JAKARTA, lintasbali.com – Sebuah hal prinsip mengemuka dalam seminar nasional bertajuk “Transform to Elevate ; Education – Experience – Business in Hospitality” saat keynote speaker kegiatan tersebut menyampaikan paparan tentang kondisi SDM Pariwisata Indonesia.
Prof Azril Azahari melontarkan hal tersebut dengan lebih rinci bahwa sampai saat ini pemerintah belum memiliki perencanaan tenaga kerja pariwisata yang terstruktur, di samping hal-hal lain seperti belum terselenggaranya kerawanan okupasi dalam kerangka kualifikasi nasional Indonesia (KKNI).
“Hal ini ranahnya ada di pemerintah baik Kemenparekraf, BPS, Kemenaker. Ayolah AHLI bisa inisiasi ini kita bahas bersama dengan pemangku kepentingan terkait khususnya pemerintah dan asosiasi kepariwisataan sehingga pariwisata berkualitas dan berkelanjutan dapat dimulai dari SDM yang baik kualitas dan kuantitasnya berbasis Supply and Demand,” kata Prof Azril yang juga Ketua Umum DPP Ikatan Cendekiawan Pariwisata Indonesia (ICPI) pada seminar rangkaian RAKERNAS Association of Hospitality Leaders Indonesia di Grand Mercure Jakarta Kemayoran, Jumat, 19 Mei 2023.
Guru besar pariwisata di Universitas Tri Sakti Jakarta juga mendesak untuk mengganti Undang-Undang kepariwisataan.
“Bukan hanya merevisi, namun UU No 10 tahun 2009 tentang kepariwisataan memang harus diganti karena banyak sekali yang sudah kurang relevan saat ini. Kami telah beberapa kali rapat membahas ini dengan Komisi X DPR RI. Sebagai contoh terminologi pariwisata dan perhotelan, secara global selalu disebut Tourism and hospitality jadi kedua hal tersebut memang berbeda.Ketua Dewan Juri ADWI Kemenparekraf menetapkan dikutip dari akun zoom seminar nasional AHLI tersebut.
Pada bagian lain dalam paparan beliau juga menampilkan program implementasi Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) di bidang pendidikan vokasi pariwisata meliputi : 1) Bentuk kegiatan belajar (kuliah kerja nyata tematik, wirausaha, studi proyek mandiri, dll); 2) Dosis berpengalaman kerja industri ; 3) Pusat Inkubator Pariwisata (PIP) dimana mengendapkan konsep link by match bukan hanya link and match ; dan 4) Kolaborasi dengan mitra (dalam bentuk riset dan publikasi bersama ).
Hal di atas direspon dengan sangat positif oleh pemateri lainnya dalam seminar tersebut. kondisi bahwa SDM pariwisata perlu revolusi yang konstruktif.
“Dalam FGD RIPPARNAS bersama Kemenparekraf bulan lalu kami menawarkan sebuah konsep untuk menjadikan Indonesia sebagai episentrum kualitas SDM Pariwisata dunia untuk mengimbangi destinasi Indonesia yang telah banyak dikenal di dunia,” kata I Ketut Suabawa (Ketua Umum DPP AHLI) yang memaparkan materi berjudul “Pelayanan Prima Berbasis Customer Experience Centric di Era Society 5.0″.
Hadir selaku pemateri lainnya yakni Arif Antoni ( Vice President Marketing PT Citilink Indonesia) mewakili Dirut Dewa Kadek Rai membawakan materi berjudul ” Trend & Opportunity of Hospitality Business in Global Dynamics ” yang memaparkan upaya penerbangan dalam percepatan pemulihan ekonomi nasional. Disebutkan programnya meliputi peningkatan konektivitas untuk meningkatkan kedatangan pengunjung internasional (7 tambahan rute baru dan reoperasi yakni : PDG-KUL, DPS-PER, SUB-KUL, SUB-SIN, KNO-SIN, KNO-KUL, CGK-SIN) dan juga untuk 10 rute domestik.
Simpulan seminar disampaikan oleh moderator, Joko Haryono, S.Pd.,M.Par.,CHA diantaranya : 1) Dibutuhkan kolaborasi konkrit praktisi-akademisi dalam pembangunan SDM Pariwisata; 2) Dibutuhkan strategi taktik pada aspek growth driver dan touch point pelayanan untuk efektifitas biaya dalam mencapai pengalaman konsumen terbaik; dan 3) Dibutuhkan sinkronisasi data kepariwisataan yang valid untuk perencanaan pembangunan pariwisata berkelanjutan.
Seminar nasional tersebut berlangsung selama 90 menit dan diakhiri dengan penyerahan apresiasi berupa plakat dan piagam kepada narasumber yang diserahkan oleh Sekretaris Jendral DPP AHLI, Budi Rahman,SE.,MM. (AR)
