DENPASAR, lintasbali.com – Ketua Komisi II DPRD Bali dari Fraksi Golkar I.G.K Kresna Budi saat di hubungi melalui sambungan telepon mengatakan bantuan dana yang akan diterima oleh Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Bali dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) Kementrian Pertanian (Kementan) sebesar Rp 100 untuk tahun 2021.
“Diharapkan agar kami di dewan bisa ikut dilibatkan terutama dalam hal pengawasan. Apalagi dana tersebut diperuntukan untuk mendukung kemajuan dan pembangunan di sektor pertanian Bali,” harapnya.
Lanjutnya, dengan sudah adanya dana yang diajukan oleh Dinas Pertanian dan Ketahanan Provinsi Bali, maka dipastikan tidak akan lagi membebani dana Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD).
“Paling tidak dana yang cukup besar yang akan diberikan oleh APBN Kementan itu, kami di dewan bisa ikut mengawasi penyalurannya. Tujuan agar dana yang disalurkan nanti bisa disesuaikan sesuai peruntukannya,” terangnya.
Kresna Budi juga menyampaikan, sesuai apa yang sudah dikatakan oleh Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Bali Wisnuardana, kalau dana Rp 100 akan segera cair di tahun 2021.
“Bahkan dipastikan dana tersebut bisa diprioritaskan untuk membantu oara petani di Bali dalam rangka pemulihan ekonomi di Pandemi Covid-19 ini,” ucapnya.
Ditambahkan, dana tersebut bahkan sudah dirancang sepenuhnya oleh Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Bali yang akan dimasukan dalam bentuk padat karya seperti membangun infrastruktur jalan usaha tani, embung/cubang, dan perbaikan irigasi.
Dilain pihak pemerintah mustinya harus ikut mendukung terutamanya untuk ikut menguatkan kemajuan ekonomi sektor pertanian agar lebih maju lewat membuka pasar distribusinya.
Satu-satunya cara untuk mendukung semua itu, harusnya pemerintah musti memiliki kebijakan pasti yakni harus bisa menghidupkan dulu sektor pariwisata sebagai penunjang kebangkitan ekonomi.
Kalau bisa dibuka saja dulu kawasan Nusa Dua sebagai awal kunjungan wisatawan, baik wisatawan domestik, lokal maupun mancanegara sebagai salah satu penunjang pemulihan ekonomi Bali.
“Jika sudah nantinya bisa disesuaikan sesuai Protokol Kesehatan (Prokes),” tambahnya. (*)
