Denpasar, Lintasbali.com – Adanya keraguan dari pemerintah untuk membuka Indonesia bagi wisman bisa dipahami. Seperti yang sudah dicanangkan, Pemprov Bali berencana reaktivasi pariwisata untuk turis mancanegara pada 11 September 2020.
Sebelumnya Bali sudah reaktivasi kegiatan perekonomian termasuk pariwisata bagi masyaralat lokal Bali pada 9 Juli dan ini diawali dengan doa bersama di Pura Besakih pada 5 Juli. Kemudian dilanjutkan dengan wisatawan nusantara pada 31 Juli.
Reaktivasi kegiatan pariwisata Bali juga dilakukan dengan menerapkan protokol kesehatan sesuai dengan yang telah ditetapkan oleh kemenparekraf dan kemenkes. Bahkan di Bali baik di tingkat provinsi maupun Kabupaten/Kota telah membentuk team verifikasi untuk melakukan pengecekan dan verifikasi atas kesiapan bidang pariwisata dalam menerapkan protokol kesehatan berbasis CHSE sesuai ketentuan yang ditetapkan pemerintah pusat.
Nyoman Astama, Praktisi Pariwisata dan Ketua IHGMA DPD Bali.
Nyoman Astama mengatakan, semua ini dilakukan untuk menciptakan dan menumbuhkan kepercayaaan (trust) para wisatawan terhadap destinasi. Karena kita memahami bahwa semasa COVID ini “trust is the new currency”. Mengikuti perkembangan dan peningkatan kasus COVID di Jakarta dan beberapa daerah lainnya yang menyebabkan keraguan pemerintah untuk melaksanakan program yang telah direncanakan sebelumnya bisa dipahami.
Sebagai praktisi dan pelaku pariwisata, Astama mengajak bersama untuk tidak hanya berpangku tangan dengan situasi ini. Melainkan memberikan solusi dan masukan yang bisa dilaksanakan berdasarkan fakta di lapangan.
Menurutnya penanganan pandemi COVID yang dilakukan oleh Gugus/Satuan Tugas COVID Bali menunjukkan hasil yang telah diapresiasi oleh pemerintah pusat karena tingkat kesembuhan lebih tinggi dari kasus baru. Dengan keterlibatan unsur masyarakat di Bali melalui Satgas Goyong Royong yang dimotori Desa Adat membantu memonitor dan mengawasi penerapan protokol kesehatan.
Nyoman Astama menambahkan, seandainya pun kalau secara nasional pariwisata mancanegara belum diaktivasi, namun melihat pertimbangan dan langkah-langkah yang telah dilakukan di atas, mestinya pariwisata Bali bisa dibuka untuk wisatawan mancanegara.
“Akses penerbangan yang mengangkut wisatawan agar langsung dari sumber wisatawan diarahkan menuju Bali. Ini perlu kebijakan berbeda karena situasi berbeda. Di pihak lain kita mendukung penerapan sanksi atas pelanggaran protokol kesehatan sesuai Inpres No. 6/2020 dan mesti dijadikan landasan untuk membuat juknis pengawasan di tingkat Kabupaten/Kota baik untuk pengawasan penerapan di masyarakat maupun secara individu”, kata Nyoman Astama.
Dirinya berharap semoga niat pemerintah untuk menjaga dan melaksanakan keseimbangan antara kesehatan masyarakat dan pemulihan perkenomian rakyat memang benar-benar diimplementasikan. Semoga Tuhan melindungi Indonesia. Baktiku Untukmu, Majulah Negeriku. (Red)
