DENPASAR, lintasbali.com – Adanya gerakan sejumlah warga Desa Adat Intaran, Sanur, Denpasar, yang menolak pembangunan Terminal Khusus (Tersus) LNG di wilayah Desa Adat Sidakarya, Denpasar, terus menuai pro dan kontra di masyarakat.
Beredar dugaan di masyarakat yang disebutkan jika Lembaga Perkreditan Desa Intaran (LPD Intaran) membutuhkan biaya aksi kerusakan pembangunan LNG Terminal Khusus, mendapat tanggapan langsung dari Ketua LPD Intaran.
Desas-desus tersebut muncul di masyarakat yang mempertanyakan dari mana sumber dana gerakan Intaran Tolak LNG ini berasal, dan tidak sedikit yang menduga bahwa gerakan tersebut dimodali langsung oleh Lembaga Perkreditan Desa (LPD) Desa Adat Intaran atau bahkan pihak-pihak lain yang diasumsikan sengaja dilakukan untuk mengalihkan kabar mengenai adanya dugaan korupsi diinternal LPD Adat Intaran.
Ketua LPD Intaran, Wayan Mudana menyampaikan bahwa tidak benar jika LPD Intaran yang membiayai sejumlah aksi damai penolakan pembangunan Terminal Khusus LNG beberapa waktu yg lalu.
“Iti tidak benar. Tidak ada LPD Intaran membiayai itu (aksi damai penolakan pembangunan Terminal Khusus LNG),” kata Wayan Mudana saat ditemui langsung pada Jumat, 22 Juli 2022.
Seperti yang kita ketahui, sejumlah aksi damai penolakan pembangunan Terminal Khusus LNG belakangan ini menjadi sorotan karena atribut massa mulai dari baju kaos, baliho dan bilboard dipertanyakan sumber dananya. Ada yang menganggap LPD Intaran yang mendanai, bahkan ada isu yang menyebut ada pemodal besar membiayai aksi tersebut.
Menepis isu tersebut, Wayan Mudana mengatakan bahwa atribut yang digunakan murni dari swadaya dan uang pribadi massa yang ikut aksi damai penolakan pembangunan Terminal Khusus LNG.
“Murni swadaya dari krama Banjar yang ikut aksi tersebut. LPD tidak ada membiayai,” tegasnya.
Sebelumnya, Perusahaan Daerah (Perusda) Bali melalui PT Energi Dewata Bersih (DEB) memastikan pembangunan terminal LNG di wilayah Desa Sidakarya, Denpasar Selatan akan sesuai dengan Pola Pembangunan Semesta Berencana dari Pemerintah Provinsi Bali.
Hal tersebut disampaikan Ida Bagus Ketut Purbanegara, Humas PT DEB dalam keterangan resminya saat menggelar jumpa pers di Kantor Perusda Bali, Jalan Kamboja, Denpasar, pada Senin, 20 Juni 2022.
Purbanegara menyampaikan pembangunan terminal LNG oleh Perusda Bali melalui PT. DEB adalah untuk Menuju Bali Mandiri Energi & Bali Energi Bersih Strategi inovatif mitigasi energi berkelanjutan dan jangka panjang, menjamin layanan terbaik, termasuk di bidang pariwisata untuk memastikan bisnis pariwisata tetap beroperasi meski saat terjadi blackout pada sistem pasokan energi listrik terpusat (di Jawa).
“Bali merupakan pintu masuk wisata dunia terbesar di Indonesia. Sudah saatnya, harus memiliki kepastian terhadap pasokan energi listrik berkelanjutan yang dapat dikelola dan dikontrol langsung oleh Daerah,” kata Purbanegara.
PT. DEB memastikan bahwa rencana tersebut sesuai dengan visi Pola Pembangunan Semesta Berencana (Nangun Sat Kerthi Loka Bali) yang mengedepankan kesucian dan keharmonisan alam Bali beserta isinya, serta berharap masyarakat masih mau untuk diajak berdialog sebagai upaya untuk memberikan pemahaman dan edukasi secara mendalam kepada masyarakat Denpasar secara khususnya.
Purbanegara menekankan bahwa LNG merupakan energi yang benar-benar ramah lingkungan serta rencana pembangunan terminalnya telah di rancang sedemikian rupa untuk mengedepankan kesucian dan keharmonisan alam Bali, yang akan berkontribusi besar terciptanya penambahan lapangan kerja baru yang akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat kedepannya.
“Kami sangat menghargai aspirasi warga beberapa waktu belakangan ini. Tapi mari kita bicarakan, kalau ada yang masih kurang nyambung ayo kita berdialog, karena semua ini untuk kepentingan bersama. Kedepannya rencana ini akan mendukung kemandirian energi Bali dan pariwisata yang ramah lingkungan. Gubernur juga bisa meminta tarif dasar listrik yang lebih murah bagi warga Bali,” jelasnya.
Sementara itu, salah satu masyarakat Denpasar yang enggan disebutkan namanya menyampaikan kalau dirinya sejak pagi mendapat banyak pesan WhatsApp yang mempertanyakan proyek pembangunan Terminal Khusus LNG ini.
“Dari pagi WA masuk banyak sekali ke HP saya terkait Proyek LNG ini. Baru saja kita akan mulai bernafas menata pariwisata Bali Bangkit sudah ada demo ber jilid-jilid. Baliho berbahasa Inggris juga sudah menghiasi jalan protokol, yang mungkin saja ini disponsori pihak-pihak yang ingin Pariwisata Bali makin terpuruk, mungkin juga ada peran LPD dibalik gerakan ini yang sengaja dilakukan untuk menutupi kabar dugaan korupsi yang terjadi, sekali lagi ini hanya dugaan saja. Tolong jangan biarkan pihak-pihak yg ingin Bali hancur dengan provokasi masyarakat menjelang G20. Pak Gubernur dan Pak Wali harus segera duduk ngopi bareng cari titik temu untuk suksesnya Nangun Sat Kerthi Loka Bali salah satunya dengan kemandirian energi Bali. Jangan bersilang statement dimedia. Sekarang ini tahun politik,” ungkap salah satu masyarakat Bali yang enggan disebutkan namanya.
Lebih lanjut, tidak sedikit juga masyarakat Bali yang menilai bahwa demo tolak LNG dianggap hanya sebagai kedok lingkungan.
tanggapan, karena sangat jelas Gubernur Bali, Wayan Koster sebelumnya secara langsung menanggapi aspirasi masyarakat, sehingga mengarahkan PT. DEB (Dewata Energi Bersih) membangun terminal penyimpanan LNG tidak lagi di areal mangrove.
Untuk itu, PT. DEB harus mendukung kebijakan pemerintah Provinsi Bali untuk memperhatikan aspirasi masyarakat terkait rencana pembangunan Tersus LNG di Sidakarya. (LB)
