DENPASAR, lintasbali.com – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Provinsi Bali bersama Pemerintah Kota Denpasar meluncurkan Program Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) Kota Denpasar Tahun 2024.
Pada tahun ini TPAKD Kota Denpasar berfokus dalam mendorong ketersediaan akses keuangan kepada penggiat sektor pertanian dan peternakan dengan komoditas padi dan cabai, dan meningkatkan inklusi khususnya kepada pelajar.
TPAKD Denpasar juga diharapkan menjadi sarana pendampingan program kewirausahaan untuk perempuan dan penyandang disabilitas di Kota Denpasar serta meningkatkan pertumbuhan ekonomi Kota Denpasar pada khususnya dan Provinsi Bali pada umumnya.
Peluncuran dilakukan Kepala OJK Bali, Kristrianti Puji Rahayu bersama Walikota Denpasar, I Gusti Ngurah Jaya Negara, di Subak Lungatad, Desa Peguyangan Kangin, Kecamatan Denpasar Utara, Provinsi Bali, Selasa.
Acara ini turut dihadiri pula oleh Direktur Pengawasan Lembaga Jasa Keuangan, Deputi Bank Indonesia Provinsi Bali, Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah Kota Denpasar, Kepala OPD Pemerintah Kota Denpasar, Camat Denpasar Utara, Kepala Desa Peguyangan Kangin, Direktur Kredit PT Bank Pembangunan Daerah (BPD) Bali, Perwakilan BNI, BRI, BTN, Jasindo, Pimpinan PT Jamkrida Bali Mandara, Ketua Kontak Tani Nelayan Andalan (KTNA) Kota Denpasar, Komunitas Petani Muda Keren, dan Pekaseh Se-Kecamatan Denpasar Utara, dan Penyuluh Pertanian se-Kota Denpasar.
Program TPAKD Kota Denpasar 2024 terdiri dari tiga besaran program yaitu:
1. Kredit/Pembiayaan Sektor Prioritas (KPSP) Pertanian dan Peternakan dengan komoditas padi dan cabai;
2. Program KEJARKu Pandai (Satu Rekening Satu Pelajar dan Satu Sekolah Satu Laku Pandai);
3. Program UMKM Bali Nadi Jayanti bersama Perempuan dan Penyandang Disabilitas.
Pada acara tersebut, dilakukan simbolis penyerahan KUR kepada Kelompok Tani Subak Lungatad dan bantuan traktor dari BPD Bali kepada Subak Lungatad, yang diwakili oleh sembilan orang Pekaseh se-Kecamatan Depasar Utara dan 50 (lima puluh) orang Krama Subak Lungatad, penyerahan KUR kepada penyandang disabilitas, pemberian tabungan simpanan pelajar kepada dua siswa, dan bantuan keluarga harapan kepada keluarga/individu yang tergabung dalam Program Keluarga Harapan (PKH) Kota Denpasar.
Target penyaluran KUR di Kota Denpasar pada tahun 2024 mencapai Rp1,7 triliun, dengan Rp87 milyar untuk sektor pertanian. Pembiayaan di sektor pertanian ini bertujuan untuk menciptakan ketahanan pangan dan kestabilan harga sekaligus menciptakan kesejahteraan petani, sehingga menjadi salah satu program TPAKD Kota Denpasar tahun 2024.
KPSP ini sejalan dengan tema bisnis matching TPAKD nasional yaitu “Pengembangan Sektor Ekonomi Prioritas”. KPSP tidak hanya sekedar penyaluran kredit, namun merupakan sebuah ekosistem yang mencerminkan sinergi antara seluruh pemangku kepentingan di daerah dan industri jasa keuangan.
“Akses pembiayaan kepada petani adalah komponen yang penting dalam ekosistem ketahanan pangan, karena dengan pembiayaan berbunga rendah para petani dapat meningkatkan produktifitasnya sekaligus dapat mengendalikan harga pangan di konsumen. Untuk itulah program KPSP Sektor Pertanian kita dorong di seluruh Kabupaten/Kota di Bali, termasuk di Denpasar. Meskipun memiliki luasan yang terbatas, namun kami sangat apresiasi kepada Pemerintah Kota Denpasar karena tetap memberikan perhatian yang lebih kepada sektor pertaniannya”, kata Kristrianti Puji Rahayu.
Dalam sambutannya, walikota Kota Denpasar, I Gusti Ngurah Jaya Negara menyampaikan siap bersinergi dan berkolaborasi dengan OJK, Bank Indonesia, dan seluruh stakeholder mensukseskan program kerja TPAKD Kota Denpasar tahun 2024 dengan semangat “Vasudaiva Khutumbakam” yang berarti semua pekerjaan kita selesaikan bersama-sama dengan semangat menyama braya.
Selain program KPSP untuk sektor prioritas, OJK juga mengarahkan TPAKD di seluruh Bali untuk membantu akselerasi UMKM di wilayahnya melalui program Akademi UMKM Bali Nadi Jayanti dalam memberikan pelatihan dan pendampingan kepada UMKM Disabilitas dan Perempuan agar menjadi UMKM yang berdaya saing dan memperoleh kemudahan dalam mengakses produk-produk keuangan di industri jasa Keuangan termasuk juga Keluarga Harapan terpilih yang akan didampingi dalam program inkubasi bisnis.
Selain itu, OJK juga mendorong pemerintah daerah melalui Dinas Pendidikan untuk mensukseskan program literasi dan inklusi untuk pelajar melalui program Kejarku Pandai: Satu Rekening Satu Pelajar, Satu Sekolah Satu Agen Laku Pandai.
Sebagai rangkaian kegiatan, dilaksanakan pula Edukasi Keuangan dan Waspada Investasi dari Otoritas Jasa Keuangan Provinsi Bali, sosialisasi Kredit Usaha Rakyat (KUR) dari PT BPD Bali Cabang Denpasar, sosialisasi Asuransi Tani Padi dari Asuransi Jasa Indonesia (Jasindo), dan sosialisasi program penjaminan dari Jamkrida Bali Mandara.
Melalui sinergi dan kolaborasi semua pihak dalam TPAKD di masing-masing daerah diharapkan dapat meningkatkan literasi dan inklusi keuangan yang pada akhirnya akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Provinsi Bali. (Red/Rls)
