DENPASAR, lintasbali.com – 7 tahun yang lalu, agresi bersenjata Rusia terhadap Ukraina dimulai, jatuhnya banyak korban jiwa, okupasi Republik Otonomi Krimea dan kota Sevastopol, serta beberapa area tertentu di wilayah Donetsk dan Luhansk.
Federasi Rusia semakin memperketat kontrolnya atas Krimea melalui upaya aneksasi, menekan perbedaan pendapat dan penindasan terhadap minoritas di Krimea. Meskipun banyak inisiatif Ukraina yang bertujuan untuk penyelesaian konflik secara damai, agresi bersenjata Rusia sedang berlangsung dan situasi terkini di wilayah yang diduduki sementara secara umum dapat dicirikan sebagai kemunduran di semua bidang.
Rusia secara brutal melanggar hak-hak politik Tatar Krimea, penduduk asli Krimea. Lebih dari 100 warga Ukraina tetap ditahan secara ilegal sebagai tahanan politik di Krimea dan Rusia. Kebanyakan dari mereka adalah Tatar Krimea.
Federasi Rusia melakukan perubahan demografis secara paksa. Menurut data resmi, sejak 2014 lebih dari 50.000 warga Ukraina harus meninggalkan Krimea. Dengan dalih epidemi COVID-19, Rusia membatasi kebebasan pergerakan penduduk Krimea dan kontak mereka dengan Ukraina.
Rusia terus mengubah Krimea dan perairan sekitarnya menjadi pos militernya di wilayah Azov-Laut Hitam. Selama okupasi Krimea, Federasi Rusia menyiapkan infrastruktur militer Krimea di semenanjung untuk penyebaran senjata nuklir, termasuk perbaikan infrastruktur fasilitas penyimpanan hulu ledak nuklir masa Soviet.
Pada tanggal 14 Januari 2021, Pengadilan Hak Asasi Manusia Eropa di Strasbourg telah memutuskan diterimanya tuntutan Ukraina terhadap Federasi Rusia No 20958/14 (tentang Krimea).
Untuk meningkatkan dan memperluas respons terhadap okupasi Krimea dan pelanggaran hukum internasional terkait oleh Federasi Rusia, Ukraina telah memprakarsai pembentukan Platform Krimea – format konsultasi dan koordinasi baru. Tujuan akhirnya yaitu untuk mencapai penghentian okupasi Krimea seutuhnya.
Kegiatan Platform akan fokus pada 5 bidang prioritas:
– kebijakan non-pengakuan;
– keamanan, termasuk kebebasan navigasi;
– efektivitas sanksi terhadap negara agresor dan ekstensinya;
– hukum humaniter internasional dan perlindungan hak asasi manusia;
– mitigasi dampak ekonomi dan lingkungan yang merugikan.
KTT perdana dari Platform Krimea diharapkan akan diadakan di Kyiv pada tanggal 23 Agustus 2021.
UNTUK MENGUBAH KEADAAN SAAT INI, DIPERLUKAN UPAYA YANG LEBIH TERKOORDINASI DAN KETEGUHAN MASYARAKAT INTERNASIONAL, MELINDUNGI KETERTIBAN, DEMI MEWUJUDKAN PENGHENTIAN OKUPASI KRIMEA MELALUI UPAYA DAMAI.
