Denpasar, Lintasbali.com – Di tengah keputusan pemerintah menunda pembukaan dan reaktivasi pariwisata Bali untuk wisatawan mancangera, semestinya upaya-upaya untuk meyakinkan pasar harus terus dilakukan.
Demikian disampaikan Nyoman Astama, SE., MM., CHT seorang praktisi pariwisata di Bali, saat di jumpai di Denpasar, Minggu (23/8). Menurutnya, upaya sebelumnya yang dilakukan pemerintah dan industri sudah sangat bagus dengan mengikuti anjuran dan prosedur protokol kesehatan berbasis CHSE (Cleanliness, Health, Safety, Environment friendly) sesuai yang ditetapkan pemerintah pusat dalam kerangka tatatan Bali era baru.
I Nyoman Astama, Ketua DPD IHGMA Bali dan Praktisi Pariwisata
Bahkan Dinas Pariwisata Provinsi Bali dan Kabupaten/Kota pun telah membentuk team verifikasi untuk melakukan pengecekan dan verifikasi terhadap kesiapan industri baik oleh perusahan/manajemen maupun karyawannya dalam menerapkan protokol kesehatan yang meliputi unsur produk, pelayanan dan tata kelola.
Astama juga menuturkan, yang tidak kalah penting untuk dilakukan adalah penerapan protokol kesehatan oleh masyarakat dan wisatawan. Verifikasi ini menyasar pemangku kepentingan yaitu 4C (Company, Customer, Care-taker, Community). Banyaknya bidang usaha yang sudah beraktivitas, mesti didahului dengan verifikasi dan dilakukan pengawasan / monitoring kalau benar-benar ingin wisatawan percaya terhadap kesiapan Bali.
Pementasan Tari Kecak di kawasan Uluwatu Bali yang banyak dikunjungi wisatawan
Kekhawatiran pemerintah bila Bali dibuka dapat menyebabkan klaster baru, seharusnya dilakukan antisipasi yang lebih gigih dan menyeluruh lagi, kalau memang menjadikan pariwisata ini semua bisnis yang serius. “Jangan kasi kendor”, begitu istilah yang sering diucapkan. Ini harus diimplementasikan dengan nyata di lapangan agar tidak hanya menjadi wacana.
Nyoman Astama yang juga sebagai Ketua Indonesia Hotel General Manager (DPD IHGMA) Bali menyampaikan, untuk menumbuhkan kepercayaan pasar manca negara terhadap pariwisata di Bali dengan beberapa tindakan.
Pertama, agar dilakukan sidak oleh Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) bila ada jenis usaha yang sudah dibuka, apakah sudah diverifikasi atau belum. Kalau belum, agar ditutup sampai verifikasi dilakukan. Verifikasi ini bisa dijadikan momentum untuk mengecek perijinan yang dimiliki oleh bidang usaha, sehingga tercipta tertib administrasi dan perijinan. Begitu juga setelah dilakukan verifikasi agar tetap dimonitor dan evaluasi oleh instansi berwenang sehingga pakta integritas yang ditandatangani oleh bidang industri menjadi bermakna.
Kedua, Memberdayakan Satgas Gotong Royong COVID-19 yang ada di desa sebagai tindak lanjut dan juknis Inpres nomor 6/2020.
Ketiga, Mendorong untuk diadakan Asuransi COVID yang bisa dibayar tamu per hari secara online sebelum berangkat dari negaranya sebagai tambahan syarat masuk Indonesia. Asuransi ini bisa menanggung seluruh biaya perawatan seandainya ada wisatawan yang sakit dan terpapar COVID-19. Bahkan bisa dibuatkan pilihan untuk asuransi jiwa.
Keempat, Keberadaan tenaga medis dan non-medis serta rumah sakit rujukan dan peralatan yang dibutuhkan tersedia untuk menangani kejadian yang timbul.
Kelima, Melakukan soft approach dengan merelaksasi atau melonggarkan kebijakan dengan membuat percontohan destinasi Indonesia yang bisa dikunjungi oleh wisman, dengan melihat data destinasi tersebut adalah zona hijau COVID-19, dengan melakukan perlakuan khusus dan pantauan terus-menerus.
Keenam, Melakukan Travel Bubble dengan negara yang memasukkan Indonesia (Bali) dalam greenline dan tidak memasukkan Indonesia (Bali) dalam red zone. Sebagai contoh travel bubble bisa dilakukan dengan negara Ukraina, karena Ukraina tidak menempatkan Indonesia ke dalam red zone dan ada pesawat terbang dari sana keluar negara seperti Emirates, Qatar, Turkish Airlines. Juga segera akan ada reciprocal free visa antara Ukraina dan Indonesia. Ini suatu kesempatan yang bisa dilakukan melalui pendekatan yang ada.
Ketujuh, juga dalam promosi ke luar negeri begitu wisman sudah direaktivasi ke Indonesia, mesti dilakukan promosi ke negara yang mau dan mengijinkan warganya ke Indonesia. Tidak bisa kita berpatokan dengan pola pikir lama, ke negara yang sebelum COVID banyak ke Indonesia (Bali) karena negara-negara tersebut belum mengijinkan warganya ke Indonesia. Ini salah satu target pasar new normal untuk pasar internasional.
Kedelapan, tetap berusaha mengusulkan ke pusat agar Bali bisa diberikan kelonggaran / relaksasi bagi wisman dengan penerapan protokol kesehatan yang ketat.
