DENPASAR, lintasbali.com -.Kelompok tim peniliti secara berkolaborasi yang tergabung dalam Tim Riset Kolaborasi Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) dengan elemen Institut Teknologi dan Bisnis Nobel Indonesia Makassar dan Politeknik Sahid Jakarta melakukan penelitian di Propinsi Bali dari tanggal 28 Nopember hingga 3 Desember 2022. Tim ini melakukan penelitian dan penyerapan aspirasi para stakeholder pariwisata di Bali terkait pariwisata berkelanjutan (sustainable tourism).
Riset ini dipimpin oleh Marhanani Astuti dari BRIN PREIP Pusat dengan memiliki anggota tim sebanyak lima (5) orang, yaitu Syahruddin Yasen dari ITB Nobel Makassar Sulsel, Muh Dachlan, Tri Margono dan Indra A.S.L.P Putri dari BRIN dan Diyan Putranto dari Politeknik Sahid Jakarta.
Pada kesempatan bertemu Association of Hospitality Leaders Indonesia (AHLI) yang diterima oleh I Nyoman Astama dan I Ketut Swabawa di Denpasar, Kamis, 1 Desember 2022 Marhanani menjelaskan, ” Tujuan penelitian kolaboratif ini adalah untuk menjawab tantangan global sekaitan dengan tuntutan green economy khususnya dalam konteks Tourism Sustainable. Jadi kami butuh masukan dari para pelaku pariwisata di Bali baik pemerintah, pelaku usaha, akademisi dan lainnya. Selanjutnya hasil penelitian akan menjadi rekomendasi bagi pemerintah pusat dalam menentukan langkah-langkah ke depannya untuk mewujudkan sustainable tourism yang impactful”.
Swabawa memberikan penjelasan bahwa pembangunan kepariwisataan di Bali adalah berlandaskan pariwisata budaya yang telah membumi sejak dahulu. “Nilai kearifan lokal Tri Hita Karana dan konsep-konsep tata kehidupan masyarakat adat di Bali merupakan sendi-sendi utama dalam menjaga budaya, tradisi dan kehidupan berkesenian. Selain memang konsep berkelanjutannya sendiri diukur dari aspek kelembagaan, ekonomi, sosial budaya dan lingkungan” kata pria yang baru saja terpilih kembali sebagai Ketua Umum DPP AHLI untuk 4 tahun ke depan.
Ditambahkannya pula bahwa di dalam pola pentahelic pariwisata membutuhkan kolaborator yang mampu menjembatani dan mengkoordinir kebutuhan, peluang dan program strategis yang berkelanjutan antar dan intra stakeholders. “Jadi bukan jalan sendiri-sendiri atau situasional, road map nya harus jelas dan output-outcome nya terintegerasi tidak tumpang tindih. Perlu kolaborator yang kuat dan paham betul peran, potensi, peluang dan kebutuhan masing-masing elemen” tambahnya.
Terkait tata ruang dan ancaman bidang pertanian disebutkan bahwa pemerintah telah membuat peraturan atau kebijakan yang relevan. “Tinggal law enforcement nya saja yang harus tegas dan adanya irama yang sama bagi seluruh aparat yang berwenang. Ini telah diperkuat dengan program pemerintah Provinsi Bali saat ini yakni Nangun Sat Kertih Loka Bali yakni bagaimana membangun Bali era baru melalui penyelamatan atau pelestarian alam Bali beserta segala isinya yang meliputi ; jnana kertih, wana kertih, danu kertih, segara kertih, jagat kertih dan atma kertih. Ini sangat luhur dan mulia dimana secara spiritualitas akan mendukung aspek kebijakan pemerintah yang mengatur bagaimana menjaga Bali ini,” kata I Nyoman Astama selaku Dewan Penasehat DPD AHLI Bali.
Sebelumnya tim peneliti telah mendapatkan penjelasan dari Dinas Pariwisata Kabupaten Badung, ITDC / The Nusa Dua, Tokoh Masyarakat Adat, PHRI dan lainnya.
