DENPASAR, lintasbali.com – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencatat industri perbankan di Provinsi Bali hingga Juli 2026 masih menunjukkan pertumbuhan positif, meskipun pertumbuhannya berada di bawah rata-rata nasional.
Kepala OJK Provinsi Bali, Parjiman, mengatakan secara nasional aset perbankan tumbuh sebesar 11,73 persen. Sementara itu, berdasarkan lokasi bank, aset perbankan di Bali tumbuh 4,73 persen dan berdasarkan lokasi kantor pusat, yakni Bank Pembangunan Daerah (BPD) dan Bank Perkreditan Rakyat (BPR), tumbuh sebesar 4,86 persen.
Dari sisi kredit, pertumbuhan berdasarkan lokasi bank tercatat sebesar 7,91 persen, sedangkan berdasarkan lokasi proyek mencapai 10,03 persen. Kedua angka tersebut lebih tinggi dibandingkan posisi pada periode yang sama tahun sebelumnya.
“Biasanya lokasi proyek memang lebih tinggi daripada lokasi bank, karena ternyata banyak bank di luar Bali yang memberikan pembiayaan atau kredit kepada proyek-proyek yang ada di Bali,” ujar Parjiman dalam acara NGORTE with Media di Kantor OJK Provinsi Bali, Selasa (15/9/2026).
Ia menjelaskan, penyaluran kredit oleh bank yang berkantor pusat di Bali mencapai sekitar 31 persen dari total kredit di Bali, dengan pertumbuhan sebesar 6,91 persen.
Sementara itu, Dana Pihak Ketiga (DPK) mengalami perlambatan pertumbuhan, dari sebelumnya 9,42 persen menjadi 4,83 persen. Perlambatan tersebut terutama dipengaruhi oleh melambatnya pertumbuhan deposito dan tabungan.
“Jadi sebetulnya masih tumbuh, tetapi pertumbuhannya melandai atau menurun. Yang agak signifikan itu deposito, dari 10 persen menjadi 0,38 persen, dan tabungan dari 10,23 persen menjadi 4,48 persen. Ini mayoritas terjadi di Himbara dan bank umum swasta nasional,” jelasnya.
Di tengah perlambatan DPK, fungsi intermediasi perbankan justru menunjukkan peningkatan. Rasio Loan to Deposit Ratio (LDR) naik dari 57,31 persen menjadi 59 persen. Kondisi tersebut diperkirakan terjadi karena penurunan pertumbuhan kredit lebih kecil dibandingkan perlambatan pertumbuhan DPK.
Untuk perbankan yang berkantor pusat di Bali, yakni BPD dan BPR, LDR tercatat lebih tinggi dibandingkan kelompok bank Himbara maupun bank umum swasta nasional, yakni sebesar 75,38 persen.
Sementara itu, kualitas kredit masih berada pada level yang terjaga. Rasio Non-Performing Loan (NPL) tercatat di bawah 5 persen dan menunjukkan kecenderungan membaik atau menurun.
Kredit Investasi Tumbuh Signifikan
Berdasarkan jenis penggunaan, penyaluran kredit di Bali didominasi oleh kredit investasi dengan porsi sebesar 37,01 persen. Pertumbuhan kredit investasi tercatat meningkat signifikan, dari 13,61 persen menjadi 23,25 persen.
Pertumbuhan tersebut terutama didorong oleh sektor akomodasi dan makan minum (Akmamin), yang menjadi salah satu sektor utama dalam perekonomian Bali.
Sebaliknya, kredit modal kerja mengalami kontraksi sebesar 2,67 persen, sejalan dengan tren nasional. Penurunan tersebut terutama dipengaruhi oleh melemahnya penyaluran kredit pada sektor perdagangan.
Berdasarkan sektor ekonomi, penyaluran kredit di Bali pada sektor Akmamin, pertanian, dan jasa kemasyarakatan mencatatkan pertumbuhan yang lebih tinggi dibandingkan Juli 2025. Sementara itu, kredit pada sektor perdagangan dan lapangan usaha cenderung mengalami perlambatan.
“Hal ini mengindikasikan ada perubahan porsi kredit ke sektor riil yang lebih produktif,” ungkap Parjiman.
Kredit UMKM Capai 50,47 Persen
Di sisi lain, kredit Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Bali mencapai 50,47 persen dari total kredit yang disalurkan di wilayah tersebut. Pertumbuhannya tercatat sebesar 6,41 persen, meningkat dibandingkan posisi Juli 2025 yang sebesar 3,15 persen.
Berdasarkan skala usaha, penyaluran kredit UMKM didominasi oleh kredit usaha mikro dengan porsi 41,78 persen. Selanjutnya, kredit usaha kecil sebesar 38,60 persen dan kredit usaha menengah sebesar 19,62 persen.
Dalam kesempatan tersebut, turut hadir Kepala Direktorat Pengawasan Perilaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan, Edukasi, Pelindungan Konsumen, dan Layanan Manajemen Strategis OJK Provinsi Bali, Irhamsah; Kepala Direktorat Pengawasan Lembaga Jasa Keuangan OJK Provinsi Bali, Adityo Pamudji; Kepala Divisi Pengawasan Lembaga Jasa Keuangan 3 OJK Provinsi Bali, Novi Susilowati; Kepala Divisi Pengawasan Lembaga Jasa Keuangan 2 OJK Provinsi Bali, Zulkifli; serta Kepala Divisi Pengawasan Lembaga Jasa Keuangan 4 OJK Provinsi Bali, Mangisi Daony R. Sinaga. (LB)
