News Pariwisata & Budaya Seputar Bali

Nyoman Astama : Bangkitkan Pariwisata dengan Empat Pilar Pembangunan Pariwisata Indonesia

Denpasar, Lintasbali.com – Salah satu Praktisi Pariwisata dan Dewan Pembina IHGMA Bali, I Nyoman Astama, SE.,MM.,CHA menyambut positif dan mengucapkan selamat kepada Sandiaga Salahuddin Uno sebagai Menparekraf yang baru menggantikan Wishnutama Subandio. Sekaligus mengucapkan terima kasih atas upaya terbaik yang telah dilakukan Wishnutama pada masa kepemimpinannya.

Beberapa harapan dan masukan untuk Menparekraf yang baru tidak terlepas dari 4 pilar dalam pembangunan Pariwisata Indonesia yaitu: Destinasi, Industri, Kelembagaan dan Pemasaran. Demikian disampaikan Nyoman Astama, saat dihubungi di Denpasar melalui sambungan telepon, Minggu (27/12).

Menparekraf Sandiaga Uno saat tiba di Bandara Internasional I Gusti Ngurah Rai

Destinasi, Pengembangan DTW agar memperhatikan keunikan lokal yang dimiliki. Keunikan lokal (budaya, kekayaan alam dan buatan manusia) agar dikuatkan sehingga menjadi daya tarik yang berkelanjutan. Khusus untuk Bali, agar tetap dipusatkan pada penguatan Pariwisata Berbasiskan Budaya dan kearifan lokal.

Managing Director – Pacific Holidays DMC menambahkan, Tiga aspek destinasi wisata yang disebut 3A (aksesibilitas, amenitas, aktivitas) agar diperkuat sesuai kebutuhan DTW sehingga program pengembangan bisa lebih terarah dan efektif. Aksesibilitas bisa berupa akses via darat, laut dan udara; Amenitas termasuk fasilitas akomodasi, infrastruktur dan sarana untuk menunjang keberadaan destinasi; dan Aktivitas ini berupa kegiatan atau aktivitas yang bisa dilakukan wisatawan dengan prasarana penunjangnya selama berliburan.

Pengembangan destinasi dengan konsep berkelanjutan (sustainable tourism) yaitu pengembangan pariwisata berkualitas (Quality Tourism) dan pariwisata bertanggung jawab (Responsible Tourism) menuju Sustainable Development Goals seperti yang digariskan oleh UNWTO terlaksana sejak 2017 sampai 2030.

Dalam kaitannya dengan mewujudkan 5 Destinasi Super Prioritas (DSP) bisa dipahami prioritas super yang ditekankan pada 5 destinasi tersebut karena besarnya anggaran yang dialokasikan untuk mewujudkannya, untuk infrastruktur misalnya ada sekitar Rp 6.4 trilun.

BACA JUGA:  Bantu Promosikan Produk, Kementerian Perdagangan Gelar UMKM Bali Expo 2020

Pengembangan Destinasi Super Prioritas agar tetap memperhatikan 7 Unsur Sapta Pesona dalam pembangunannya, yaitu Keamanan, Ketertiban, Kebersihan, Kesejukan, Keindahan, Keramahtamahan, dan Kenangan (7K).

Dalam masa pandemi ini yang juga tidak kalah penting adalah mendorong percepatan pemulihan reaktivasi kegiatan kepariwisataan di destinasi populer yang sudah ada, seperti Bali misalnya.

Yang sebaiknya difasilitasi dan diberikan bantuan adalah mendorong kontinyuitas pendelegasian legalitas kebijakan untuk mengaktifasi kegiatan pariwisata yang bersumber dari sustainable cosumer spending, bukan dari limited time government grant.

Perhatian yang juga penting adalah prosedur saat Kedatangan di bandara. Kalau sebelum pandemi front-liner adalah petugas Imigrasi. Sekarang yang menjadi garda terdepan adalah petugas kesehatan (KKP). Penerapan Prosedur Kedatangan juga agar memperhatikan unsur Efisiensi, Kecepatan dan Hospitality (keramahtamahan). Tidak disamakan dengan penerapan prosedur seperti di Rumah Sakit.

