaan sekitar 140 kejadian per tahun, termasuk 16 korban meninggal dunia.
Melalui perbaikan geometrik jalan ini, waktu tempuh dipangkas dari 21,22 menit menjadi 8,61 menit, jumlah tikungan berkurang signifikan, serta tingkat kelandaian diturunkan hingga maksimal 10 persen.
“Manfaatnya sangat besar, mulai dari peningkatan keselamatan, efisiensi perjalanan, hingga pengurangan emisi karbon kendaraan sekitar 10 persen,” ungkapnya.
Hingga saat ini, Pemerintah Provinsi Bali telah membebaskan 316 bidang tanah senilai Rp193 miliar untuk mendukung pembangunan sejumlah titik shortcut. Namun, untuk menuntaskan seluruh ruas Singaraja–Mengwitani masih diperlukan pembangunan lanjutan pada Titik 1–2, Paket 3 Titik 9–10, serta Titik 11–12 dengan kebutuhan anggaran sekitar Rp512 miliar.
Lingkup pekerjaan paket 2 terdiri dari pembangunan jalan sepanjang 0,88 km dan pembangunan jembatan sepanjang 220 meter (dua jembatan) dengan total anggaran senilai Rp 187 Miliar.
Sementara untuk lingkup pekerjaan paket 3, terdiri dari pembangunan jalan sepanjang 1,146,5 meter dan jembatan sepanjang 128,5 meter dengan kebutuhan anggaran senilai 189,7 miliar.
Dengan kolaborasi erat antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi Bali, pembangunan Jalan Shortcut Singaraja–Mengwitani diharapkan menjadi solusi permanen konektivitas Bali Utara–Selatan sekaligus mendorong pemerataan pembangunan dan pertumbuhan ekonomi di Pulau Dewata. (*)
