Menpar Berkantor di Bali, ini Tanggapan dan Komentar Pelaku Pariwisata di Bali

Share

DENPASAR, lintasbali.com – Menteri Pariwisata dan ekonomi Kreatif Sandiaga Uno akan segera berpindah kantor dari Jakarta ke Bali demi memantau perkembangan pariwisata di daerah tersebut dengan mencanangkan sejumlah program kerja untuk membangkitkan keterpurukan pariwisata Indonesia.

Menparekraf RI, Sandiaga Salahuddin Uno

Ketut Swabawa, CHA, salah satu pelaku pariwisata di Bali mengatakan Atensi dari pemerintah pusat untuk Bali sebagai lokomotif pariwisata nasional dengan berkantornya Menparekraf di Bali seharusnya dapat memberi stimulus percepatan pemulihan.

Demikian disampaikan Ketut Swabawa, CHA saat dikonfirmasi melalui jawaban WhatsApp, Rabu (27/1/2021) di Denpasar terkait berkantornya Menparekraf Sandiaga Uno di Bali.

Ditambahkannya, stimulus percepatan pemulihan dapat diberikan asalkan, pertama, program usulan daerah diserap dengan baik berdasarkan urgensi stakeholder pariwisata di Bali saat ini untuk jangka pendek dan menengah. Kedua, upaya pengendalian, penanganan dan pencegahan penyebaran COVID semakin tegas dan mampu meningkatkan disiplin masyarakat dalam menerapkan protkes dan Ketiga, Menpar agar mengkoordinasikan lintas sektor pendukung pariwisata dengan baik dan terintegerasi (imigrasi, bandara, penerbangan, kesehatan, supply barang).

Ketut Swabawa, CHA

Dirinya berharap dengan berkantornya menpar di Bali yaitu fokus pada program strategis pemulihan, dapat memberikan kemudahan dan percepatan akses untuk keputusan-keputusan strategis untuk pemulihan pariwisata, mengaktifkan kembali dengan masif komunikasi dengan pihak internasional terkait travel buble yang mungkin bisa dilakukan dan menyiapkan program koneksi sehubungan motoGP di Lombok pada Oktober 2021 dengan kepariwisataan di Bali, misal : buat event road to motoGP 3 bulan sebelum pelaksanaan dengan event-event festival di Bali.

Menurut Swabawa yang juga sebagai Sekretaris DPD MASATA Bali mengatakan yang harus segera dikerjakan oleh Menpar agar pariwisata bali pulih antara lain Audit CHSE jangan dihentikan baik sementara maupun permanen karena public trust bisa bergejolak karena masih banyak usaha yang belum diaudit. Selanjutnya menindak tegas usaha pariwistaa yang melanggar prokes dengan sanksi yang lebih dari sekedar teguran lisan atau tulisan.

BACA JUGA:  Kuasa Hukum Bali Metangi Laporkan AWK Senator Bali ke BK DPD-RI

Sementara itu, Dr. (C) I Made Ramia Adnyana, SE, MM, CHA, Wakil Ketua Umum DPP IHGMA juga ikut berkomentar terkait rencana Menteri Pariwisata dan Ekonomi kreatif untuk berkantor di Bali.

“ini ide yang sangat baik sekali sebab Bali sebagai hub-nya Pariwisata Indonesia dan sebagai destinasi terbaik Dunia maka wajib hukumnya Menteri Pariwisata lebih dekat dengan Bali sehingga permasalahan pariwisata yang dihadapi akan lebih dapat di antisipasi lebih awal,” kata Ramia Adnyana melalui pesan WhatsApp, Rabu (27/1/2021).

Dr. (C) I Made Ramia Adnyana, SE, MM, CHA, Wakil Ketua Umum DPP IHGMA

Ramia Adnyana yang saat ini menjabat sebagai Ketua DPD MASATA Bali sangat berharap Menpar Sandiaga Uno bisa bergerak lebih cepat untuk memulihkan Pariwisata Indonesia dan dimulai dari Bali. Terlebih pada saat pandemi Covid-19 yang telah memporak porandakan Pariwisata Bali hingga terpuruk.

“Kami akan mendukung penuh dengan rencana Kemenpar untuk berkantor di Bali”, tegas Ramia Adnyana yang juga sebagai General Manager H Sovereign Bali.

Dirinya menambahkan, seluruh stakeholder pariwisata Bali siap diajak diskusi dan bergerak jika diperlukan dalam setiap kebijakan yang diambil terkait recovery program untuk mengembalikan kejayaan Pariwisata. (AR)

error: STOP!! Silahkan kontak redaksi Lintasbali.com untuk keperluan penggunaan berita!