Industri, Pengembangan Sumber Daya Manusia Bertalenta dan Kompeten menjadi sangat penting dan agar berkelanjutan. Mendorong industri atau usaha khususnya bidang pariwisata untuk memenuhi persyaratan legal dan penjaminan mutu dari usaha yang dijalankan baik dari unsur Produk, Pelayanan dan Tata Kelola.

Sebaiknya pemerintah terus mendorong dan memfasilitasi para pekerja untuk memiliki Sertifikasi Profesi baik yang dilakukan melalui jalur Pendidikan Vokasi, Pendidikan Tinggi maupun industri (work-place).

Perusahaan-perusahaan agar melakukan Sertifikasi Usaha sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan pemerintah dan perundang-undangan
Mengembangkan Industri Kreatif untuk menjadi penyumbang devisa bagi negara dan mendukung sektor Pariwisata

Kelembagaan, Sebaiknya semua lembaga pemerintahan mendorong keberadaan Pariwisata sebagai lokomotif perekonomian nasional ke depannya seperti yang dicanangkan oleh Presiden menjadikan pariwisata sebagai sumber devisa utama ke depannya.

Mensinergikan komunikasi dan aksi antara stakeholder ABCGM (Academician, Business, Community, Government, Media). Adanya peran sentral pemerintah sebagai tulang punggung percepatan dan untuk memfasilitasi kegiatan dan aktivitas pariwisata yang mendukung dan mengacu pada peningkatan kualitas baik pada produk, pelayanan maupun manajemen. Mendorong pemberdayaan kantor-kantor perwakilan RI di luar negeri untuk mendukung pengembangan pariwisata sebagai prioritas sumber pendapatan negara ke depannya

BACA JUGA:  KETUA HARIAN MOI, SIRUAYA UTAMAWAN JADI DEWAS BPJS KESEHATAN PERIODE 2021-2026

Pemasaran, Tersedianya informasi yang akurat, valid dan terkini mengenai semua resources pariwisata yang dimiliki Indonesia dan mudah diakses. Terjalin koordinasi yang efektif, terencana dan tidak dadakan dengan semua Lembaga pemerintah terkait kebijakan pemerintah yang berdampak pada kegiatan pariwisata.

Sebaiknya ada dana cukup dan berkelanjutan untuk mengembangkan Image Marketing dan Tactical Marketing bagi DTW Pariwisata Indonesia secara keseluruhan, dengan tetap menjaga keunikan masing-masing DTW.

Adanya Calender of Events yang terancang dengan target spesifik dan terukur untuk tiap tahun dan 5 tahun ke depannya atau bahkan lebih. Menguatkan Tourism-Diplomacy dengan melibatkan semua perwakilan RI di luar negeri untuk mendukung pemulihan pariwisata, khususnya pada masa pandemi.

Nyoman Astama yang juga menjabat sebagai Perwakilan KADIN Ukraina di Indonesia Honorary Consul of Ukraine in Bali menyampaikan, pemerintah dapat melakukan terobosan program untuk pemulihan pariwisata selama pandemi ini dengan melakukan percontohan di beberapa daerah, misalnya Bali, dengan cara:

1) Membuat terobosan khususnya untuk bangkitkan pariwisata Bali masa pandemi.
2) Melalukan program percontohan secara terukur melalui pembukaan wisatawan mancanegara, dengan tetap menerapkan protokol kesehatan, dengan negara yang memperlakukan Indonesia (Bali) sebagi green zone seperti dari Ukraina atau UAE atau negara lain dengan menerapkan protokol kesehatan
3) Melakukan model terobosan melalui penerbangan charter dan menjadikannya sebagai benchmark atau percontohan sehingga bisa dijadikan evaluasi untuk pembukaan Bali bagi wisman secara bertahap.
4) Menguatkan episentrum pariwisata Bali yang berbasis budaya lokal, pemberdayaan masyarakat setempat, pelestarian lingkungan demi pariwisata berkualitas, bertanggung jawab dan berkelanjutan. (AR)

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: STOP!! Silahkan kontak redaksi Lintasbali.com untuk keperluan penggunaan berita!