MANGUPURA, lintasbali.com – Universitas Udayana Bali bersinergi dengan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi dengan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan dalam upaya memperkuat kerja sama dengan Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Provinsi Bali yang ditandai dengan penembakan Perjanjian Kerja Sama (PKS) bertempat di Ruang Nusa Gedung Rektorat Unud Kampus Jimbaran, Senin, 22 Mei 2023.
Acara ini dipaparkan oleh Rektor, para Wakil Rektor, SPI, Kepala Biro, Ketua Lembaga, Pimpinan Fakultas dan Pascasarjana serta unit terkait. Sementara dari BPKP disaksikan oleh Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Bali, Koordinator Pengawasan Bidang Instansi Pemerintah Pusat dan Koordinator Pengawasan Bidang Investigasi BPKP Bali beserta jajarannya.
Rektor Unud Prof.Dr.Ir. I Nyoman Gde Antara, M.Eng.,IPU dalam sambutannya mengatakan Unud diaudit oleh lima auditor diantaranya yakni BPK, BPKP, Inspektorat Jenderal, SPI Unud dan Akuntan Publik. Sampai saat ini khususnya dengan BPKP Provinsi Bali sangat bagus sekali kerja sama yang dilakukan dan banyak mendapat pencerahan terutama audit dalam bidang keuangan dan pembangunan. Rektor mengapresiasi kerja sama dengan BPKP yang sudah sangat baik ini dan kedepan agar lebih erat lagi.
Harapannya dari penembakan PKS ini ada dua sasaran meliputi good university governance dapat dicapai lebih cepat, dan yang kedua sesuai dengan tupoksi bisa mempercepat dan mencapai pencapaian tridharma apakah itu pembelajaran, penelitian maupun pengabdian. BPKP juga diharapkan dapat memberikan pendampingan dalam hal pengadaan barang dan jasa di Unud agar berjalan sesuai dengan aturannya dalam konteks good university governance.
Kemudian dalam pelaksanaan tridharma, kerja sama dengan BPKP diharapkan dapat menunjang pencapaianan MBKM di Unud, yang terdiri dari 9 komponen, salah satunya adalah mahasiswa berkegiatan atau kuliah di luar kampus, yang dalam hal ini memungkinkan untuk dilakukan dengan BPKP Provinsi Bali. Di samping itu Rektor juga membuka peluang untuk mengembangkan kerja sama yang saling menguntungkan dan bermanfaat bagi para pihak.
Sementara Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Bali Muhammad Masykur, SE.,MM.,CFrA.,QIA.,CGCAE menyampaikan apresiasi atas kerja sama yang dijalin. PKS ini merupakan tindaklanjut MoU antara Mendikbudristek dengan Kepala BPKP beberapa waktu lalu yang telah ditandatangani terkait sinergi penguatan tata kelola pemerintahan yang baik di Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi. Sebagaimana yang telah disepakati bersama perjanjian kerja sama dalam ruang lingkupnya meliputi pengawasan pelaksanaan program, strategi atau prioritas serta program lainnya.
Kemudian peningkatan akuntabilitas pengelolaan anggaran untuk fungsi pendidikan, kebudayaan, ilmu pengetahuan, dan teknologi; Percepatan tindaklanjut hasil pengawasan, peningkatan kualitas implementasi sistem pengendalian intern terintegrasi; serta terkait dengan magang magang.
“Sebenarnya kita punya misi visi yang sama, sama-sama di pemerintahan, kemudian BPKP juga sebagai auditor Presiden atau auditor internal. Kalau BPK Badan Pemeriksa Keuangan secara sejajar dengan Presiden, Kalau BPKP Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan di bawah Presiden langsung sehingga merupakan internal auditor Presiden,” ujarnya.
Kita punya misi visi yang sama bagaimana kita mengamankan, membangun tata kelola pemerintahan yang baik. Jadi khusus di Bali, didukung siap memfasilitasi kerja sama dengan solusi semangat, jadi tidak perlu sungkan-sungkan karena dukungan lebih banyak bersifat konsultasi, manakala diminta melakukan audit layanan siap.
Jika dalam audit terdapat masalah akan diberikan solusi terbaik dan dapat diantisipasi untuk perbaikan kedepan. Pelaksanaan PKS ini akan diatur secara detail dalam kerangka acuan kerja. Pihaknya berharap kerja sama ini bisa memberikan manfaat seluas-luasnya bagi Universitas Udayana.
