DENPASAR, lintasbali.com – Gubernur Bali Wayan Koster secara resmi membuka The 2nd Indonesia Tourism Marketing Week (ITMW) 2026 di Ballroom Wantilan, Prama Sanur Beach Bali, Sanur, Denpasar, Sabtu, 17 Oktober 2026.
Dalam kesempatan tersebut, Gubernur Koster menegaskan pentingnya dukungan pemerintah pusat melalui kebijakan pembiayaan yang lebih proporsional untuk memperkuat infrastruktur dan menjaga daya saing pariwisata Bali di tengah persaingan destinasi global.
Menurut Koster, keberhasilan pariwisata Bali tidak cukup hanya bertumpu pada kekayaan budaya dan keindahan alam. Diperlukan infrastruktur yang memadai, transportasi yang terintegrasi, pengelolaan sampah yang efektif, serta ketersediaan air bersih untuk mewujudkan pariwisata berkualitas dan berkelanjutan.
ITMW 2026 merupakan forum tahunan yang digagas MarkPlus Tourism (MCorp) dengan mempertemukan berbagai pemangku kepentingan di sektor pariwisata, mulai dari pemerintah, pengelola destinasi, pelaku industri, akademisi, hingga praktisi pemasaran. Mengusung tema “Reimagining Tourism: In a Fragmented World!”, kegiatan ini berlangsung pada 14–18 Oktober 2026 di sejumlah lokasi di Bali.
Forum tersebut menjadi wadah kolaborasi untuk mengembangkan inovasi, memperkuat strategi pemasaran, serta meningkatkan daya saing pariwisata Indonesia di tengah perubahan dan dinamika global.
Founder and Chair MCorp, Hermawan Kartajaya, dalam sambutannya menyampaikan bahwa ITMW 2026 diarahkan untuk memperkuat daya saing pariwisata Indonesia melalui integrasi promosi digital, pemberdayaan komunitas lokal, dan pengembangan pariwisata berkelanjutan. Ia menilai Bali memiliki keunggulan dalam pengelolaan pariwisata sehingga layak menjadi rujukan bagi daerah lain di Indonesia.
“Saya pikir, semua harus belajar dari Bali, juaranya di Indonesia,” ujarnya.
Rangkaian ITMW 2026 juga diisi dengan beragam kegiatan, antara lain kompetisi meracik kopi, aksi konservasi lingkungan dan pelepasan tukik, diskusi mengenai digitalisasi dan pemanfaatan kecerdasan artifisial (artificial intelligence/AI), serta konferensi yang menghadirkan sejumlah pembicara nasional.
Dalam sambutannya, Gubernur Koster menekankan bahwa pariwisata merupakan sektor strategis yang memiliki keterkaitan erat dengan berbagai bidang kehidupan dan mampu menciptakan dampak ekonomi secara luas. Pemahaman tersebut, menurutnya, telah ia dalami sejak menjabat sebagai anggota DPR RI, baik dari perspektif teknokratis maupun filosofi ekonomi.
Dengan mengacu pada Teori Hierarki Kebutuhan Maslow, Koster menjelaskan bahwa pada tingkatan kebutuhan tertentu, kegiatan berwisata menjadi bagian dari kebutuhan manusia. Oleh karena itu, sektor pariwisata harus dikembangkan melalui perencanaan yang matang dan menyeluruh agar manfaatnya dapat dirasakan oleh berbagai sektor ekonomi.
“Karena itu, pariwisata adalah dunia yang paling nyata. Kalau kita mampu mendorong pertumbuhan sektor ini, maka akan berdampak pada sektor yang lain. Karena itu, harus dibangun dengan sangat detail,” katanya.
Koster kemudian memaparkan perkembangan pariwisata Bali yang menunjukkan kontribusi signifikan terhadap perekonomian nasional. Pada 2025, jumlah kunjungan wisatawan domestik dan mancanegara ke Bali tercatat mencapai 16,3 juta kunjungan.
Berdasarkan data yang dipaparkannya, sektor pariwisata Bali menghasilkan devisa sebesar Rp176 triliun atau sekitar 55 persen dari total devisa pariwisata nasional yang mencapai Rp319,9 triliun. Sementara itu, kontribusi pariwisata terhadap pertumbuhan ekonomi Bali disebut mencapai 66 persen.
“Kontribusi bagi pertumbuhan ekonomi Bali juga sangat tinggi, yaitu 66 persen,” ungkapnya.
Menurut Koster, besarnya peran pariwisata turut mendorong berbagai indikator pembangunan Bali, mulai dari pertumbuhan ekonomi dan peningkatan produk domestik regional bruto (PDRB) hingga penurunan tingkat kemiskinan dan peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM).
Namun, di balik pertumbuhan tersebut, Bali juga menghadapi berbagai tantangan yang membutuhkan penanganan serius. Persoalan alih fungsi lahan sawah, sampah, kemacetan, keterbatasan infrastruktur dan transportasi publik, hingga meningkatnya kasus penodaan tempat suci menjadi sejumlah isu yang harus ditangani secara terintegrasi.
