DENPASAR, lintasbali.com – Dalam rangka memperkuat sinergi program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) antara pemerintah dengan perusahaan di Bali, PLN Indonesia Unit Bisnis Pembangkitan (UBP) Bali sebagai subholding PT PLN (Persero) menjadi salah satu perusahaan BUMN yang dilantik dalam Forum TJSL Perusahaan Provinsi Bali Masa Bhakti 2024-2027 oleh Pejabat (Pj) Gubernur Bali, S.M. Mahendra Jaya di Gedung Wiswa Sabha, Kantor Gubernur Bali pada Rabu, 15 Mei 2024.
Forum TJSL Perusahaan Provinsi Bali merupakan upaya kolaboratif sebagai wujud konkret sinergi Pemerintah Provinsi Bali dengan berbagai pemangku kepentingan terutama perusahaan, mulai dari BUMN, BUMD, Persero, Perseroda dan perusahaan swasta lainnya dalam mendorong partisipasi pengusaha mensukseskan pembangunan daerah.
Sebagai bentuk kegiatan TJSL perusahaan melalui program PLN Indonesia Power Peduli, PLN Indonesia Power UBP Bali dalam melaksanakan program TJSL memiliki visi misi yang sama dengan pemerintah yaitu meningkatkan kesejahteraan masyarakat khususnya di lokasi sekitar unit bisnis. Beberapa program yang sudah dilakukan diantaranya adalah dibidang sosial, pendidikan, lingkungan dan pemberdayaan masyarakat melalui UMKM.
Pj Gubernur Bali, S.M. Mahendra Jaya meminta perusahaan di Bali agar dapat menyisihkan sebagian keuntungan usahanya untuk bersama-sama mengentaskan kemiskinan di Bali. Mendasari konsep Pembangunan Bali yang berpijak pada ‘Dharma’ yaitu kebaikan dan kebenaran menurut Dharma Agama dan Dharma Negara, Mahendra Jaya menilai sangat tidak adil jika masih terdapat kemiskinan di Bali. “Menjadi tidak adil dan mengenaskan ketika di Bali masih ada orang miskin, miskin ekstrem dan anak-anak yang stunting setelah 78 Tahun Indonesia merdeka,” ungkap Mahendra Jaya.
Untuk itu Mahendra Jaya mengajak seluruh pemangku kepentingan terutama perusahaan baik BUMN, BUMD maupun swasta untuk “Ngrombo” mengatasi berbagai persoalan pembangunan Bali. Ia menyampaikan bahwa ngrombo adalah bentuk gotong-royong dan kolaborasi namun maknanya jauh di atas itu. “Gotong-royong ini merupakan suatu tanggung jawab, kehormatan untuk menyelesaikan persoalan-persoalan yang ada di dalam masyarakat. Ini konsep ngrombo,lebih tinggi dari gotong-royong, lebih tinggi dari kolaborasi,” jelasnya.
Dengan terbentuknya Forum TJSL Perusahaan Provinsi Bali, ia berharap penyaluran bantuan berupa anggaran program dan kegiatan dari perusahaan-perusahaan yang ada di Bali dapat lebih terarah, terintegrasi dan selaras dengan Program Pembangunan Daerah dengan prioritas utama adalah program pengentasan kemiskinan, kemiskinan ektrem, stunting, pengangguran, peningkatan kualitas SDM hingga pembangunan sarana-prasarana publik.
Kepala Bappeda Provinsi Bali, I Wayan Wiasthana Ika Putra menyampaikan jumlah anggota forum TJSL Perusahaan Provinsi Bali saat ini terdiri dari 36 BUMN, 6 BUMD, 172 Perusahaan Swasta dan 6 lembaga lainnya. “Anggota ini akan terus kami update, bekerjasama dengan induk asosiasi yang ada,” katanya.
Dalam Forum TSJL Perusahaan Provinsi Bali, Senior Manager PLN Indonesia Power UBP Bali ditunjuk masuk kedalam kepengurusan Komisi 1 terkait dengan Program Bina Lingkungan dan Sosial Berbasis Pemberdayaan bersama dengan 8 pimpinan perusahaan lainnya.
Tentunya ini akan menjadi komitmen bersama khususnya dalam mendukung program pembangunan daerah di Provinsi Bali.
Senior Manager PLN Indonesia Power UBP Bali I Made Harta Yasa dalam kesempatan yang sama menyampaikan bahwa PLN Indonesia Power akan mendukung penuh program pembangunan daerah di Provinsi Bali melalui pelaksanaan program TJSL yang terarah dan terintegrasi melalui Forum TJSL Perusahaan. “Selama ini kita sudah melaksanakan program TSJL melalui PLN Indonesia Power Peduli, dengan adanya Forum TJSL Perusahaan tentunya program PLN Indonesia Power Peduli akan kami sinergikan selaras dengan program-program pemerintah agar lebih terarah dan tepat sasaran pada penerima manfaat,” ungkap Made.
Dengan adanya Forum TJSL Perusahaan harapannya sinergi antara Pemerintah Provinsi Bali dan perusahaan di Bali dalam pelaksanaan program TJSL lebih kuat lagi dan memberikan manfaat yang semakin luas untuk kesejahteraan masyarakat serta untuk mendukung percepatan pembangunan daerah. (Red/Rls)
