DENPASAR, lintasbali.com – Apresiasi atas FGD yang diadakan oleh Disparda Bali untuk persiapan pembukaan border internasional bagi pengunjung internasional.
Juga apresiasi atas paparan dari Pak Rachmat dari Kanwil Kemenkumham Bali dan dari Pak Kadek Juli mewakili AOC (Airlines Operator Committee).
Keluarnya Permenkumham No.34/2021 adalah hal yang sangat positif dan memberi harapan baru terkait diijinkannya pengunjung mancanagera masuk ke Indonesia termasuk ke Bali.
Dengan dipersyaratkannya pengunjung memiliki sertifikat vaksin lengkap, hasil test PCR negatif sebelum berangkat, memiliki asuransi kesehatan dan perjalanan serta dilakukannya test PCR lagi pada saat kedatangan di Indonesia, maka apabila hasil tes PCR negatif, diharapkan pengunjung dapat melanjutkan perjalanannya, tidak perlu lagi dikarantina.
Namun apabila hasil tes positif maka otomatis melalukan treatment di faskes yang ditentukan pemerintah dengan biaya sendiri.
Sesuai paparan AOC kebijakan yang sama juga sudah dilakukan di beberapa destinasi internasional seperti Dubai, Phuket, Turki, Maldives dan destinasi lainnya.
Pelaku pariwisata Nyoman Astama mengatakan bahwa keberadaan Bali sebagai destinasi pulau memberikan kelebihan karena bisa dilakukan dengan terkontrol dan terisolasi dalam upaya pilot percontohan pembukaan Bali bagi wisman secara aman dan terukur.
Bali memiliki keuntungan karena destinasi lain sudah melakukan pembukaan sehingga kekurangan dan kelebihannya bisa dijadikan referensi dan pembelajaran.
Terkait tidak diterapkannya visa on arrival dan bebas visa, Nyoman Astama mendukung kebijakan ini karena tamu yang masuk bisa dikontrol apalagi pada tahap awal pembukaan border untuk wisman perlu dilakukan secara bertahap dan terukur.
Selanjutnya diharapkan Disparda (Pemprov) Bali dapat mengusulkan ke pusat agar bandara Gusti Ngurah Rai bisa dibuka untuk wisman dan maskapai penerbangan internasional diijinkan mendarat.
Selanjutnya agar tidak dilakukan karantina bagi penumpang yang sudah melakukan vaksinasi lengkap dan hasil tes PCR-nya negatif.
Untuk itu diharapkan pemprov Bali bisa mendorong dan meyakinkan dengan data kesiapan Bali dengan SOP terintegrasi dan terjadinya penurunan kasus COVID baru yang terkendali baik kepada Mendagri maupun Kasatgas COVID nasional. (NA)
