BULELENG, lintasbali.com – Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Bali bersama Pemerintah Kabupaten Buleleng menyelenggarakan High Level Meeting (HLM) Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD) yang bertujuan sebagai wadah koordinasi antar instansi dan stakeholder daerah untuk merumuskan terobosan inovasi Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (ETPD) guna mewujudkan efisiensi, efektivitas, transparansi tata kelola keuangan, dan mengoptimalkan Penerimaan Asli Daerah (PAD).
HLM TP2DD Kabupaten Buleleng yang diselenggarakan pada Rabu, 24
Juli 2024, dipimpin langsung oleh Penjabat Bupati Buleleng, Ketut Lihadnyana selaku Ketua TP2DD Kabupaten Buleleng; dan dihadiri Direktur KPw BI Provinsi Bali, Butet Linda H. Panjaitan; Sekretaris Daerah Kabupaten Buleleng, Gede Suyasa; Direktur Operasional dan TI BPD Bali, Ida Bagus Gede Setia Yasa; dan kepala perangkat daerah se-Kabupaten
Buleleng.
“Aspek terpenting pada perencanaan digitalisasi daerah adalah komitmen dari Pimpinan Daerah. Sekali Pimpinan Daerah memprioritaskan digitalisasi di daerahnya, maka implementasinya akan berjalan dengan baik dan lancar sesuai harapan. Ini yang terjadi di Buleleng sehingga bisa mendapatkan prestasi TP2DD terbaik selama dua tahun berturut-turut,” tegas Lihadnyana.
Program kerja TP2DD dievaluasi setiap setahun sekali melalui Championship P2DD. Kabupaten Buleleng berhasil mendapatkan mendapatkan Juara TP2DD Kabupaten Terbaik 1 pada 2022 dan Juara TP2DD Kabupaten Terbaik 2 pada 2023.
Menjaga komitmen tersebut, TP2DD Kabupaten Buleleng sudah mengikuti proses evaluasi dan sedang menunggu hasil Championship TP2DD 2024.
Menurut Butet, Kabupaten Buleleng memiliki potensi digitalisasi yang besar dilihat dari jumlah merchant QRIS di Kabupaten Buleleng pada Juni 2024 mencapai 59.157 merchant, atau tumbuh 25,67% (yoy).
Pada Juni 2024, pertumbuhan volume QRIS mencapai 227% (yoy) dengan total volume transaksi selama 2024 adalah 1,05 juta transaksi.
Sedangkan dari sisi nominal transaksi QRIS, tumbuh 180% dengan total nominal transaksi selama 2024 adalah Rp125 miliar.
Kabupaten Buleleng memiliki ruang peningkatan dari segi daya saing, yang dapat dioptimalkan dengan meningkatkan kapasitas dan kapabilitas SDM berkemampuan digital, mendorong pengeluaran rumah tangga untuk Teknologi, Informasi, dan Komunikasi (TIK) serta meningkatkan inklusi keuangan dan penggunaan e-wallet.
Pada HLM tersebut, Pemkab Buleleng juga mendemokan transaksi Kartu Kredit Indonesia (KKI) melalui KKI QRIS dan KKI Fisik. Total 39 perangkat daerah di Pemkab Buleleng sudah diterbitkan KKI.
“Bank Indonesia mendukung penuh komitmen Pemkab Buleleng dalam medigitalisasikan Buleleng secara penuh. Pemkab Buleleng telah mengimplementasikan inisiatif KKI di seluruh perangkat daerah baik melalui KKI QRIS maupun KKI kartu fisik. Semoga dengan implementasi KKI tersebut, proses bisnis belanja daerah di Kabupaten Buleleng dapat menjadi lebih transparan dan lebih bertata kelola dengan baik,” ujar Butet.
Berdasarkan Indeks Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (ETPD) semester II 2023, kondisi Indeks ETPD Provinsi Bali secara keseluruhan sudah masuk kategori digital, khusus Kabupaten Buleleng berada dalam kategori digital dengan indeks sebesar 95,8%.
Indeks tersebut berhasil dicapai oleh Kabupaten Buleleng karena implementasi kanal non tunai untuk seluruh pembayaran pajak dan retribusi daerah, serta implementasi KKI dalam menunjang belanja daerah Kabupaten Buleleng yang telah terealisasikan secara non tunai 100%.
Pada HLM tersebut, Ida Bagus Gede Setia Yasa menyampaikan bahwa BPD Bali terus mendukung transformasi digital yang dilakukan Pemkab Buleleng melalui penerapan seluruh produk dan ekosistem digital di segala sektor ekonomi di Buleleng.
Sinergitas bisnis dan digital culture juga menjadi kunci kesuksesan BPD Bali dapat memenuhi kebutuhan infrastruktur Pemkab Buleleng dalam melayani wajib pajak secara digital.
KPw BI Provinsi Bali berharap agar komitmen TP2DD Kabupaten Buleleng dapat terus dijaga dan menjadi motivasi untuk seluruh TP2DD di setiap Kabupaten/Kota di Bali.
Setiap TP2DD memiliki keunggulan dan keunikan masing-masing dalam menyelesaikan tantangan digitalisasi di wilayahnya. Salah satunya, Pemkab Buleleng bisa melakukan piloting kawasan digital untuk menyebarkan awareness digitalisasi ke seluruh pelosok Buleleng. (Red/Rls).