Pemerintah Provinsi Bali terus berupaya melakukan pembenahan. Akan tetapi, penyelesaian berbagai persoalan tersebut membutuhkan dukungan pembiayaan yang memadai agar pembangunan dapat berjalan lebih efektif, menyeluruh, dan berkelanjutan.
Berangkat dari kondisi tersebut, Gubernur Koster mendorong pemerintah pusat untuk menyusun kebijakan pengalokasian dana transfer ke daerah yang tidak semata-mata menggunakan pendekatan seragam, tetapi juga mempertimbangkan karakteristik, kebutuhan, serta kontribusi masing-masing daerah terhadap perekonomian nasional.
Menurutnya, Bali memiliki karakteristik khusus karena harus menyediakan infrastruktur dan layanan publik yang tidak hanya melayani masyarakat setempat, tetapi juga menopang aktivitas jutaan wisatawan yang berkunjung setiap tahun.
Beban pelayanan tersebut, kata Koster, perlu menjadi pertimbangan dalam merumuskan kebijakan pembiayaan pembangunan, terutama untuk infrastruktur yang mendukung aktivitas pariwisata sekaligus meningkatkan kualitas hidup masyarakat.
“Setahu saya sejak duduk di DPR, kita belum pernah membuat kebijakan yang memperhatikan kondisi spesifik daerah. Transfer dana pembangunan untuk infrastruktur dipolakan dengan treatment yang hampir seragam untuk setiap daerah. Akibatnya, kita tak memandang wilayah seperti Bali yang memberi kontribusi cukup besar bagi negara,” urainya.
Koster menegaskan, pengembangan pariwisata berkualitas harus didukung oleh ekosistem yang kuat. Kekayaan budaya dan keindahan alam merupakan modal utama Bali, tetapi keduanya perlu ditopang infrastruktur, transportasi, pengelolaan sampah, dan ketersediaan air bersih yang memadai.
“Kalau budaya, itu memang sudah anugerah. Tapi untuk mewujudkan pariwisata yang berkualitas, itu saja tak cukup. Transportasi dan infrastruktur harus bagus, sampah teratasi, air tersedia dan lain-lain,” tegasnya.
Lebih lanjut, Koster mengingatkan bahwa persaingan pariwisata saat ini tidak lagi terbatas pada antardaerah di Indonesia, tetapi telah berkembang menjadi persaingan antarnegara dan antardestinasi dunia.
Bali harus mampu menjaga keunggulannya di tengah persaingan dengan destinasi internasional yang terus membenahi infrastruktur, konektivitas, dan kualitas layanan pariwisata. Dalam konteks tersebut, Koster menyebut Singapura, Malaysia, dan Thailand sebagai negara yang dapat menjadi tolok ukur bagi pengembangan pariwisata Bali.
“Negara-negara itu yang kami jadikan role model untuk ditiru. Sebab kalau tidak, daya saing Bali akan turun,” tambahnya.
Untuk mempercepat pembenahan infrastruktur, Koster berharap pemerintah pusat memberikan dukungan pembiayaan yang lebih proporsional bagi Bali melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
Dengan mengacu pada devisa pariwisata Bali yang disebut mencapai Rp176 triliun, ia mengusulkan dukungan pembiayaan dengan nilai setara sedikitnya 5 persen dari angka tersebut untuk memperkuat pembangunan infrastruktur antarwilayah.
Menurutnya, dukungan tersebut akan membantu Bali meningkatkan kualitas infrastruktur, memperkuat konektivitas, mengatasi persoalan mendasar yang memengaruhi sektor pariwisata, sekaligus menjaga keberlanjutan pertumbuhan ekonomi daerah.
Gubernur Koster optimistis bahwa penguatan infrastruktur dan peningkatan daya saing pariwisata Bali tidak hanya memberikan manfaat bagi masyarakat dan perekonomian daerah, tetapi juga berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi nasional melalui peningkatan devisa pariwisata.
Ia menegaskan, pembangunan infrastruktur yang memadai merupakan fondasi penting sebelum memperluas konektivitas pariwisata Bali dengan berbagai destinasi unggulan lainnya di Indonesia.
Dengan fondasi yang semakin kuat, Bali diharapkan dapat terus berkembang sebagai destinasi pariwisata berkualitas sekaligus menjadi penggerak promosi dan konektivitas pariwisata nasional.
“Ini juga akan mengangkat ekonomi nasional karena devisa makin tumbuh. Setelah itu, baru kita mulai bicara bagaimana mengkoneksikan pariwisata Bali dengan daerah lain, sebagaimana yang menjadi tujuan dari pelaksanaan Forum ITMW ini,” pungkasnya.
Melalui penyelenggaraan ITMW 2026, diharapkan kolaborasi antara pemerintah, pelaku industri, komunitas, dan berbagai pemangku kepentingan semakin kuat dalam mendorong transformasi pariwisata Indonesia yang berkualitas, berdaya saing, dan berkelanjutan. (Rls)
