GIANYAR, lintasbali.com – Rapat High Level Meeting (HLM) Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Kabupaten Gianyar dalam rangka menjaga stabilisasi harga menjelang perayaan hari raya Natal dan Tahun Baru 2022 pada Kamis, 16 Desember 2021.
Rapat dipimpin oleh Wakil Bupati Gianyar, Anak Agung Gde Mayun dan Deputi Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Bali, Rizki Ernadi Wimanda serta diikuti oleh anggota TPID Kabupaten Gianyar dan instansi terkait lainnya.
Dalam sambutannya, Wakil Bupati Gianyar mengatakan terdapat beberapa tantangan yang perlu dihadapi dalam menjaga stabilitas harga dan stok bahan pokok menjelang Hari Raya Natal dan Tahun Baru 2022.
Diantaranya ialah tingginya ketergantungan pasokan bahan pangan dari luar daerah, infrastruktur dan distribusi pangan yang masih belum optimal, produksi pangan rentan dengan gangguan eksternal, serta peningkatan tekanan permintaan.
Untuk mengantisipasi hal tersebut, program Puspa Aman (Pusat Pangan Alami, Mandiri, Asri, dan Nyaman), pelaksanaan pasar murah di beberapa lokasi strategis, serta operasi pasar untuk menjaga daya beli masyarakat akan terus digiatkan.
Selain berfokus pada upaya pengendalian inflasi, TPID Kabupaten Gianyar juga perlu proaktif mendorong sektor ekonomi yang tumbuh produktif dengan melakukan pemantauan indikator ekonomi daerah.
Koordinasi, sinergitas, dan integrasi merupakan kunci pokok agar TPID Kabupaten Gianyar dapat berhasil dalam pengendalian inflasi dan memajukan perekonomian di Kabupaten Gianyar.
Mengawali pemaparannya, Rizki mengapresiasi kehadiran Wakil Bupati Gianyar selaku pemimpin rapat HLM.
Hal ini sesuai dengan arahan Kementerian Koordinator Perekonomian selaku Ketua Tim Pengendalian Inflasi Pusat (TPIP) di mana kehadiran Bupati/Wakil Bupati dalam rapat TPID sebagai wujud komitmen Kepala Daerah atas pelaksanaan program pengendalian inflasi di daerah serta akan mendapat penilaian yang tinggi pada aspek proses dalam penilaian TPID Award.
Lebih lanjut, Rizki menjelaskan bahwa tingkat inflasi di sebagian besar wilayah Indonesia berada di bawah nilai sasaran inflasi, yaitu 3%±1%. Secara khusus, tingkat inflasi yang terjadi di Bali adalah 1,8% (yoy).
Komoditas utama penyumbang inflasi sepanjang Januari hingga November 2021 adalah canang sari, minyak goreng, angkutan transportasi udara, daging ayam ras, daging babi.
Dalam mengantisipasi lonjakan harga saat Natal dan Tahun Baru 2022, Bank Indonesia mencatat sejumlah komoditas yang sering menjadi penyumbang inflasi di Bali sejak 2018 hingga 2020 diantaranya kelompok makanan yang terdiri dari daging ayam ras, telur ayam ras, dan bawang merah.
Sementara dari kelompok non makanan ialah transportasi angkutan udara di mana permintaan tiket pesawat cenderung meningkat saat akhir tahun.
Selanjutnya, Rizki menyampaikan sejumlah rekomendasi langkah optimalisasi program pengendalian inflasi di Kab. Gianyar, diantaranya: (1) melakukan Kerjasama Antar Daerah (KAD) untuk memenuhi kebutuhan komoditas yang defisit, (2) mendorong pemanfaatan Sistem Informasi Harga Pangan Utama dan Komoditas Strategis (SIGAPURA) untuk mendukung informasi simetris bagi konsumen dan edukasi belanja bijak, (3) mendorong penggunaan teknologi di sektor pertanian, peternakan dan perikanan, baik di bagian hulu maupun hilir, serta (4) peningkatan kualitas data, terutama stok neraca pangan pada website SIGAPURA.
Dalam rangka persiapan penilaian TPID Award pada Rapat Koordinasi Nasional Pengendalian Inflasi 2022, TPID Kabupaten Gianyar tengah membangun sebuah website yang menjadi one stop solution untuk berbagai informasi yang terkait dengan program pengendalian inflasi di Kabupaten Gianyar.
Rizki menyarankan agar informasi yang disajikan meliputi peta daerah, potensi daerah, produk unggulan, data kebutuhan dan produksi, program KAD yang telah dilakukan, info harga pangan dari Dinas Perindustrian dan Perdagangan, info stok pangan dari Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Perikanan, info produksi bulanan dari Dinas Pertanian, serta HLM TPID yang telah dan akan dilakukan, beserta dengan tindak lanjutnya.
Publikasi data tersebut sejalan dengan arahan Presiden Joko Widodo agar TPID tidak hanya fokus pada pengendalian harga saja, tetapi juga pemantauan ketersediaan pasokan barang dan mendorong sektor ekonomi lewat peningkatan produksi. (Rls)
